Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Suharso Monoarfa Enggan Bicara Banyak soal Kepemimpinan Baru PPP...

Kompas.com - 12/09/2022, 14:51 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa tak menjawab secara jelas terkait pergantian kepemimpinan di tubuh PPP.

Adapun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengesahkan kepemimpinan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Jumat (9/9/2022).

Sebelumnya, jabatan Ketua Umum dipegang oleh Suharso yang juga menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas.

Baca juga: Kemenkumhan Sahkan PPP Mardiono, Suharso: Nanti Saya Selesaikan Baik-baik

Suharso irit bicara ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (12/9/2022) siang setelah melaksanakan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.

Berbagai pertanyaan disampaikan pada Suharso, mulai dari pergantian jabatan ketum PPP, upaya hukum, dan langkah Mardiono mendatangi KPU untuk memperbarui persyaratan calon peserta Pemilu 2024.

“Tenang-tenang, masih di Jakarta,” ujar Suharso.

Ia kemudian berjalan melewati kerumunan awak media tanpa menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan.

Sementara itu, Suharso bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi.

Baca juga: Bertemu Jokowi di Istana, Suharso Bicarakan Masalah PPP dan IKN

Ia mengaku membahas banyak hal, salah satunya terkait kepemimpinan PPP.

“Saya tadi banyak bicara soal itu (masalah kepengurusan PPP) dan soal IKN ya,” kata dia.

Suharso pun mengaku bakal menyelesaikan konflik di internal PPP dengan baik.

“Nanti saja, saya selesaikan baik-baik,” kata dia.

Suharso dilengserkan melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Banten, Minggu (4/9/2022).

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengeklaim, usulan memberhentikan Suharso disampaikan oleh 30 dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP.

Alasannya, banyak ketidakpuasan kader dibawah kepemimpinan Suharso dan ingin meningkatkan elektabilitas PPP jelang Pemilu 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com