Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adu Mulut Warnai RDP Kapolri dengan Komisi III Saat Bahas Konsorsium 303

Kompas.com - 24/08/2022, 15:47 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Rabu (24/8/2022), sempat diwarnai keributan oleh sesama anggota DPR.

Adu mulut anggota Komisi III itu bermula saat rapat membahas soal Konsorsium 303, yang belakangan ramai diperbincangkan karena adanya dugaan keterlibatan sejumlah petinggi Polri terkait judi online.

Saat itu, anggota Komisi III dari Fraksi PKB Dipo Nusantara membeberkan file Konsorsium 303.

Baca juga: Kepada Kapolri soal Kasus Brigadir J, Anggota DPR: Jangan Ada Prank Jilid Dua

Ketika menyampaikan nama-nama petinggi Polri yang diduga terlibat, pernyataan Dipo langsung dipotong oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.

Sahroni menyarankan agar Dipo mengungkapkan paparan secara umum atau hal-hal substansial. Hal ini untuk mempersingkat waktu.

Tak sampai situ, Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir melakukan interupsi kepada Dipo. Dia meminta paparan anggota harus berdasarkan fakta.

Baca juga: Kapolri Paparkan Proses Otopsi Pertama Jenazah Brigadir J

"Interupsi pimpinan, pimpinan interupsi, sebaiknya sebagai anggota Komisi III kita berbicara berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan hal yang hoaks," kata Adies dalam rapat, Rabu.

Dari sini lah adu mulut dimulai. Mendengar pernyataan itu, Ketua Fraksi PKB yang juga anggota Komisi III, Cucun Ahmad Syamsurijal membela Dipo.

Tampak, keduanya adu mulut dan ngotot meminta interupsi.

"Izin pimpinan, izin," kata Cucun.

"Saya masih interupsi," tutur Adies memotong perkataan Cucun.

"Saya yang interupsi, saya anggota," ujar Cucun.

Baca juga: Kapolri Diminta Tunjukkan Ferdy Sambo ke Publik sebagai Tersangka Pembunuhan Brigadir J

Cucun mengatakan, pihak yang berhak meminta interupsi adalah anggota, bukan pimpinan komisi.

Mereka berdua pun berdebat soal siapa yang berhak mengajukan interupsi dalam rapat.

"Enggak bisa, saya interupsi kok. Saya interupsi pak, baca tatibnya saya interupsi, kalau lagi interupsi boleh, baca tatib," kata Adies.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com