Kompas.com - 15/09/2022, 20:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Ilmus Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Muradi, meyakini bahwa kelompok "Kerajaan Sambo" dan "Konsorsium 303", yang terkait dengan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Irjen Ferdy Sambo, di internal Polri memang ada tetapi harus dibuktikan.

"Saya bilang dari awal itu perlu dibuktikan. Kalau saya memahami konteks itu ada. Jadi kalau kita cium, baunya ada. Bentuknya seperti apa, kita enggak bisa," kata Muradi dalam program Back To BDM di Kompas.id, seperti dikutip pada Kamis (15/9/2022).

Bahkan menurut  Muradi, para pimpinan di Polri pun diyakini mengetahui sepak terjang kelompok "Kerajaan Sambo" atau "Konsorsium 303".

Baca juga: Berkas Ferdy Sambo dan 4 Tersangka Lain Terkait Kasus Brigadir J Kembali Diteliti Jaksa

"Artinya bahwa sebenarnya apakah mereka (pimpinan Polri) tahu? Pimpinan saya yakin mereka tahu. Hanya memang selama itu tidak digunakan untuk hal yang sifatnya berlebihan ya," ujar Muradi.

Menurut Muradi, yang menjadikan Sambo dianggap sebagai perwira yang punya pengaruh besar di Polri adalah dia diduga mempunyai akses ekonomi.

Maksud Muradi adalah Sambo dianggap mampu mengelola sumber-sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk keperluan operasional Polri.

Akan tetapi, menurut Muradi, hal itu tetap harus dibuktikan oleh penyidik, di samping proses hukum dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

"Yang kemudian kerajaan apa, akses judi online segala macam itu bukan tidak mungkin. Artinya kan perlu juga digarap serius," ucap Muradi.

Baca juga: Citra Polri Setelah Rekayasa Ferdy Sambo Terbongkar...

Isu soal keberadaan kelompok "Konsorsium 303" atau "Kerajaan Sambo" muncul seiring dengan proses penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J.

Bahkan, beberapa diagram yang menggambarkan tentang hubungan sejumlah polisi yang diduga mengelola uang dari sumber ilegal beredar luas di masyarakat.

Hal itu juga sempat dipertanyakan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum lama ini.

Saat itu Sigit meminta untuk menyelidiki kelompok "Konsorsium 303" yang disebut-sebut terkait dengan sindikat judi online di Tanah Air.

Sambo juga salah satu dar 5 tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J.

Adapun Brigadir J tewas dengan sejumlah luka tembak di rumah dinas Ferdy Sambo, Duren Tiga, 8 Juli 2022.

Baca juga: Tragedi Polisi Usut Polisi Tahun 1978 yang Kini Terulang di Kasus Sambo

Di awal pengungkapan kasus, Polri sempat mengatakan bahwa Brigadir J tewas akibat baku tembak dengan Bharada E atau Richard Eliezer.

Kemudian, setelah dilakukan penyidikan, ternyata terungkap bahwa skenario baku tembak adalah rekayasa yang dibuat Sambo.

Hasil penyidikan tim khusus Polri mengungkapkan Brigadir J tewas ditembak Bharada Richard atas perintah Ferdy Sambo.

Sejumlah anggota Polri juga diduga terlibat melanggar etik terkait penanganan kasus Brigadir J.

Beberapa di antaranya diputuskan dipecat melalui sidang komisi kode etik profesi (KKEP).

Empat tersangka lain dalam kasus itu adalah Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu (ajudan Sambo), Bripka RR atau Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf (asisten rumah tangga sekaligus sopir Sambo), dan Putri Candrawathi (istri Sambo).

Para tersangka dijerat kasus pembunuhan berencana yakni Pasal 340 juncto 338 juncto 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

Catatan redaksi: berita ini mengalami perubahan di bagian judul karena kesalahan penulisan atribusi. Pihak kepolisian menyatakan narasumber sudah tidak menjabat sebagai Penasihat Ahli Kapolri. Untuk kekeliruan ini redaksi meminta maaf.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Organisasi Kedokteran Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan, Menkes: Tunggu Dulu Drafnya Belum Ada

Organisasi Kedokteran Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan, Menkes: Tunggu Dulu Drafnya Belum Ada

Nasional
Jokowi Usulkan Yudo Margono Calon Tunggal Panglima TNI, Ini Mekanisme Selanjutnya di DPR

Jokowi Usulkan Yudo Margono Calon Tunggal Panglima TNI, Ini Mekanisme Selanjutnya di DPR

Nasional
Puan Pastikan Masa Reses Tak Akan Hambat Proses Pemilihan Panglima TNI

Puan Pastikan Masa Reses Tak Akan Hambat Proses Pemilihan Panglima TNI

Nasional
Pemerintah Harap DPR Bisa Cepat Proses KSAL Yudo Calon Panglima TNI

Pemerintah Harap DPR Bisa Cepat Proses KSAL Yudo Calon Panglima TNI

Nasional
DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI Yudo Margono, Pratikno: Prosesnya Menegangkan

DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI Yudo Margono, Pratikno: Prosesnya Menegangkan

Nasional
Kejagung Lakukan Pemeriksaan Terkait Informasi Oknum Jaksa Peras Pengusaha hingga Miliaran Rupiah

Kejagung Lakukan Pemeriksaan Terkait Informasi Oknum Jaksa Peras Pengusaha hingga Miliaran Rupiah

Nasional
Eks Kabareskrim Ungkap Bawahan hingga Perwira Kecipratan Hasil Tambang Ilegal

Eks Kabareskrim Ungkap Bawahan hingga Perwira Kecipratan Hasil Tambang Ilegal

Nasional
Calon Panglima TNI Yudo Margono Punya Kekayaan Rp 17,9 Miliar

Calon Panglima TNI Yudo Margono Punya Kekayaan Rp 17,9 Miliar

Nasional
Puan Ungkap Alasan Jokowi Usulkan Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI

Puan Ungkap Alasan Jokowi Usulkan Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI

Nasional
Wamenkumham Sebut RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE

Wamenkumham Sebut RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE

Nasional
Gandeng UNICEF Indonesia, Tanoto Foundation Gelontorkan Rp 33,5 Miliar untuk Turunkan Stunting

Gandeng UNICEF Indonesia, Tanoto Foundation Gelontorkan Rp 33,5 Miliar untuk Turunkan Stunting

Nasional
Saksi Mengira Ada Teroris di Rumah Sambo, Diperintah Bawa Laras Panjang dan 'Body Face'

Saksi Mengira Ada Teroris di Rumah Sambo, Diperintah Bawa Laras Panjang dan "Body Face"

Nasional
Puan Tegaskan Tak Ada Pergantian Nama Calon Panglima, Baru Terima Surpres Hari Ini

Puan Tegaskan Tak Ada Pergantian Nama Calon Panglima, Baru Terima Surpres Hari Ini

Nasional
Lagi, Eks KSAU Agus Supriatna Mangkir dari Panggilan Jaksa KPK

Lagi, Eks KSAU Agus Supriatna Mangkir dari Panggilan Jaksa KPK

Nasional
Perjalanan Karier Yudo Margono, Anak Petani Jadi Calon Tunggal Panglima TNI

Perjalanan Karier Yudo Margono, Anak Petani Jadi Calon Tunggal Panglima TNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.