Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Minta Pemerintah Segera Ajukan Pengganti Lili Pintauli di KPK

Kompas.com - 26/08/2022, 14:39 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari meminta pemerintah segera mengajukan kandidat komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengganti Lili Pintauli.

Ia ingin jumlah pimpinan lembaga antirasuah itu kembali seperti semula agar dapat bekerja secara optimal.

“Kita berharap dapat segera diajukan untuk melengkapi jumlah pimpinan KPK dan melanjutkan kerja dan tugas yang ditinggalkan Lili Pintauli,” papar Taufik pada Kompas.com, Jumat (26/8/2022).

Baca juga: Pastikan Tak Bisa Usut Dugaan Gratifikasi Lili Pintauli, KPK Minta Masyarakat Lapor ke Polisi/Kejaksaan

Di sisi lain, lanjut Taufik, usulan pemerintah harus segera diberikan agar Komisi III DPR bisa melakukan pembahasan.

“Sehingga ada urgensi untuk segera diajukan dan dibahas,” katanya.

Adapun Lili resmi berhenti dari jabatannya 11 Juli 2022 setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan presiden (Keppres) Nomor 71/P/2022.

Padahal hari itu Lili mestinya menjalani sidang etik terkait dugaan pelanggaran etik penerimaan gratifikasi dari pihak Pertamina untuk menonton gelaran MotoGP, Mandalika.

Maka Dewan Pengawas (Dewas) KPK memutuskan sidang etik Lili dinyatakan gugur.

Taufik memandang kekosongan kursi pimpinan yang ditinggalkan Lili bakal berdampak pada beberapa tugas KPK yang terbengkalai.

“Padahal kita berharap KPK bisa optimal bekerja dan bergerak cepat untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi,” tandasnya.

Baca juga: Soal Pengganti Tjahjo Kumolo dan Lili Pintauli, Moeldoko: Tunggu Saja

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menyatakan bakal segera memberikan kandidat pengganti Lili ke DPR.

Hal itu disampaikan Jokowi saat kunjungan ke Subang, Jawa Barat, 12 Juli 2022.

“Dan ini masih dalam proses untuk penggantiannya. Kami akan segera mengajukan (penggantinya) ke DPR,” ujar dia.

Namun hingga kini pengajuan kandiat itu tak kunjung direalisasikan oleh pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com