Klaim Pemilu 2024 Bakal Curang, SBY Dianggap Ingin Panaskan Mesin Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Trias Politika, Agung Baskoro, menilai pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal dugaan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 bakal diwarnai rekayasa supaya hanya ada 2 pasangan calon bertujuan buat mempersiapkan mesin partai.

"Secara internal SBY ingin memanaskan mesin politik yang ia miliki, baik Partai Demokrat maupun relawan-relawan di bawahnya untuk bertarung optimal bukan hanya di pileg tapi juga di pilpres," kata Agung saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/9/2022).

Baca juga: Tepis SBY soal Pemilu 2024 Settingan, KPU: Kami Akan Buktikan...

Selain itu, kata Agung, pernyataan SBY itu juga bisa dimaknai sebagai peneguhan sikap politik Partai Demokrat, termasuk kaitannya dengan kans sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi peserta pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Walaupun kans AHY maju sebagai capres tak lebih besar ketimbang sebagai cawapres, paling tidak Demokrat tak lagi mengambang atau kalah cepat dalam mengambil posisi politik sebagaimana dua periode sebelumnya," ucap Agung.

Selepas Pemilu 2009, perolehan suara Partai Demokrat terus merosot.

Pada Pemilu 2014, perolehan suara Partai Demokrat mencapai 12.728.913 (10,19 persen) dengan 61 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Perolehan suara Partai Demokrat kembali menurun pada Pemilu 2019 dengan 10.876.507 (7,77 persen). Hal itu membuat Partai Demokrat saat ini mempunyai 54 kursi di DPR.

Baca juga: SBY Curiga Pemilu 2024 Bakal Ada Kecurangan, PDIP: Tempuh Jalur Hukum, Jangan Fitnah

Dalam sebuah rekaman video memperlihatkan SBY menyampaikan pernyataan dia mempunyai informasi terkait rencana rekayasa itu menjelang Pemilu 2024.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).

Baca juga: SBY Ragukan Pemilu 2024, KPU Persilakan Semua Pihak Lapor ke Bawaslu

Video pidato itu viral di media sosial, termasuk diunggah oleh akun Instagram DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, @pdemokrat.sumut.

Dalam video itu, SBY mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," kata SBY.

Dalam video itu, SBY tidak menjelaskan siapa pihak yang ia maksud sebagai "mereka".

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan" ujar SBY.

Baca juga: Bawaslu: Pernyataan SBY soal Pemilu 2024 Tidak Jujur dan Adil Menjadi Warning

Ia mengatakan, pemikiran seperti itu adalah sebuah kejahatan karena menurut dia rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Ia juga mengaku tidak pernah melakukan hal serupa selama menjabat sebagai presiden Republik Indonesia pada 2004 hingga 2014.

"Selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," kata SBY.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) langsung bereaksi terkait pernyataan SBY.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan kecurangan justru terjadi pada Pemilu 2009.

"Mohon maaf Pak SBY tidak bijak, dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9/2022).

Baca juga: SBY Curiga Pemilu 2024 Bakal Ada Kecurangan, PKS: Membuat Kita Semua Waspada

Hasto meminta SBY untuk bertanggung jawab atas kecurangan yang terjadi karena saat itu merupakan periode kepemimpinannya.

Hasto mengatakan, pada era kepemimpinan SBY ditemukan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) yang bersifat masif.

"Salah satu buktinya ada di Pacitan, Jawa Timur," kata dia.

"Ada yang bisa menunjukan berbagai skema kecurangan pada saat Pemilu 2009 kalau memang mau didalami lagi," ucap Hasto.

(Penulis : Ardito Ramadhan, Singgih Wiryono, Irfan Kamil, Tatang Guritno | Editor : Icha Rastika, Bagus Santosa, Irfan Maullana, Novianti Setuningsih)