Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Saya Enggak Mau Dibilang Oposisi Ketika Pemerintahan Pak SBY

Kompas.com - 16/09/2022, 13:32 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

SEOUL, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri enggan disebut "oposisi" saat pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebab, menurut dia, Indonesia menganut sistem presidensial di mana tidak ada istilah koalisi maupun oposisi.

"Makanya, saya kan enggak pernah mau dibilang oposisi ketika pemerintahan Pak SBY. Kan dibilang PDI Perjuangan menjadi oposisi, ndak," kata Megawati ditemui usai menghadiri Jeju Forum for Peace and Prosperity, Jumat (16/9/2022).

Sebagai informasi, PDI-P menjadi bagian di luar kabinet pemerintahan SBY pada periode pertama dan kedua.

Baca juga: Jejak Kritik Jokowi dan Megawati soal BLT Era SBY, Kini Digelontorkan Lagi

Megawati mengajak semua pihak untuk meluruskan istilah koalisi yang dinilai tidak tepat.

Menurut dia, istilah koalisi bisa menjadi rancu jika berkaca pada sistem presidensial yang dianut negara.

"Karena waktu rakernas kan bahwa Indonesia itu tidak memakai sistem koalisi. Jadi, kalau mau bilang kerjasama boleh," ujar dia,

Baca juga: Pemerintah Naikkan Harga BBM, Megawati: Situasinya Tidaklah Gampang

Oleh karena itu, Megawati mengaku telah membicarakan soal istilah koalisi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dihentikan.

Ia menerangkan, hendaknya ada pembelajaran bagi masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam politik bahwa tidak ada istilah koalisi di Indonesia.

"Kami kan ada penghubung ke KPU, jadi kerancuan ini saya bilang, tolong betul dihentikan dan harus dijelaskan kepada masyarakat dan semua mereka yang bekerja politik," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com