Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/09/2022, 13:24 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan dirinya "siap" untuk maju sebagai Presiden RI pada 2024, meskipun belum mengamankan tiket dari partai politik mana pun.

Dengan masa jabatan yang bakal habis pada bulan depan, Anies telah muncul dalam berbagai jajak pendapat lembaga survei independen sebagai kandidat terkuat yang bakal ikut mentas di Pilpres 2024.

"Saya siap maju sebagai presiden seandainya ada partai politik mencalonkan," kata Anies kepada Reuters dalam wawancara di Singapura, seperti dikutip Kompas.com, Jumat (16/9/2022)/

Baca juga: Banyak Kader Wilayah Usulkan Anies Diusung Jadi Capres, Nasdem: People Change

Ia menambahkan, tidak tergabung sebagai kader partai politik membuatnya "leluasa berkomunikasi dengan seluruh faksi".

"Survei-survei independen ini dilakukan sebelum saya bahkan berkampanye. Menurut saya, mereka memberi saya kredibilitas lebih," ungkap eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.


Beberapa kandidat terkemuka lainnya antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang telah dua kali maju Pilpres dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, politikus PDI-P.

Baca juga: Mayoritas Simpatisannya Dukung Anies jadi Capres, PKS Tetap Fokus Populerkan Salim Segaf Al Jufri

Petahana, Presiden RI Joko Widodo, telah mencapai batas maksimum kekuasaan dua periode dan tidak dapat maju kembali.

Para analis berpendapat bahwa Anies kemungkinan jadi kandidat terdepan, menilik popularitasnya sebagai orang nomor 1 di salah satu kota terbesar se-Asia Tenggara.

Posisi ini kerap dipertimbangkan sebagai batu loncatan menuju tampuk kekuasaan republik. Jokowi, sebelumnya, merupakan Gubernur DKI Jakarta pula selama 2 tahun sebelum memenangi Pilpres 2014.

Baca juga: Ganjar, Anies, Puan, hingga Ridwan Kamil Masuk dalam Radar Capres PAN

Akan tetapi, Anies juga banyak dikritik terkait keterpilihannya di DKI Jakarta pada Pilgub 2017, di mana ia dibantu oleh kelompok garis keras yang menghasut berbulan-bulan lawan Anies sekaligus gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja purnama, yang belakangan dipenjara lantaran menistakan agama.

Ketika itu, Anies, yang sebetulnya mendukung keberagamaan moderat, terkesan tidak berbuat banyak memperbaiki perpecahan berlandas agama yang melebar di Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia.

Anies menampik anggapan tak berbuat apa-apa tersebut. Dia menyatakan bahwa kebijakan-kebijakannya di Jakarta sebagai gubernur sejauh ini ini telah "mempersatukan rakyat Jakarta".

"Sebelumnya, orang-orang berasumsi tentang saya, tentang pandangan saya, dan atas apa yang akan saya lakukan ketika menjabat," kata Anies.

"Sekarang, saya telah mengabdi 5 tahun, silakan menilai saya berdasarkan kenyataan dan rekam jejak," tutupnya.

Sejauh ini, baru Partai Amanat Nasional (PAN) dan Nasdem yang telah memunculkan nama Anies sebagai kandidat calon presiden yang mungkin mereka usung pada 2024 nanti.

Nama Anies muncul pada Rakernas PAN, di mana mereka mengusulkan 9 nama lain yang terdiri dari para ketua umum partai Koalisi Indonesia Bersatu, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan 4 gubernur di Jawa yang dianggap berprestasi: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Khofifah Indar Parawansa.

Sementara itu, Nasdem memunculkan nama Anies pada Rapimnas mereka, di antara nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.\

Untuk maju sebagai calon presiden, Anies wajib diusung oleh partai politik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com