Bantah Mahfud MD, Asfinawati: Secara Sistem Pemerintah Turut Andil Bebaskan Napi Korupsi

Kompas.com - 09/09/2022, 18:38 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera Asfinawati menyebut pemerintah turut andil dalam bebasnya puluhan narapidana korupsi yang mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat (PB).

Asfin menilai, pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebut pemerintah tidak bisa mengintervensi terkait pembebasan bersyarat terpidana korupsi tidaklah tepat.

“Pada saat ini seolah-olah begitu (pemerintah tidak bisa intervensi), tapi secara sistem pemerintah sudah ikut andil duluan,” kata Asfin saat dihubungi Kompas.com, Jumat (9/9/2022).

Baca juga: Kala 23 Koruptor Dibebaskan Bersyarat, Korupsi Tak Lagi Jadi Kejahatan Luar Biasa?

Menurut Asfin, keterlibatan pemerintah dalam bebasnya puluhan narapidana korupsi itu salah satunya berbentuk persetujuan atas Revisi Undang-Undang Pemasyarakatan (UU Pas) menjadi Undang-Undang.

Dalam UU tersebut, kata dia, syarat bagi narapidana untuk mendapat remisi, pembebasan bersyarat, dan keringanan lainnya sangat mudah, berlaku umum, dan bias.

Pada ayat 2 Pasal 10 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, syarat bagi narapidana, termasuk kasus korupsi, sangat mudah, yakni, berkelakuan baik, aktif mengikuti kegiatan pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Baca juga: Mahfud Sebut Pemerintah Tak Bisa Intervensi soal Pembebasan Bersyarat Koruptor

“Coba lihat syarat di ayat 2, gampang banget kan? Masa pencuri ayam disamakan dengan koruptor syaratnya,” ujar Asfin.

Karena itu, mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini menilai pemerintah turut andil menciptakan dasar atau sistem yang mengakibatkan koruptor seperti eks Jaksa Pinangki Sirna Malasari bisa bebas, kendati mereka tidak menjadi justice collaborator.

“Kalau pemerintah enggak setuju enggak mungkin dalam sistem kita bisa ada UU disahkan,” ujar Asfin.

Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa (9/8/2022). Berkaitan dengan dugaan penganiayaan yang menewaskan santri di Pondok Pesantren Darussalam, Desa Gontor Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa timur, Mahfud sebut pihak pesantren akan tunduk pada proses hukum yang berlaku.
ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa (9/8/2022). Berkaitan dengan dugaan penganiayaan yang menewaskan santri di Pondok Pesantren Darussalam, Desa Gontor Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa timur, Mahfud sebut pihak pesantren akan tunduk pada proses hukum yang berlaku.

Sebelumnya, sebanyak 23 narapidana kasus korupsi dinyatakan bebas bersyarat pada 6 September. Termasuk di antara mereka adalah eks Jaksa Pinangki, eks Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan adiknya Tubagus Chaeri Wardana.

Pada 8 September, mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik juga bebas. Ia dinyatakan mendapatkan program cuti menjelang bebas (CMB).

Fenomena Ini menjadi sorotan. Pemerintah dinilai tidak lagi menganggap korupsi sebagai extra ordinary crime.

Baca juga: Mahfud: Aturan Pembebasan Bersyarat Koruptor Sudah Memenuhi Syarat

Terkait hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD kemudian mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa ikut campur dalam pemberian remisi maupun pembebasan bersyarat.

Menurut dia, hal itu merupakan wewenang pengadilan.

"Kalau pemerintah itu tidak boleh ikut campur ya urusan pembebasan itu pengadilan. Remisi, dikurangi (hukuman) dan lain-lain itu kan pengadilan yang menentukan. Dibebaskan, dikurangi hukumannya," ujar Mahfud di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (8/9/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Richard Eliezer Sebut Kesaksian Sambo Banyak yang Salah, Ini Rinciannya

Richard Eliezer Sebut Kesaksian Sambo Banyak yang Salah, Ini Rinciannya

Nasional
Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Nasional
Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Nasional
Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Nasional
Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Nasional
KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

Nasional
BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Nasional
Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Nasional
Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Nasional
Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Nasional
Mahfud Minta Densus 88 Waspada Usai Polsek Astanaanyar Dibom

Mahfud Minta Densus 88 Waspada Usai Polsek Astanaanyar Dibom

Nasional
53.408 Rumah Rusak akibat Gempa Cianjur, 12.956 di Antaranya Rusak Berat

53.408 Rumah Rusak akibat Gempa Cianjur, 12.956 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Ferdy Sambo Sempat Pinjamkan Senpi Lain ke Bharada E Usai Pembunuhan Brigadir J

Ferdy Sambo Sempat Pinjamkan Senpi Lain ke Bharada E Usai Pembunuhan Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.