Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Duga Pemilu 2024 Bakal Tidak Jujur, PKB: Bukan Pernyataan Main-main

Kompas.com - 19/09/2022, 15:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak main-main saat menyatakan soal dugaan Pemilu 2024 akan diatur oleh pihak-pihak tertentu.

Kendati demikian, diakuinya bahwa PKB belum melihat kecenderungan Pemilu 2024 akan diatur sedemikian rupa sebagaimana pernyataan SBY.

Adapun SBY mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.

"Saya yakin ini bukan statement yang main-main. Namun, kami belum melihat indikator-indikator itu. Belum melihat ada skenario yang nanti terjadi pemilu yang tidak jujur atau pemilu yang tidak adil," kata Jazilul saat dihubungi, Senin (19/9/2022).

"Dan semua partai yang saya tahu tidak ingin pemilu itu tidak jujur dan tidak adil," kata dia.

Baca juga: PKB Sarankan SBY Bongkar Aktor yang Ingin Buat Pemilu 2024 Tidak Jujur dan Adil

Jazilul menegaskan, PKB juga merasa tidak tertuduh atas pernyataan SBY.

Menurut dia, PKB tidak mungkin menjadi pihak yang ingin pemilu berlangsung tidak adil dan tidak jujur.

"Tapi statement itu adalah statement yang serius yang disampaikan oleh Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat maupun mantan Presiden," ujar dia.

Oleh sebab itu, Jazilul menyarankan SBY mengungkap siapa aktor di balik dugaan Pemilu 2024 akan berjalan tidak adil.

Menurut dia, harus diungkap apakah aktor tersebut berasal dari partai maupun non-partai.

"Karena setahu saya, partai-partai politik ingin agar pemilu berjalan dengan jurdil (jujur adil)," ujar dia.

Di sisi lain, Jazilul tidak mempersoalkan dugaan SBY bahwa hanya akan ada dua pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.

Menurut dia, tidak ada larangan yang mengatur untuk memutuskan jumlah paslon pada pilpres.

"Yang tidak boleh adalah terlaksananya pemilu yang tidak jujur dan tidak adil. Itu tidak boleh," imbuh Wakil Ketua MPR itu.

Baca juga: Klaim Pemilu 2024 Bakal Curang, SBY Dianggap Ingin Panaskan Mesin Partai

Sebelumnya diberitakan, SBY mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.

SBY mengatakan, karena adanya informasi tersebut, ia mesti turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).

Video pidato itu viral di media sosial, termasuk diunggah oleh akun Instagram DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, @pdemokrat.sumut.

Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Lokot Nasution telah mengonfirmasi isi video tersebut dan mengizinkan Kompas.com untuk mengutipnya.

Ia membenarkan video tersebut diambil dalam Rapimnas Demokrat.

Baca juga: Golkar Minta SBY Tak Berburuk Sangka Soal Pemilu 2024

Dalam video itu, SBY mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," kata SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com