Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Reshuffle Kabinet Kali Ini Dinilai Tak Lebih dari "Power Sharing"

Kompas.com - 24/08/2022, 09:11 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, pengisian pos Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) bisa menjadi pintu masuk bagi Presiden Joko Widodo untuk sekaligus melakukan reshuffle kabinet.

Namun, dia memperkirakan komposisi hasil perombakan kabinet kali ini tidak jauh dari bagi-bagi kekuasaan atau power sharing.

"Pintu masuknya bisa dari (pengisian) Menpan-RB karena itu saat ini kebutuhan pos menteri yang kosong, tetapi kemudian tentu akan muncul lagi, misalnya ada posisi wakil menteri yang belum terisi," ujar Pangi saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (23/8/2022).

Baca juga: Wapres Sebut Akan Ada Reshuffle Kabinet, Isi Pos Menpan-RB dan Wamenlu

Meski terbuka untuk melakukan reshuffle, Presiden perlu diuji keberaniannya untuk mengganti menteri dari kalangan partai politik. 

Alasan inilah yang menurutnya menguatkan bahwa hasil reshuffle kali ini tak lebih dari bagi-bagi kekuasaan.

"Kalau koreaslinya (reshuffle) terhadap peningkatan kinerja, saat ini hanya tersisa satu setengah tahun. Dalam waktu tersebut menteri-menteri bisa apa?" ujar Pangi.

"Korelasinya agak jauh jika untuk peningkatan kinerja. Apabila ada menteri yang mampu adaptasi dengan cepat, kerja cepat, membangun jaringan yang baik, mungkin itu hanya bonus (reshuffle) saja," kata dia.

Adapun isu reshuffle kabinet kembali menguat akhir-akhir ini.

Presiden Joko Widodo mengatakan, reshuffle kabinet masih memungkinkan untuk dilakukan kembali.

Menurut presiden, hal itu merujuk kepada kondisi perubahan dunia yang serba mendadak, sehingga presiden menekankan diperlukan kebijakan yang cepat dan tepat dari para menteri.

"Masih (memungkinkan reshuffle). Sekarang ini setiap hari bisa terjadi perubahan mendadak situasi dunia. Kita juga membutuhkan kecepatan waktu, ketepatan membuat policy, sehingga kemungkinan reshuffle," ujar Jokowi dalam sesi wawancara khusus bersama Harian Kompas di Istana Merdeka pada 14 Agustus 2022 lalu sebagaimana dilansir dari Kompas.id, Kamis (18/7/2022).

Baca juga: Isu Reshuffle, Jokowi Diprediksi Tak Akan Copot Menteri, Hanya Isi Kursi Menpan-RB

Jokowi menegaskan, apabila ke depannya diperlukan reshuffle untuk kepentingan lebih baik, langkah itu akan dilakukan.

"Kalau diperlukan untuk kepentingan lebih baik, ya dilakukan. Meskipun tinggal sehari, kalau diperlukan, ya dilakukan," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan, akan ada perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju, setidaknya untuk mengisi dua posisi yang kosong.

Dua posisi itu yakni posisi Menpan RB serta Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu).

"Reshuffle itu yang pasti kan ada dua yang lowong, satu Menteripan-RB, itu beum diisi. Kedua, Wakil Menteri Luar Negeri, dia terpilih menjadi ketua OJK (Otoritas Jasa Keuangan), itu yang pasti diisi," kata Ma'ruf kepada wartawan di Depok, Sabtu (20/8/2022), dikutip dari keterangan video.

Baca juga: Jokowi Dinilai Hendak Lecut Kerja Menterinya Jelang Pemilu 2024 dengan Gulirkan Wacana Reshuffle

Adapun posisi Menpan-RB kosong sejak Tjahjo Kumolo wafat pada 1 Juli 2022.

Sementara itu, posisi Wamenlu ditinggalkan oleh Mahendra Siregar yang terpilih dan sudah dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK.

Di luar dua pos tersebut, Ma'ruf enggan berspekulasi mengenai pos menteri mana lagi yang bakal dirombak dalam reshuffle kabinet mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com