Dua Persoalan Besar jika Jokowi Jadi Wakil Presiden 2024...

Menurut Firman, jika Jokowi menjadi wakil presiden, justru melanggengkan masalah-masalah yang sama ke depan.

Padahal, seandainya kursi RI-1 dan RI-2 dijabat oleh wajah baru, sangat mungkin problem di era kepemimpinan Jokowi teratasi.

"Jadi kalau tetap ada seorang Jokowi di pojok sana ya saya kira tidak ada satu perubahan dari mereka yang selama ini sudah cukup berkuasa, akan ikutan juga berkepanjangan kekuasaannya," kata Firman.

Firman mengatakan, penempatan figur lama di puncak kekuasaan menutup terjadinya penyegaran dalam pengelolaan negara.

Padahal, masih banyak sosok lain yang punya kemampuan untuk memimpin pemerintahan.

"Kalau memang Pak Jokowi diminta kontribusinya kan tidak mesti harus di dalam posisi RI-1 RI-2," kata dia.

Baca juga: Wacana Prabowo-Jokowi di 2024, Pengamat Anggap Kepanjangan Isu Presiden 3 Periode

Ditolak

Wacana Jokowi menjadi wakil presiden pun mendapat penolakan dari sejumlah partai politik.

Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng menilai, ada sejumlah pihak yang mencoba menggoda Jokowi untuk terus melanjutkan kekuasaan.

“Ini juga persoalan etika kekuasaan. Apa tidak cukup berkuasa selama 10 tahun?” kata Andi pada Kompas.com, Kamis (15/9/2022).

Andi pun meminta semua pihak mencermati Pasal 8 UUD 1945 yang berisi ketentuan jika presiden berhenti karena alasan tertentu maka harus digantikan oleh wakil presiden.

Padahal, Pasal 7 konstitusi mengamanatkan pembatasan masa jabatan presiden dua periode.

“Nah bagaimana kalau Pak Jokowi benar jadi wapres? Lalu presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya? Bagaimana Wapres bisa menggantikannya karena dia sudah pernah dua periode jadi presiden?” ujarnya.

Andi pun berharap Jokowi tak tergoda pada usulan untuk menjadi cawapres. Sebab, era reformasi mengamanatkan pembatasan kekuasaan.

"Lebih baik legowo menyelesaikan masa jabatan dengan baik. Setelah itu biarlah estafet kepemimpinan bangsa dilanjutkan oleh anak bangsa yang lain,” katanya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menolak wacana ini. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, wacana Jokowi wakil presiden. menyedihkan sekaligus memalukan.

Menurutnya, diskursus tersebut bisa menjadi contoh buruk di panggung elite politik.

"Ini menyedihkan dan memalukan. Rakyat akan marah dan kecewa," kata Mardani, Kamis (15/9/2022).

Mardani pun meminta seluruh pihak menolak ide yang terkesan absurd itu.