Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tinjau "Venue" KTT G20 di Bali, Wapres: Kita Harus Jadi Tuan Rumah yang Baik

Kompas.com - 30/08/2022, 16:57 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau salah satu venue Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yakni Hotel The Apurva Kempinski, Nusa Dua, Bali, Selasa (30/8/2022).

Dalam peninjauannya itu, Ma'ruf berpesan agar Indonesia menjadi tuan rumah yang baik dengan memberikan layanan sempurna kepada seluruh delegasi KTT G20.

"Saya tadi diberikan berbagai informasi tentang persiapan penyelenggaraan KTT G20 dan saya berharap bahwa kita memang harus menjadi tuan rumah yang baik. Tuan rumah yang bisa memberikan pelayanan yang sempurna,” kata Ma'ruf, dikutip dari siaran pers, Selasa.

Baca juga: Pertemuan DEWG Dilanjutkan, Menteri Johnny Ajak Delegasi G20 Bahas Agenda Digital Global

Ma'ruf menuturkan, panitia nasional KTT G20 Indonesia harus belajar dari penyelenggaraan KTT G20 sebelumnya agar memperbaiki kekurangan dan tidak mengulangi kesalahan yang ada.

Ia mengingatkan, sebagai tuan rumah, Indonesia tidak hanya memperjuangkan agenda presidensi G20 tetapi juga memastikan KTT terselenggara dengan baik.

"Jangan kita nanti kesannya (tidak baik). Ada dua hal yang tentu secara agenda, yakni agenda yang kita siapkan dan juga pelayanan yang harus kita berikan. Keduanya harus sempurna dan menjadi kesan yang terbaik,” ujar dia.

Ma'ruf menambahkan, delegasi KTT G20 yang terdiri dari kepala negara dan kepala lembaga internasional mesti membawa kesan yang baik dari Indonesia.

“Tidak hanya tempatnya (yang baik) tetapi juga pelayanannya yang juga baik. Saya harapkan ini akan membawa pesan besar dalam posisi Indonesia di mata dunia,” kata Ma'ruf.

Dalam kunjungannya itu, Ma'ruf juga melihat sejumlah mobil listrik yang akan digunakan delegasi KTT G20 serta kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di hotel tersebut.

Baca juga: Wapres: KTT G20 Akan Mengawali Kehidupan Baru dengan Mobil Listrik

Sejumlah pejabat tampak mendampingi Ma'ruf yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi.

Kemudian, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; serta Gubernur Bali Wayan Koster.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com