Demokrat Sebut Pencalonan Anies Dijegal, Elite PKS: Saya Dengar, tapi Biarkan Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku mendengar isu penjegalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju menjadi calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Akan tetapi, Mardani tak ambil pusing mengenai kabar tersebut. Sebab, menurut dia yang terpenting adalah mengejar target-target yang telah ditetapkan oleh PKS untuk Pemilu 2024.

"Saya dengar. Tapi saya tak akan fokus. Tiap orang melakukan banyak hal kepada target dan tujuannya, biarkan saja, yang penting kita bekerja dengan tekun dengan kokoh untuk mewujudkan target kita," kata Mardani saat ditemui di kawasan Gambir, Jakarta, Sabtu (17/9/2022).

Mardani menuturkan, salah satu bentuk penjegalan tersebut adalah pengusutan kasus dugaan korupsi Formula E oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tapi kalau buat saya, saya tunggu tindak lanjut dari teman-teman seperti apa di KPK kelanjutan dari kasus ini," ujar Mardani.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum Demokrat Benny K Harman mengaku mendengar informasi mengenai sejumlah pihak yang menjegal Anies Baswedan maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024.

"Saya hanya dengar. Ada genderuwo, genderuwo ini kan suara yang tak jelas asal usulnya. Yang tidak menghendaki Anies jadi capres. Ada invisible hand, ingin menjegal," kata Benny usai Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2022).

Benny mengatakan, ada pihak yang tidak ingin terbentuk koalisi di luar yang dikehendaki penguasa saat ini.

"Ya, itu tadi ada invisible power yang mengganggu, yang tidak ingin ada koalisi di luar yang dikehendaki oleh penguasa sekarang ini. Kan sudah jelas ada kan? Makanya kita menyampaikan sinyal itu," ujar Benny.

Ia menilai, kekuatan tidak terlihat itu ingin mengganggu dan melanggengkan kekuasaan dengan cara yang tidak sehat dan tidak adil.

Padahal, kata dia, demokrasi adalah persaingan yang sehat. Artinya, setiap partai tidak boleh meraih kemenangan dengan cara mematikan persaingan.

"Tidak boleh menggunakan posisi kekuasaan, posisi dominan dalam kekuasaan untuk mematikan persaingan, untuk mematikan munculnya calon potensial dan menghambat munculnya persekutuan politik baru, untuk mengusung tokoh-tokoh baru dalam kontestasi pemilu," ucap Benny.

Diketahui, Partai Demokrat kini tengah membangun komunikasi intens dengan PKS dan Partai Nasdem untuk menjajaki koalisi pada Pilpres 2024.