1.261 Notifikasi Dikeluarkan Sepanjang 2022, BSSN: Bentuk Pencegahan Serangan Siber

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebut telah mengirimkan 1.261 notifikasi atau pemberitahuan kepada kementerian dan lembaga yang teridentifikasi mengalami upaya mencurigakan untuk menginfeksi keamanan siber.

Juru Bicara BSSN Ariandi Putra mengatakan notifikasi yang dikirimkan BSSN merupakan hal yang sangat penting sebagai bagian dari early warning system atau sistem peringatan dini.

“Notifikasi kerentanan berfungsi sebagai bentuk preventif (pencegahan) terhadap kemungkinan insiden (serangan) siber yang disebabkan adanya celah kerentanan terkini,” kata Ariandi kepada Kompas.com, Sabtu (17/9/2022).

Dikutip dari Kompas.id, sepanjang 2022, BSSN telah mengirimkan 1.261 notifikasi kepada kementerian dan lembaga yang teridentifikasi

Notifikasi paling banyak dikirim ke sektor administrasi pemerintahan, yakni 761 pemberitahuan dan sektor pendidikan 345 notifikasi.

Baca juga: 3 Kejanggalan Perburuan Bjorka: Penangkapan Penjual Es hingga Ancaman Orang Korem

Ariandi menjelaskan, notifikasi insiden merupakan bentuk respon BSSN terhadap indikasi insiden yang terjadi pada suatu sistem elektronik.

Dalam setiap notifkasinya, BSSN mengirimkan dua jenis pemberitahuan, yakni notifikasi kerentanan dan notifikasi insiden.

Notifikasi kerentanan merupakan pemberitahuan yang dikirimkan oleh National Security Operation Center (NSOC) atau Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional berdasarkan temuan kerentanan terkini atau biasa dikenal dengan Common Vulnerability Exposure (CVE).

Sedangkan notifikasi insiden yaitu notifikasi spesifik kepada stakeholder yang diindikasikan mengalami insiden siber.

“Beberapa hal yang disampaikan dalam notifikasi tersebut diantaranya nama atau jenis insiden, sistem elektronik yang terdampak, analisis insiden, rekomendasi keamanan, hingga panduan mitigasi insiden,” ujar Ariandi.

Baca juga: Saat Pemuda di Madiun Jadi Tersangka Terkait Hacker Bjorka, Diduga Membantu dan Tidak Ditahan

Ariandi menegaskan keamanan siber pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, baik penyelenggara negara, pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat.

Ia mengatakan BSSN sebagai institusi yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang keamanan siber, tidak bisa berjalan sendiri.

Menurutnya, BSSN tetap membutuhkan kolaborasi seluruh stakeholder dalam mengamankan ruang siber nasional.

“BSSN menyampaikan notifikasi kepada stakeholder yang diharapkan dapat ditindaklanjuti untuk memastikan sistem elektroniknya dapat beroperasi sebagaimana mestinya,” imbuh dia.