Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: Publik Percaya Brigadir J Pernah Dapat Ancaman Pembunuhan

Kompas.com - 26/08/2022, 18:13 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Indikator menyatakan, mayoritas responden percaya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J pernah mendapat ancaman pembunuhan.

Hal itu terekam dalam jajak pendapat mereka yang digelar pada periode 11-17 Agustus 2022 itu melibatkan 1.229 responden.

Baca juga: PPATK Blokir Rekening Korban dan Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J

Hasilnya menunjukkan, sebanyak 53,2 persen responden tak tahu tentang kabar dugaan ancaman pembunuhan pada Brigadir J sebelum ia tewas 8 Juli 2022.

Sedangkan 46,8 persen responden mengetahui kabar tersebut.

Kemudian dari responden yang mengetahui, sebanyak 36,4 persen mengaku sangat percaya informasi dugaan ancaman pembunuhan pada Brigadir J.

“Sebanyak 50,6 persen cukup percaya, dan 8,8 persen kurang percaya,” dikutip dari keterangan survei Indikator, Jumat (26/8/2022).

Kemudian, sebanyak 1,1 persen responden tidak percaya sama sekali, serta 3,1 responden ragu atau memilih tidak menjawab.

Adapun survei dilakukan dengan metode wawancara melalui sambungan telepon pada responden berusia minimal 17 tahun.

Baca juga: Blokir Rekening Terkait Kasus Brigadir J, PPATK Sebut Punya Informasi Lengkap untuk Penyidik

Sampel ditentukan dengan metode random digit dialing (RDD). Margin of error kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Diberitakan kabar dugaan ancaman pembunuhan Brigadir J diungkap oleh pengacara keluarganya, Kamaruddin Simanjuntak.

Ia menuturkan Brigadir J mendapat ancaman sejak Juni hingga satu hari jelang ditemukan Tewas yakni 7 Juli 2022.

Baca juga: Survei Indikator: Publik Lebih Percaya Brigadir J Dibunuh karena Alasan Tertentu Selain Pelecehan

Kamaruddin mengaku informasi tersebut didapatkan dari catatan dokumen elektronik.

“Ada rekaman elektronik almarhum (Brigadir J) karena takut diancam mau dibunuh pada bulan Juni lalu, dia sampai menangis,” tuturnya pada 23 Juli 2022.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com