Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Tinjau Progres Renovasi TMII, Menteri PUPR: Saya Berharap Tarif Tiket Tidak Naik

Kompas.com - 24/08/2022, 08:57 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

"Saya juga meminta untuk dilakukan pengelolaan acara seni budaya, event secara rutin, setiap minggu atau bulan di setiap anjungan atau panggung terbuka. Harus ada calender event yang jelas agar menjadi tontonan yang menarik," ucapnya.

Progres sudah capai 98 persen

Terkait progres TMII, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, kegiatan renovasi yang dimulai sejak Januari 2022 itu sudah mencapai 98 persen.

Luas area pekerjaan, imbuh dia, meliputi penataan bangunan seluas 7,71 hektar (ha) dan kawasan seluas 26,56 ha.

"Kami juga lakukan perbaikan halaman setiap anjungan provinsi yang sebelumnya terkotak-kotak dengan pagar besi beton. Sekarang menjadi menyatu tanpa sekat antar anjungan dengan lanskap hijau yang indah dan tertata," kata Diana.

Untuk diketahui, kegiatan renovasi TMII dilaksanakan dalam tiga zona dengan total anggaran sebesar Rp1,08 triliun.

Zona pertama dengan tema Indonesia Klasik 'elegan dan geometri'. Zona ini meliputi penataan area gerbang utama, renovasi koridor utama Sasono, plaza utara dan selatan.

Baca juga: Mahasiswa Unja Manfaatkan Hama Keong Mas Jadi Pakan Ternak

Kemudian, juga meliputi Plaza Gadjah Mada, Tugu Pancasila, Keong Mas, Sasono Utomo, Sasono Langgeng Budoyo, Sasono Adiguno, Museum Indonesia, dan lantai I gedung pengelola sebagai gerai usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Zona kedua dengan tema Arsitektur Nusantara, Tradisi, dan Budaya Sulur. Zona yang direnovasi, di antaranya penanganan jalan dan pedestrian kawasan lingkar dalam, Plaza Boulevard Nusantara, amphiteater, dan promenade keliling Danau Archipelago.

Zona ketiga dengan tema Indonesia Kini Modern. Renovasi zona ini, di antaranya penanganan jalan dan pedestrian kawasan lingkar luar.

Sebagai informasi, dalam peninjauan ke TMII tersebut hadir juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid.

Hadir pula mendampingi Menteri PUPR Basuki, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S Atmawidjaja, Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Bobby Ali Azhari, dan Direktur Bendungan dan Danau Ditjen Sumber Daya Alam (SDA) Airlangga Mardjono.

Kemudian, ada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jakarta Albert Reinaldo, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta - Jawa Barat (Jabar) Wilan Oktavian, serta Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane Bambang Heri Mulyono.

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com