BLT Pengalihan Subsidi BBM Disalurkan, Risma: Enggak Boleh untuk Rokok

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, bantuan langsung tunai (BLT) yang disiapkan pemerintah sebagai bentuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak boleh digunakan untuk membeli rokok atau minuman beralkohol.

"Yang jelas enggak boleh untuk rokok, enggak boleh untuk minuman keras. Untuk kebutuhan pokok," kata Risma selepas rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/8/2022).

Risma menyampaikan, total ada 20,65 juta penerima manfaat yang akan mendapatkan BLT pengalihan subsidi BBM.

Baca juga: BLT Pengalihan Subsidi BBM Disalurkan 1 September

Masing-masing penerima akan memperoleh bantuan senilai total Rp 600.000 yang disalurkan dalam dua gelombang melalui PT Pos Indonesia.

"PT Pos punya kewajiban ngantar, meskipun mereka (penerima) enggak keberatan datang ke kantor pos tapi PT Pos kewajibannya melaporkan kepada saya itu foto rumah sama foto dia di rumah itu," ujar Risma.

Menurut dia, hal itu dilakukan supaya penyaluran bantuan tersebut betul-betul tepat sasaran.

BLT dengan total anggaran Rp 12,4 triliun ini merupakan salah satu bantalan sosial yang disiapkan pemerintah sebagai pengalihan subsidi BBM.

Selain itu, pemerintah akan menyalurkan bantuan subsidi upah sebesar Rp 600.000 kepada 16 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta, total anggaran bantuan ini mencapai Rp 9,6 juta.

Baca juga: Pemerintah Bakal Bagikan BLT Rp 600.000 untuk 20,6 Juta Keluarga

Pemerintah pusat juga meminta pemerintah daerah mengalokasikan dua persen dana transfer umum untuk membantu sektor transportasi, baik itu angkutan umum, ojek, maupun nelayan.

"Akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah dengan menggunakan dua persen dari dana transfer umum, yaitu DAU (dana alokasi umum) dan DBH (dana bagi hasil) sebanyak Rp 2,17 triliun di dalam rangka membantu sektor transportasi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Totalnya, anggaran bantalan sosial yang disediakan oleh pemerintah mencapai Rp 24,17 triliun dan mulai dieksekusi pada pekan ini.

"Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan, sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga," kata Sri Mulyani.