Kenaikan Harga BBM, Pengalihan Subsidi Jadi Bansos, dan Rencana Buruh Demo Besar-besaran

Bantuan subsidi upah (BSU) bernilai Rp 600.000. Bantuan ini akan diberikan ke para pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan.

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk bantuan ini yang akan disalurkan ke 16 juta pekerja.

3. Bantuan angkutan umum

Bantuan sosial lainnya bakal diberikan ke angkutan umum, ojek online, dan nelayan. Bantuan ini akan dialokasikan pemerintah daerah dengan memanfaatkan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun.

"Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," kata Jokowi.

Baca juga: Cara Cek Bansos BLT BBM Kemensos 2022, Klik cekbansos.kemensos.id

Pilihan terakhir

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia dengan menggunakan subsidi dari uang negara.

Namun, tak dapat dipungkiri itu berimbas pada meningkatnya anggaran subsidi dan kompensasi BBM.

Tahun 2022 saja, anggarannya telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun. Angka ini diprediksi masih akan terus mengalami kenaikan.

Baca juga: Jejak Kenaikan Harga BBM di Era Pemerintahan Jokowi

Selain itu, kata Jokowi, 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu yang memiliki mobil pribadi.

Padahal, uang negara seharusnya diprioritaskan untuk memberikan subsidi ke masyarakat kurang mampu.

"Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit," ujar Jokowi.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata dia.

Dikritik PBNU

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyayangkan sikap pemerintah yang selalu menggunakan narasi subsidi salah sasaran sebagai alasan menaikkan harga BBM.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU Rahmat Hidayat mengatakan, narasi yang digunakan ini tergolong usang.

"Setiap kali harga minyak dunia naik, sudah tentu berimplikasi pada harga BBM di dalam negeri. Yang kami sesalkan selama 15 tahun terakhir ini, setiap pemerintah ingin menaikan harga BBM selalu menggunakan narasi subsidi salah sasaran atau subsidi dinikmati orang kaya," kata Rahmat dalam keterangan tertulis, Sabtu sore.