Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/08/2022, 15:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Rabu (24/8/2022), sempat diwarnai keributan oleh sesama anggota DPR.

Adu mulut anggota Komisi III itu bermula saat rapat membahas soal Konsorsium 303, yang belakangan ramai diperbincangkan karena adanya dugaan keterlibatan sejumlah petinggi Polri terkait judi online.

Saat itu, anggota Komisi III dari Fraksi PKB Dipo Nusantara membeberkan file Konsorsium 303.

Baca juga: Kepada Kapolri soal Kasus Brigadir J, Anggota DPR: Jangan Ada Prank Jilid Dua

Ketika menyampaikan nama-nama petinggi Polri yang diduga terlibat, pernyataan Dipo langsung dipotong oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.

Sahroni menyarankan agar Dipo mengungkapkan paparan secara umum atau hal-hal substansial. Hal ini untuk mempersingkat waktu.

Tak sampai situ, Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir melakukan interupsi kepada Dipo. Dia meminta paparan anggota harus berdasarkan fakta.

Baca juga: Kapolri Paparkan Proses Otopsi Pertama Jenazah Brigadir J

"Interupsi pimpinan, pimpinan interupsi, sebaiknya sebagai anggota Komisi III kita berbicara berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan hal yang hoaks," kata Adies dalam rapat, Rabu.

Dari sini lah adu mulut dimulai. Mendengar pernyataan itu, Ketua Fraksi PKB yang juga anggota Komisi III, Cucun Ahmad Syamsurijal membela Dipo.

Tampak, keduanya adu mulut dan ngotot meminta interupsi.

"Izin pimpinan, izin," kata Cucun.

"Saya masih interupsi," tutur Adies memotong perkataan Cucun.

"Saya yang interupsi, saya anggota," ujar Cucun.

Baca juga: Kapolri Diminta Tunjukkan Ferdy Sambo ke Publik sebagai Tersangka Pembunuhan Brigadir J

Cucun mengatakan, pihak yang berhak meminta interupsi adalah anggota, bukan pimpinan komisi.

Mereka berdua pun berdebat soal siapa yang berhak mengajukan interupsi dalam rapat.

"Enggak bisa, saya interupsi kok. Saya interupsi pak, baca tatibnya saya interupsi, kalau lagi interupsi boleh, baca tatib," kata Adies.

Cucun hanya terdiam mendengar perkataan Adies. Lalu, Adies kembali mengingatkan agar anggota memberikan paparan sesuai data dan fakta.

Sebab, menurutnya hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum di mana menjadi bidang Komisi III.

Baca juga: Kapolri Beberkan Trik Para Polisi untuk Tutupi Jejak Pelaku Pembunuhan Brigadir J

"Jadi begitu, kita ini orang hukum, bicara tentang hukum, kalau potong masalah pembicaraan baca tatib, boleh enggak interupsi, boleh enggak ngomong," ujar Adies.

Setelah itu, Dipo diberikan kesempatan untuk melanjutkan paparannya.

Tak diduga, adu mulut kembali terjadi. Hal ini mana kala Dipo menyinggung bahwa dirinya juga mengerti hukum.

"Saya lanjutkan ketua, saya juga orang hukum ketua," tegas Dipo.

"Sudah doktor belum?," tanya Adies.

"Ya, bukan begitu pak ketua," Dipo merespons.

Baca juga: Link Live Streaming Rapat Kapolri-DPR RI soal Kasus Brigadir J

Melihat hal ini, Sahroni memberikan interupsi kepada Cucun yang hendak menyampaikan pendapat.

Cucun mengatakan, hendaknya pimpinan komisi menghargai anggota yang berbicara.

"Saya itu sama dengan bapak juga menduduki pimpinan (pimpinan fraksi), enggak pernah saya diktator anggota harus di bawah pimpinan. Tolong juga hargai anggota pak. Ini anggota fraksi saya, bapak jangan potong. Kalau waktu habis ingatkan waktu, jangan ke substansi biarkan anggota saya ngomong pak," jelas Cucun.

Cucun juga mengaku tak senang saat Adies menyinggung gelar akademis saat Dipo mengeklaim dirinya orang hukum.

Menurutnya, setiap anggota punya hak yang sama, tidak berdasarkan gelar akademis yang hanya berhak mengutarakan pendapat.

Baca juga: Di RDP, Komisi III Desak Kapolri Buka Motif Pembunuhan Brigadir J

"Saya menghargai anggota mau ngomong ngomong apa silakan. Hak anggota di UU MD3 loh pak. Jangan bilang pak Dipo bukan doktor, pak Adies doktor harus dikomparasikan gitu. Enggak boleh pak. Apa jadi standar doktor itu," tegur Cucun.

Membalas Cucun, Adies mengaku tak senang jika dianggap diktator.

Menurutnya, ia hanya meluruskan terkait paparan Dipo soal file Konsorsium 303.

"Siapa yang diktator di sini, saya hanya meluruskan, pimpinan saya belum selesai. Saya hanya meluruskan di sini jangan sebut nama. Itu saja yang saya bilang," kata Adies.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pers di Tengah Godaan Politik

Pers di Tengah Godaan Politik

Nasional
Pengacara Arif Rachman Sebut Hendra Kurniawan Jadi Penyebab Kliennya Diancam Ferdy Sambo

Pengacara Arif Rachman Sebut Hendra Kurniawan Jadi Penyebab Kliennya Diancam Ferdy Sambo

Nasional
KPK Sebut Hasil Rapat di Istana soal IPK Anjlok Jadi Bahan Evaluasi

KPK Sebut Hasil Rapat di Istana soal IPK Anjlok Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bambang Kayun 40 Hari

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bambang Kayun 40 Hari

Nasional
'Amicus Curiae' Bisa Diajukan Hingga Kasasi Jika Bharada E Divonis Bersalah

"Amicus Curiae" Bisa Diajukan Hingga Kasasi Jika Bharada E Divonis Bersalah

Nasional
Pakar Sebut Keadilan Terluka saat Bharada E Dituntut 12 Tahun Penjara

Pakar Sebut Keadilan Terluka saat Bharada E Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
Penyelidikan Baru Kasus KSP Indosurya, Bareskrim Dalami 6 Laporan Korban

Penyelidikan Baru Kasus KSP Indosurya, Bareskrim Dalami 6 Laporan Korban

Nasional
Akademisi Dukung Bharada E Menjelang Vonis: Posisi Kunci, Harus Dibela

Akademisi Dukung Bharada E Menjelang Vonis: Posisi Kunci, Harus Dibela

Nasional
Jokowi Janji Ikut Bahas Perpres Baru soal Media: Sebulan Harus Selesai

Jokowi Janji Ikut Bahas Perpres Baru soal Media: Sebulan Harus Selesai

Nasional
KPK: Informasi soal Penyitaan Harta Firli Bahuri di Swiss Hoaks

KPK: Informasi soal Penyitaan Harta Firli Bahuri di Swiss Hoaks

Nasional
KPK dan Kejagung Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Korsup Perkara Korupsi

KPK dan Kejagung Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Korsup Perkara Korupsi

Nasional
5 Alasan Ratusan Guru Besar-Dosen Maju Jadi 'Amicus Curiae' untuk Richard Eliezer

5 Alasan Ratusan Guru Besar-Dosen Maju Jadi "Amicus Curiae" untuk Richard Eliezer

Nasional
Kemenlu Sebut Indonesia Beri Bantuan Kemanusiaan Tahap Pertama ke Turkiye

Kemenlu Sebut Indonesia Beri Bantuan Kemanusiaan Tahap Pertama ke Turkiye

Nasional
Soroti Keuangan Media yang Sulit, Jokowi Minta Perpres yang Atur Platform Digital dan Media Segera Dibahas

Soroti Keuangan Media yang Sulit, Jokowi Minta Perpres yang Atur Platform Digital dan Media Segera Dibahas

Nasional
Kasus Gagal Ginjal Muncul Lagi, BPOM Nyatakan Obat Praxion Aman Digunakan

Kasus Gagal Ginjal Muncul Lagi, BPOM Nyatakan Obat Praxion Aman Digunakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.