Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Minta Kader Demokrat Bangga Jadi Oposisi Pemerintah

Kompas.com - 15/09/2022, 18:42 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta para kadernya bangga menjadi oposisi pemerintah.

Dengan sikap ini, menurut dia, partai berlambang mercy itu pun masih tetap bisa mengambil hati masyarakat.

Adapun, Partai Demokrat telah menyatakan diri sebagai oposisi pemerintah sejak 2014 hingga kini.

“Memang seringkali merasa seperti terisolisasi, tetapi rakyat butuh saluran, butuh rumah suara yang tidak sama persis dengan yang lainnya,” tutur AHY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Baca juga: Wacana Jokowi Cawapres, Demokrat: Kontras dengan Masa Presiden SBY

Ia berharap, para kader Partai Demokrat terus mengawasi jalannya pemerintahan. Dia menegaskan, tak boleh ada rasa segan untuk menyuarakan kritik yang membangun terhadap pemerintah.

“Jadi kalau ada yang merasa ‘waduh kok kita di oposisi, kok enggak enak,’ jangan, jangan seperti itu,” ucapnya.

“Kita harus punya kehormatan dan merasa bangga, justru memenangkan (Pemilu 2024) sebagai oposisi ini,” sambungnya.

Baca juga: Teriakan AHY Presiden Menggema dalam Rapimnas Partai Demokrat

Ia kemudian menyinggung tren elektabilitas Partai Demokrat yang meningkat belakangan.

Dalam survei Litbang Kompas Juni 2022, Partai Demokrat memiliki elektabilitas 11,6 persen.

Raihan itu membuatnya berada di peringkat ketiga partai politik (parpol) dengan elektabilitas tertinggi setelah PDI-P di angka 22,6 persen dan Partai Gerindra yang memperoleh 12,5 persen.

“Saya berharap dengan melihat tren positif ini, justru kita semakin semangat, semakin punya kepercayaan diri, bukan semakin jumawa. Tapi confident, bahwa kita kalau serius berjuang dan bersatu bisa meningkatkan ini semua,” ujarnya.

Baca juga: AHY: Demokrat Tak Boleh Pura-pura Menangis, Harus Kuat Melindungi Rakyat

Diketahui Partai Demokrat saat ini belum menentukan langkah kerja sama dengan parpol lain untuk Pemilu 2024.

Meski begitu Partai Demokrat tengah memiliki hubungan mesra dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem.

Jelang Pemilu 2024 ini, baru ada dua poros koalisi yang terbentuk. 

Pertama, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dihuni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kedua, koalisi yang dibentuk oleh Partai Gerindra bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com