Menaker: Kami Upayakan BSU Rp 600.000 Bisa Disalurkan September

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan sejumlah hal teknis terkait penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) untuk para pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta.

Kemenaker mengupayakan agar BSU sebesar Rp 600.000 ini bisa disalurkan pada September atau bulan ini.

“Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini,” ujar Ida dilansir dari siaran pers di laman resmi Sekretariat Kabinet pada Kamis (1/9/2022).

Baca juga: 6 Bansos yang Cair pada September 2022, dari BSU sampai BLT UMKM

Ida mengungkapkan sejumlah langkah dalam penyelesaian penyaluran BSU, antara lain penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU, finalisasi regulasi berupa peraturan Menaker tentang penyaluran BSU serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data.

Koordinasi dilakukan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

"Untuk menjaga agar BSU ini tidak tersalurkan ke aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, maupun anggota Polri," kata Ida.

Selain itu, Kemenaker melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU.

Koordinasi dengan himpunan bank milik negara (himbara) dan PT Pos Indonesia juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU.

“Pada hakikatnya Kemenaker akan mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut," ujar dia.

Baca juga: BLT Subsidi BBM Rp 600.000 Cair 1 September 2022, Ini Cara Ceknya

Ida mengatakan, BSU 2022 merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah.

Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), BSU akan disalurkan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.

"Masing-masing akan mendapatkan Rp 600.000. Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp9,6 triliun," kata Ida.

“Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global,” ujar dia.