Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 17/09/2022, 16:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku mendengar isu penjegalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju menjadi calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Akan tetapi, Mardani tak ambil pusing mengenai kabar tersebut. Sebab, menurut dia yang terpenting adalah mengejar target-target yang telah ditetapkan oleh PKS untuk Pemilu 2024.

"Saya dengar. Tapi saya tak akan fokus. Tiap orang melakukan banyak hal kepada target dan tujuannya, biarkan saja, yang penting kita bekerja dengan tekun dengan kokoh untuk mewujudkan target kita," kata Mardani saat ditemui di kawasan Gambir, Jakarta, Sabtu (17/9/2022).

Baca juga: Soal Skenario Duet Anies-AHY, PKS: Infonya Ada, tapi Belum Final

Mardani menuturkan, salah satu bentuk penjegalan tersebut adalah pengusutan kasus dugaan korupsi Formula E oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tapi kalau buat saya, saya tunggu tindak lanjut dari teman-teman seperti apa di KPK kelanjutan dari kasus ini," ujar Mardani.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum Demokrat Benny K Harman mengaku mendengar informasi mengenai sejumlah pihak yang menjegal Anies Baswedan maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024.

"Saya hanya dengar. Ada genderuwo, genderuwo ini kan suara yang tak jelas asal usulnya. Yang tidak menghendaki Anies jadi capres. Ada invisible hand, ingin menjegal," kata Benny usai Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2022).

Benny mengatakan, ada pihak yang tidak ingin terbentuk koalisi di luar yang dikehendaki penguasa saat ini.

"Ya, itu tadi ada invisible power yang mengganggu, yang tidak ingin ada koalisi di luar yang dikehendaki oleh penguasa sekarang ini. Kan sudah jelas ada kan? Makanya kita menyampaikan sinyal itu," ujar Benny.

Baca juga: Benny K Harman: Saya Dengar Ada Genderuwo, Invisible Hand yang Jegal Anies Jadi Capres

Ia menilai, kekuatan tidak terlihat itu ingin mengganggu dan melanggengkan kekuasaan dengan cara yang tidak sehat dan tidak adil.

Padahal, kata dia, demokrasi adalah persaingan yang sehat. Artinya, setiap partai tidak boleh meraih kemenangan dengan cara mematikan persaingan.

"Tidak boleh menggunakan posisi kekuasaan, posisi dominan dalam kekuasaan untuk mematikan persaingan, untuk mematikan munculnya calon potensial dan menghambat munculnya persekutuan politik baru, untuk mengusung tokoh-tokoh baru dalam kontestasi pemilu," ucap Benny.

Diketahui, Partai Demokrat kini tengah membangun komunikasi intens dengan PKS dan Partai Nasdem untuk menjajaki koalisi pada Pilpres 2024.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Tim Delapan yang Bantu Anies Baswedan Cari Kandidat Cawapres

Profil Tim Delapan yang Bantu Anies Baswedan Cari Kandidat Cawapres

Nasional
Survei Indikator Politik: 73,1 Persen Publik Cenderung Puas Kinerja Presiden Jokowi

Survei Indikator Politik: 73,1 Persen Publik Cenderung Puas Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Tim Anies Nilai Tokoh NU Layak Jadi Cawapres, PBNU: Jangan Tarik NU ke Politik Praktis

Tim Anies Nilai Tokoh NU Layak Jadi Cawapres, PBNU: Jangan Tarik NU ke Politik Praktis

Nasional
Aktivis Lingkungan Budi Pego Dikriminalisasi Lagi, Komnas HAM Turun Tangan

Aktivis Lingkungan Budi Pego Dikriminalisasi Lagi, Komnas HAM Turun Tangan

Nasional
Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ganjar 30 Persen, Anies dan Prabowo Seimbang 21,7 Persen

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ganjar 30 Persen, Anies dan Prabowo Seimbang 21,7 Persen

Nasional
KPK: Prof Mahfud Lebih Pas Support RUU Perampasan Aset daripada Beri Info Setengah-setengah soal Rp 349 T

KPK: Prof Mahfud Lebih Pas Support RUU Perampasan Aset daripada Beri Info Setengah-setengah soal Rp 349 T

Nasional
Masuk Ramadhan, Bawaslu Ingatkan Sanksi Pidana terhadap Kampanye di Masjid

Masuk Ramadhan, Bawaslu Ingatkan Sanksi Pidana terhadap Kampanye di Masjid

Nasional
Bantah Anggapan Diskriminatif, Bawaslu: Semua Deklarasi Dukungan Capres Diawasi

Bantah Anggapan Diskriminatif, Bawaslu: Semua Deklarasi Dukungan Capres Diawasi

Nasional
Siapa Paling Memenuhi 5 Kriteria Cawapres Anies? Pengamat: AHY, tapi...

Siapa Paling Memenuhi 5 Kriteria Cawapres Anies? Pengamat: AHY, tapi...

Nasional
Cerita Mahfud Batalkan Bukber, Jadinya Hanya Buka Bersama Isteri...

Cerita Mahfud Batalkan Bukber, Jadinya Hanya Buka Bersama Isteri...

Nasional
Anies Baswedan Ajukan 5 Kriteria Harus Dipenuhi Bakal Cawapres

Anies Baswedan Ajukan 5 Kriteria Harus Dipenuhi Bakal Cawapres

Nasional
Bangun Ketakwaan Para Kader, DPD PDI-P Jatim Gelar Kegiatan Keagamaan Selama Ramadhan

Bangun Ketakwaan Para Kader, DPD PDI-P Jatim Gelar Kegiatan Keagamaan Selama Ramadhan

Nasional
Bawaslu: Tak Ada Pelanggaran Kampanye dalam Acara Deklarasi Dukungan untuk Anies Capres 2024

Bawaslu: Tak Ada Pelanggaran Kampanye dalam Acara Deklarasi Dukungan untuk Anies Capres 2024

Nasional
Pimpinan KPK Sentil Mahfud Cuma Beri Info Setengah-setengah soal Transaksi Janggal Rp 349 T

Pimpinan KPK Sentil Mahfud Cuma Beri Info Setengah-setengah soal Transaksi Janggal Rp 349 T

Nasional
Deretan Partai Politik yang Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024

Deretan Partai Politik yang Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke