Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/09/2022, 10:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Asisten Intelijen KSAD Bidang Manajemen Intelijen Brigadir Jenderal Antoninho Rangel da Silva menilai, anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon perlu belajar lagi tata cara mengutarakan suatu kritikan.

Kritik tersebut disampaikan Antoninho berkaitan dengan pernyataan Effendi yang menyebut hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman tidak harmonis.

“Sikap Effendi Simbolon tentang hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman di rapat DPR tidak relevan dan sangat tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPR RI,” kata Antoninho dalam keterangan tertulis, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Ocehan Gerombolan yang Buat Effendi Simbolon Dapat Kecaman TNI

Antoninho mengingatkan, Effendi harus belajar lebih jauh mengenai tata cara mengkritik terhadap organisasi, khususnya TNI.

“Kita mengimbau kepada masyarakat umum, mungkin ada yang bisa memberi pencerahan kepada dia,” ujar jenderal bintang satu tersebut.

Selain itu, Antoninho juga menyinggung mengenai tugas dan wewenang yang diemban Effendi sebagai anggota Komisi I DPR RI berdasarkan Pasal 20A Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan aturan itu, ia menyebut bahwa tidak ada satu poin pun yang menyatakan tentang pengawasan kepemimpinan dan komando pengendalian di internal TNI AD.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P Effendi Simbolon saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/9/2022). KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P Effendi Simbolon saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/9/2022).

Baca juga: Mabes AD Tegaskan Tak Ada Instruksi ke Prajurit Kecam Effendi Simbolon

Apalagi, lanjut dia, Effendi menyampaikan hubungan internal di tubuh TNI yang diisukan dan dipropagandakan secara seporadis tidak harmonis.

Menurutnya, isu yang diembuskan Effendi sangat berbahaya dan dapat memecah belah soliditas di tubuh TNI.

“Tindakan ini merupakan bentuk ancaman dari dalam yang sangat berbahaya untuk menghancurkan TNI dan Indonesia di masa mendatang,” ucap dia.

Selain itu, Antoninho juga mengecam pernyataan Effendi yang menyebut bahwa TNI seperti gerombolan. Menurutnya, kata gerombolan mempunyai arti kawanan pengacau hingga perusuh.

Baca juga: Sebut TNI Kayak Gerombolan, Effendi Simbolon Diminta Minta Maaf

“Emangnya dia siapa? Apakah dia atasannya Menhan? Ataukah dia atasannya Panglima TNI dan para kepala staf?” imbuh dia.

Sebelumnya Effendi mengaku geram karena menemukan banyak ketidakharmonisan dan ketidakpatuhan yang terjadi di tubuh TNI.

Hal ini disampaikannya dalam rapat bersama di Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).

Rapat ini dihadiri Andika, Wamenhan Muhammad Herindra, dan kepala staf angkatan, kecuali Dudung.

Baca juga: Profil Effendi Simbolon, Politikus PDI-P yang Bocorkan Perseteruan Panglima TNI dan KSAD

Effendi juga menyoroti yang tidak datang rapat.

Padahal, Andika, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo memenuhi panggilan Komisi I.

Effendi pun mempertanyakan apa yang sedang terjadi di tubuh TNI.

"Semua ini kita hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari KSAD, bukan dari Wakasad. Dan dari Menhan, dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini?" ujar Effendi di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).

Baca juga: Effendi Simbolon: Sudah Rahasia Umum, di Mana Ada Jenderal Andika, Tidak Ada KSAD Dudung

Effendi mengatakan, selepas rapat pembahasan anggaran, perlu dilakukan rapat khusus yang menghadirkan semua petinggi TNI, termasuk Dudung.

Dia menyarankan agar rapat dengan Panglima TNI, KSAD, KSAL, dan KSAU itu digelar malam itu juga.

"Kami banyak sekali temuan-temuan ini, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cawe-cawe Jokowi dan Harapan untuk Pemilu Demokratis, Bukan demi Politik Praktis

Cawe-cawe Jokowi dan Harapan untuk Pemilu Demokratis, Bukan demi Politik Praktis

Nasional
Masyarakat Sipil Minta MK Tegur KPU soal Aturan Eks Terpidana Jadi Caleg

Masyarakat Sipil Minta MK Tegur KPU soal Aturan Eks Terpidana Jadi Caleg

Nasional
Profil Denny Indrayana, Pakar Hukum yang 'Ribut' soal Anies Bakal Dijegal dan Isu Putusan MK

Profil Denny Indrayana, Pakar Hukum yang "Ribut" soal Anies Bakal Dijegal dan Isu Putusan MK

Nasional
Menyoal 'Cawe-cawe' Presiden Jokowi

Menyoal "Cawe-cawe" Presiden Jokowi

Nasional
Presiden PKS Ingatkan Kadernya untuk Mundur jika Langgar Etika dan Hukum

Presiden PKS Ingatkan Kadernya untuk Mundur jika Langgar Etika dan Hukum

Nasional
Masa Jabatan Pimpinan KPK Berubah, Johan Budi Nilai UU KPK Perlu Direvisi

Masa Jabatan Pimpinan KPK Berubah, Johan Budi Nilai UU KPK Perlu Direvisi

Nasional
AHY, Khofifah, Aher Jadi Kandidat Utama Cawapres Anies, PKS: Terbuka Kemungkinan Muncul Nama Kejutan

AHY, Khofifah, Aher Jadi Kandidat Utama Cawapres Anies, PKS: Terbuka Kemungkinan Muncul Nama Kejutan

Nasional
 [POPULER NASIONAL] PDI-P Siapkan 10 Nama Cawapres untuk Ganjar | Pengakuan Tersangka Korupsi BTS

[POPULER NASIONAL] PDI-P Siapkan 10 Nama Cawapres untuk Ganjar | Pengakuan Tersangka Korupsi BTS

Nasional
PKS Sebut Tiga Kandidat Cawapres Terkuat Anies: AHY, Khofifah, Aher

PKS Sebut Tiga Kandidat Cawapres Terkuat Anies: AHY, Khofifah, Aher

Nasional
Tanggal 2 Juni Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juni Memperingati Hari Apa?

Nasional
Hasil Sidang Etik: Polri Pecat Irjen Teddy Minahasa

Hasil Sidang Etik: Polri Pecat Irjen Teddy Minahasa

Nasional
ICW dkk Akan Surati Ketua MK soal KPU Beri Pengecualian Eks Terpidana Jadi Caleg

ICW dkk Akan Surati Ketua MK soal KPU Beri Pengecualian Eks Terpidana Jadi Caleg

Nasional
Ketika Anies Singgung Pihak yang Berkuasa untuk Selesaikan Tugasnya...

Ketika Anies Singgung Pihak yang Berkuasa untuk Selesaikan Tugasnya...

Nasional
Pengamat Sebut Video Ancaman KKB Tembak Pilot Susi Air sebagai Dampak Operasi Psikologis Pemerintah

Pengamat Sebut Video Ancaman KKB Tembak Pilot Susi Air sebagai Dampak Operasi Psikologis Pemerintah

Nasional
Paspor 8 WNI Korban Perusahaan 'Online Scam' di Laos Sudah Dikembalikan

Paspor 8 WNI Korban Perusahaan "Online Scam" di Laos Sudah Dikembalikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com