Kompas.com - 10/09/2022, 06:32 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku, pihaknya meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mempercepat pengesahan kepengurusan baru PPP.

Sebelumnya, Arsul mengklaim, pihaknya telah mengantongi surat keputusan (SK) pengesahan dari Kemenkumham mengenai pergantian Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP, oleh Muhammad Mardiono yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas, Jumat (9/9/2022).

“Bahwa proses penerbitan SK Kemenkumham ini termasuk cepat, ya karena kami memang mohon agar ini dipercepat,” tutur Arsul ditemui di kediaman Mardiono, kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Jumat malam.

Baca juga: Klaim Resmi Jadi Ketum PPP, Mardiono Bakal Temui Jokowi Bahas Jabatan di Wantimpres

Alasannya, lanjut dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah melakukan proses verifikasi calon peserta Pemilu 2024.

“(Sebab) kami saat ini sebagaimana juga partai politik yang lain itu sedang dalam proses verifikasi administrasi KPU,” ujar dia.

Ia mengungkapkan, proses verifikasi berkas diberi waktu antara 15-18 September 2022.

“Oleh karena itu kami memang mohon-mohon sekali pada Pak Menteri Hukum dan HAM, Pak Yasonna Laoly, agar kami bisa diberikan percepatanlah,” sebutnya.

Baca juga: Pamer SK Kepengurusan PPP yang Baru, Mardiono: Para Kader Saya Minta Rapatkan Barisan!

Dalam kesempatan yang sama, Mardiono menyebutkan cepatnya pengesahan pengurusan baru PPP juga dipengaruhi cepatnya pengumpulan berkas persyaratan.

“Karena Kemenkumham saat ini telah memberikan pelayanan melalui aplikasi online,” papar dia.

“Alhamdulilah kami telah mendapatkan pelayanan yang cepat sebagaimana yang kami harapkan,” imbuh Mardiono.

Diketahui Kemenkumham hanya mengesahkan kepengurusan baru dengan pergantian pada posisi ketua umum PPP.

Baca juga: Arsul: Pemerintah Sahkan Kepengurusan PPP di Bawah Kepemimpinan Mardiono

Berdasarkan surat keputusan Kemenkumham Nomor M.HH-26.AH.11.02. Tahun 2022, tak ada jabatan lain dalam DPP PPP yang diganti.

Sebelumnya pemberhentian Suharso telah diputuskan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Banten, Minggu (4/9/2022).

Arsul mengklaim perubahan posisi ketua umum diusulkan 30 dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP.

Para kader, lanjut dia, tak puas dibawah kepemimpinan Suharso dan ingin meningkatkan elektabilitas partai jelang Pemilu 2024.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.