Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arsul Klaim Pihaknya Minta Menkumham Percepat Pengesahan SK Kepengurusan Baru

Kompas.com - 10/09/2022, 06:32 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku, pihaknya meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mempercepat pengesahan kepengurusan baru PPP.

Sebelumnya, Arsul mengklaim, pihaknya telah mengantongi surat keputusan (SK) pengesahan dari Kemenkumham mengenai pergantian Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP, oleh Muhammad Mardiono yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas, Jumat (9/9/2022).

“Bahwa proses penerbitan SK Kemenkumham ini termasuk cepat, ya karena kami memang mohon agar ini dipercepat,” tutur Arsul ditemui di kediaman Mardiono, kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Jumat malam.

Baca juga: Klaim Resmi Jadi Ketum PPP, Mardiono Bakal Temui Jokowi Bahas Jabatan di Wantimpres

Alasannya, lanjut dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah melakukan proses verifikasi calon peserta Pemilu 2024.

“(Sebab) kami saat ini sebagaimana juga partai politik yang lain itu sedang dalam proses verifikasi administrasi KPU,” ujar dia.

Ia mengungkapkan, proses verifikasi berkas diberi waktu antara 15-18 September 2022.

“Oleh karena itu kami memang mohon-mohon sekali pada Pak Menteri Hukum dan HAM, Pak Yasonna Laoly, agar kami bisa diberikan percepatanlah,” sebutnya.

Baca juga: Pamer SK Kepengurusan PPP yang Baru, Mardiono: Para Kader Saya Minta Rapatkan Barisan!

Dalam kesempatan yang sama, Mardiono menyebutkan cepatnya pengesahan pengurusan baru PPP juga dipengaruhi cepatnya pengumpulan berkas persyaratan.

“Karena Kemenkumham saat ini telah memberikan pelayanan melalui aplikasi online,” papar dia.

“Alhamdulilah kami telah mendapatkan pelayanan yang cepat sebagaimana yang kami harapkan,” imbuh Mardiono.

Diketahui Kemenkumham hanya mengesahkan kepengurusan baru dengan pergantian pada posisi ketua umum PPP.

Baca juga: Arsul: Pemerintah Sahkan Kepengurusan PPP di Bawah Kepemimpinan Mardiono

Berdasarkan surat keputusan Kemenkumham Nomor M.HH-26.AH.11.02. Tahun 2022, tak ada jabatan lain dalam DPP PPP yang diganti.

Sebelumnya pemberhentian Suharso telah diputuskan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Banten, Minggu (4/9/2022).

Arsul mengklaim perubahan posisi ketua umum diusulkan 30 dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP.

Para kader, lanjut dia, tak puas dibawah kepemimpinan Suharso dan ingin meningkatkan elektabilitas partai jelang Pemilu 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Purnawirawan TNI Asep Adang Mengaku Tak Kenal Pengendara yang Pakai Pelat Mobil Dinasnya

Purnawirawan TNI Asep Adang Mengaku Tak Kenal Pengendara yang Pakai Pelat Mobil Dinasnya

Nasional
Purnawirawan TNI Ini Bingung Pelat Dinasnya Dipakai Pria yang Mengaku Adik Jenderal

Purnawirawan TNI Ini Bingung Pelat Dinasnya Dipakai Pria yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Yusril: Kubu Anies dan Ganjar Gagal Buktikan Kecurangan Pemilu di Sidang MK

Yusril: Kubu Anies dan Ganjar Gagal Buktikan Kecurangan Pemilu di Sidang MK

Nasional
Yusril Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Besok, Minta MK Tolak Permohonan Anies dan Ganjar

Yusril Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Besok, Minta MK Tolak Permohonan Anies dan Ganjar

Nasional
OPM Mengaku Bertanggung Jawab atas Kematian Danramil 04 Aradide

OPM Mengaku Bertanggung Jawab atas Kematian Danramil 04 Aradide

Nasional
Momen Kakorlantas Tegur Pemudik yang Istirahat di Bahu Jalan Tol Jakarta Cikampek

Momen Kakorlantas Tegur Pemudik yang Istirahat di Bahu Jalan Tol Jakarta Cikampek

Nasional
Pilkada dan Kultus Popularitas

Pilkada dan Kultus Popularitas

Nasional
Menko PMK Harap Pemudik Tunda Kepulangan, Manfaatkan Diskon Tarif Tol 17-19 April

Menko PMK Harap Pemudik Tunda Kepulangan, Manfaatkan Diskon Tarif Tol 17-19 April

Nasional
Korlantas Catat Ada Sekitar 539.671 yang Belum Balik ke Jakarta

Korlantas Catat Ada Sekitar 539.671 yang Belum Balik ke Jakarta

Nasional
Membutuhkan Oposisi

Membutuhkan Oposisi

Nasional
'One Way' di Km 414 hingga Km 72 Tol Cipali Diperpanjang

"One Way" di Km 414 hingga Km 72 Tol Cipali Diperpanjang

Nasional
Urai Macet di GT Cikatama, Korlantas Buka Opsi 'One Way' di Km 414  hingga Km 47

Urai Macet di GT Cikatama, Korlantas Buka Opsi "One Way" di Km 414 hingga Km 47

Nasional
Tanggal 17 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kakorlantas Ungkap Penyebab Macet di GT Cikatama: Kendaraan Rusak dan Berhenti di Bahu Jalan

Kakorlantas Ungkap Penyebab Macet di GT Cikatama: Kendaraan Rusak dan Berhenti di Bahu Jalan

Nasional
Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com