Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika AHY Singgung Moeldoko dan ‘KLB Abal-Abal’ di Rapimnas Demokrat...

Kompas.com - 15/09/2022, 21:19 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat.

AHY menampik jika elektabilitas partai naik karena gerakan perebutan kekuasaan kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan Moeldoko pada 2021 lalu.

“Jadi elektabilitas kita naik bukan karena siapa?” tanya AHY pada 3.000 perwakilan kader di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022).

“Moeldoko,” jawab para kader Partai Demokrat.

Baca juga: Sindir Pemerintahan Jokowi, AHY: Dulu Dihina-hina BLT Kita

“Kita, saya, juga tidak terima ketika ada ‘wah Demokrat naik karena ada KSP Moeldoko, karena ada 'KLB abal-abal’. Terima kita begitu?” kata AHY.

“Tidak!” sahut para kadernya.

AHY menegaskan salah satu faktor yang meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat karena keberhasilan mematahkan gerakan kudeta kepemimpinan itu.

Namun, ia  tak ingin dianggap memanfaatkan momentum tersebut guna menaikan popularitas partai.

“Boro-boro elektabilitas, enggak ada Rapimnas ini. Yang jelas bukan saya di sini,” ujarnya.

Baca juga: Sebut Pembangunan Infrastruktur Hanya Teruskan Inisiatif SBY, AHY: Tinggal Gunting Pita

Terakhir, AHY meminta para kadernya untuk meningkatkan soliditas dan terus bekerja keras.

Sebab, elektabilitas sangat fluktuatif, sehingga ia berharap semua mesin partai bergerak untuk mempertahankan dan meningkatkan elektabilitas jelang Pemilu 2024.

“Saya berharap dengan melihat trend positif ini, justru kita semakin semangat, semakin punya kepercayaan diri, bukan semakin jumawa. Tapi confident, bahwa kita kalau serius berjuang dan bersatu bisa meningkatkan ini semua,” katanya.

Diketahui, beberapa kader Partai Demokrat sempat melakukan upaya untuk menggulingkan kepemimpinan AHY.

Baca juga: Klaim-klaim AHY Soal Keberhasilan SBY Dibandingkan Jokowi

Dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat tandingan di Deli Serdang, 5 Maret 2021, Moeldoko dipilih sebagai ketua umum.

Namun, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tidak mengesahkan kepemimpinan Partai Demokrat versi Moeldoko.

Buntutnya, Partai Demokrat melakukan pemecatan pada sejumlah pihak yang terlibat pada gerakan itu seperti Johni Allen Marbun, Marzuki Alie, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Darmizal, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya.

Di sisi lain, berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas Juni 2022, elektabilitas Partai Demokrat berada di posisi ketiga dengan presentase 11,6 persen.

Elektabilitas tertinggi diraih PDI-P dengan 22,6 persen, menyusul Partai Gerindra yang meraih 12,5 persen.

Baca juga: AHY Minta Kader Demokrat Bangga Jadi Oposisi Pemerintah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Nasional
Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Nasional
Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Menteri Iklim Norwegia di Istana, Bahas Masalah Sawit hingga Aksi Iklim

Jokowi Terima Kunjungan Menteri Iklim Norwegia di Istana, Bahas Masalah Sawit hingga Aksi Iklim

Nasional
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Petinggi Gerindra, Dasco: Itu Hak Presiden Terpilih

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Petinggi Gerindra, Dasco: Itu Hak Presiden Terpilih

Nasional
Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

Nasional
Gunung Ibu di Halmahera Kembali Meletus, Abu Vulkanik Tertiup ke Pengungsian Warga

Gunung Ibu di Halmahera Kembali Meletus, Abu Vulkanik Tertiup ke Pengungsian Warga

Nasional
Prabowo Sebut Indonesia Siap Evakuasi dan Rawat hingga 1.000 Warga Palestina di RS Indonesia

Prabowo Sebut Indonesia Siap Evakuasi dan Rawat hingga 1.000 Warga Palestina di RS Indonesia

Nasional
Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

Nasional
Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

Nasional
Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com