Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu: Pernyataan SBY soal Pemilu 2024 Tidak Jujur dan Adil Menjadi "Warning"

Kompas.com - 19/09/2022, 13:05 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menganggap pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Susilo Bambang Yudhoyono soal Pemilu 2024 bakal berlangsung tidak adil dan jujur sebagai peringatan bagi lembaga tersebut.

Sebelumnya, Presiden keenam RI itu menyampaikan hal tersebut saat perhelatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang dilangsungkan di JCC Senayan, Jakarta, pekan lalu.

Baca juga: SBY Ragukan Pemilu 2024, KPU Persilakan Semua Pihak Lapor ke Bawaslu

"Pernyataan Pak SBY tentu menjadi warning bagi Bawaslu yang bertugas mencegah dan menindak pelanggaran maupun sengketa proses pemilu, serta mengawasi penyelenggaraan tahapan pemilu, untuk bisa bekerja sebaik-baiknya," kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, kepada Kompas.com, Senin (19/9/2022).

"Sebab tujuan kita sama, yaitu memastikan Pemilu 2024 berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," lanjutnya.

Baca juga: Tepis SBY soal Pemilu 2024 Settingan, KPU: Kami Akan Buktikan...

Lolly menyatakan bahwa dalam konteks pengawasan, Bawaslu akan menindaklanjuti temuan/laporan dugaan pelanggaran sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan amanah negara terhadap Bawaslu RI melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana Pasal 93 huruf b angka 1 beleid tersebut mengatur bahwa Bawaslu bertugas mencegah dan menindak pelanggaran pemilu.

"Artinya sepanjang laporan masyarakat memenuhi standar persyaratan dugaan pelanggaran, tentu akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu," ujar Lolly.

Baca juga: Saling Serang Demokrat-PDIP Setelah SBY Turun Gunung Cium Aroma Rekayasa Pemilu 2024

Sebelumnya, keraguan mengenai penyelenggaraan Pemilu 2024 dikemukakan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus eks Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

SBY mengungkapkan bahwa dirinya "akan turun gunung" pada 2024 lantaran mendengar informasi bahwa pemilu bakal tidak jujur dan adil.

Sejauh ini, Bawaslu telah melakukan proses ajudikasi atas dugaan pelanggaran administrasi dalam pendaftaran Pemilu 2024.

Dari 16 pendaftar yang dinyatakan tidak lolos pendaftaran calon peserta Pemilu 2024, 14 di antaranya melaporkan KPU RI ke Bawaslu RI atas dugaan pelanggaran administrasi.

Baca juga: Adian Napitupulu Sebut Kenaikan Harga BBM Lebih Tinggi di Era SBY Dibanding Jokowi

Sembilan laporan di antaranya dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil untuk diproses dalam sidang pemeriksaan, namun gugatan kesembilan partai politik itu nihil yang dikabulkan.

Senada dengan Bawaslu RI, KPU RI juga mengungkapkan bahwa segala dugaan pelanggaran Pemilu maupun potensi kecurangan yang terjadi dapat dilaporkan ke Bawaslu oleh siapa pun.

"Apabila publik atau pemilih mendapati adanya dugaan pelanggaran atau potensi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu, pemilih atau publik pemilu dapat melaporkan dugaan pelanggaran aturan pemilu atau potensi kecurangan pemilu ke Bawaslu RI atau Bawaslu di berbagai daerah," ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik kepada Kompas.com, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com