Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Polri Harus Segera Merebut Kembali Kepercayaan Publik

Kompas.com - 04/09/2022, 06:52 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SEJAK pengungkapan kasus terbunuhnya Brigadir J sampai pada perkembanganya hari ini, posisi Polri secara institusional memang semakin tak mudah, bahkan semakin serba salah.

Pasalnya, kasus ini mendadak ter-framing, boleh jadi juga di-framing, sebagai tolak ukur utama atas kredibilitas dan reputasi Polri sebagai sebuah institusi selama ini, meskipun sejatinya tidaklah demikian.

Dengan kata lain, Polri hari ini terperangkap dalam dilema "nila setitik rusak susu sebelanga”.

Perkembangan semacam ini tentu kurang produktif untuk Polri secara institusional di satu sisi dan kurang positif untuk proses penegakan hukum di Indonesia di sisi lain.

Pengidentifikasian kasus terbunuhnya Brigadir J vis a vis langsung dengan reputasi, integritas, dan kredibilitas Polri sebenarnya sangatlah tidak proporsional dan kurang pada tempatnya, karena akan mendegradasi validitas proses hukum kasus tersebut secara keseluruhan di satu sisi dan integritas Polri secara institusional di sisi lain.

Bagaimana mungkin Polri secara kelembagaan bisa memproses kasus ini dengan baik dan benar, jika kepercayaan publik terhadap Polri di sana sini justru terus menerus dikerdilkan dan dilemahkan.

Bagi Polri secara institusional maupun Kapolri secara personal, di sinilah tantangan awalnya, sebelum masuk kepada proses teknis pengungkapan kasus yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mengapa? Karena proses pengungkapan kasus akan selalu diragukan oleh publik mengingat wacana-wacana tandingan yang datang dari berbagai pihak dan cenderung konfrontatif terhadap proses pengungkapan kasus justru berseliweran begitu saja di ruang publik.

Di satu sisi, hal tersebut memang cukup bisa dipahami. Di saat kepercayaan publik mulai turun tehadap Polri, maka publik akan mencari alternatif sumber kebenaran lainnya yang bisa dijadikan pegangan atau rujukan.

Tapi di sisi lain, justru karena faktor penurunan kepercayaan tersebutlah mengapa Polri sebaiknya bergerak pada dua arah strategis sekaligus.

Pertama, terus berusaha menghadirkan proses pengungkapan kasus secara transparan sesuai kaidah penegakan hukum yang berlaku.

Dan kedua, terus menghadirkan Polri secara institusional sebagai institusi penegak hukum yang terpercaya (bukan pihak lain), tidak hanya terkait kasus terbunuhnya Brigadir J, tapi juga atas semua kasus yang berada di dalam jurisdiksi Polri.

Dengan lain perkataan, memastikan bahwa institusi Polri sebagai sumber informasi yang selayaknya dijadikan acuan oleh publik sangatlah penting, sejalan dengan memastikan proses hukum atas kematian Brigadir J.

Contoh paling nyata dan efektif yang dilakukan Polri adalah ketika Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR pada Rabu (24/8), dengan tegas menyatakan bahwa video temuan tumpukan uang dolar yang beredar dan di-framing sebagai uang temuan di salah satu rumah Irjen Ferdy Sambo adalah hoaks.

Kapolri ketika itu tidak saja membantah keterkaitan video temuan uang dolar tersebut dengan kasus Irjen Ferdy Sambo, tapi juga dengan tegas menyampaikan hasil penyelidikan Polri bahwa video tersebut sebenarnya terjadi di Amerika Serikat, bukan di Indonesia.

Hasilnya ternyata sangat luar biasa. Bantahan sederhana tersebut berhasil menghentikan peredaran hoaks soal dugaan temuan uang di salah satu rumah mantan Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Ferdy Sambo hingga hari ini.

Apa artinya? Artinya adalah bahwa pertama, pergumulan Polri dalam merebut kembali kepercayaan publik tidak saja berada di ranah pengungkapan kasus, tapi juga berada pada kemampuan Polri secara institusional dalam mengungkap kebohongan dan menepis rumor yang beredar.

Dan kedua, Polri semestinya tidak hanya bergerak secara konvensional melalui Divisi Humas Polri, tapi akan sangat kuat aksentuasinya jika Kapolri alias pucuk kepemimpinan institusi Polri yang langsung berbicara untuk hal-hal tertentu yang dianggap strategis guna menepis aneka rumor berbahaya.

Keberanian Kapolri untuk melangkah sejauh ini sebenarnya terbukti memunculkan kepercayaan publik yang cukup tinggi kepada Kapolri secara personal, tapi belum sepenuhnya kepada Polri secara institusional.

Dan menjadi tugas Kapolri untuk menggiringnya sesegera mungkin kepada ranah institusional, agar berimbang di satu sisi dan agar proses penegakan dan pengungkapan kasus Brigadir J mendapat legitimasi publik di sisi lain.

Bahkan jika diperlukan, Kapolri sebaiknya sering-sering muncul di hadapan publik untuk menepis berbagai rumor yang menyudutkan institusi yang dipimpinnya.

Mengapa? Karena seperti kata filsuf empirisme di bidang moral dan politik yang juga seorang advokat alumni Oxford Inggris, yaitu Jeremy Bentham, "All government is a trust. Every branch of government is a trust, and immemorially acknowledged to be so”.

Artinya, memang sudah semestinya kepercayaan publik tidak saja kepada sosok yang memimpin satu institusi pemerintahan, dalam hal ini Polri, tapi juga kepada institusinya. Nyatanya memang begitulah semestinya.

Dan lebih dari itu, kepercayaan publik tidak saja untuk Kapolri secara personal dan Polri secara institusional, tapi jauh lebih luas dari itu, yakni untuk kemaslahatan publik.

Polri dan polisi memang harus dihadirkan untuk tegaknya hukum yang menjadi syarat mutlak keberlangsungan kemaslahatan publik, bukan untuk tujuan yang lain.

"Government is a trust, and the officers of the government are trustees; and both the trust and the trustees are created for the benefit of the people," kata Henry Clay, negarawan dan seorang jaksa terkenal di Amerika Serikat. Semoga.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkeu: Utang Indonesia Masih Aman dan Tetap Harus Dikelola secara Teliti

Menkeu: Utang Indonesia Masih Aman dan Tetap Harus Dikelola secara Teliti

Nasional
Bareskrim Sebut Istri dan Anak Ismail Bolong Sudah Penuhi Panggilan

Bareskrim Sebut Istri dan Anak Ismail Bolong Sudah Penuhi Panggilan

Nasional
Bawa Orasi Ilmiah soal Pemilu, Waketum DPP Gerindra Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan

Bawa Orasi Ilmiah soal Pemilu, Waketum DPP Gerindra Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan

Nasional
Hari Ini, Bareskrim Akan Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Hari Ini, Bareskrim Akan Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Nasional
Cucu Bung Hatta dkk Gugat Jokowi dan Mendagri, Minta Pelantikan 88 Pj Kepala Daerah Batal

Cucu Bung Hatta dkk Gugat Jokowi dan Mendagri, Minta Pelantikan 88 Pj Kepala Daerah Batal

Nasional
IPW Curiga Sambo Semula Hendak Lindungi Kabareskrim di Kasus Dugaan Tambang Ilegal, Sekarang Balik Serang

IPW Curiga Sambo Semula Hendak Lindungi Kabareskrim di Kasus Dugaan Tambang Ilegal, Sekarang Balik Serang

Nasional
Ada Jual Beli Perkara, Terpidana yang Dipenjarakan Gazalba Saleh Bisa Ajukan PK

Ada Jual Beli Perkara, Terpidana yang Dipenjarakan Gazalba Saleh Bisa Ajukan PK

Nasional
Jokowi: Saya Minta Percepat Realisasi Belanja APBN dan APBD

Jokowi: Saya Minta Percepat Realisasi Belanja APBN dan APBD

Nasional
Safari Politik Anies Terhalang, Sekjen Nasdem Minta Pemda Bantu Kelancaran Demokrasi

Safari Politik Anies Terhalang, Sekjen Nasdem Minta Pemda Bantu Kelancaran Demokrasi

Nasional
Bicara Urgensi RUU Larangan Minuman Beralkohol, Fahira Idris Minta Pemerintah Lindungi Generasi Muda

Bicara Urgensi RUU Larangan Minuman Beralkohol, Fahira Idris Minta Pemerintah Lindungi Generasi Muda

Nasional
Senin Depan, Jokowi Serahkan Langsung Ganti Rugi Rumah Rusak di Cianjur

Senin Depan, Jokowi Serahkan Langsung Ganti Rugi Rumah Rusak di Cianjur

Nasional
Belanja Negara 2023 Capai Rp 3.061,2 Triliun, Pemerintah Klaim Pendidikan dan Kesehatan Dapat Alokasi Terbesar

Belanja Negara 2023 Capai Rp 3.061,2 Triliun, Pemerintah Klaim Pendidikan dan Kesehatan Dapat Alokasi Terbesar

Nasional
Tak Lolos Verifikasi Administrasi, Parsindo Gugat KPU ke PTUN

Tak Lolos Verifikasi Administrasi, Parsindo Gugat KPU ke PTUN

Nasional
Partai Republiku Resmi Gugat KPU ke PTUN Usai Dinyatakan Tak Lolos Verifikasi Administrasi

Partai Republiku Resmi Gugat KPU ke PTUN Usai Dinyatakan Tak Lolos Verifikasi Administrasi

Nasional
BPH Migas Kembali Luncurkan 34 Penyalur BBM Satu Harga di 3 Kota

BPH Migas Kembali Luncurkan 34 Penyalur BBM Satu Harga di 3 Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.