Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PPP Sebut KIB Bakal Beberkan Program pada Oktober 2022

Kompas.com - 23/08/2022, 18:24 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menyatakan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan menyampaikan program-program yang mereka usung pada Oktober 2022 mendatang.

Suharso mengatakan, penyampaian program tersebut serupa dengan penyampaian visi KIB yang dilakukan di Surabaya pada pertengahan Agustus 2022 lalu.

"Yang akan datang ini pertemuan menyampaikan kepada publik program-programnya apa. Kalau kemarin visi, berikutnya program-program pada bulan Oktober yang akan datang," kata Suharso di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Baca juga: Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Namun, Suharso menekankan, KIB belum memutuskan sosok calon presiden yang akan diusung karena pertemuan berikutnya baru akan menyampaikan program yang ditawarkan.

Suharso melanjutkan, KIB juga akan membuka komunikasi dengan partai lain. Namun, Suharso enggan menyebutkan partai yang intens berkomunikasi dengan KIB.

"Itu harus kita bertiga yang jawab, tapi tentu akan ada dalam waktu dekat," ujar Suharso.

Sebelumnya, KIB yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan PPP telah menyampaikan visi misi yang akan mereka bawa pada Pemilu 2024.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan, dalam visi misi yang dibawa, KIB menawarkan Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN).

"Kita me-launching program ke depan yaitu salah satunya adalah Program Akselerasi Transofrmasi Ekonomi Nasional, singkatannya PATEN. Jadi, singkatannya KIB PATEN," kata Airlangga di sela-sela acara penyampaian visi misi di Surabaya, Minggu (14/8/2022).

Baca juga: KIB Agendakan Pertemuan di Semarang, PAN Beri Sinyal Undang Ganjar Pranowo

Airlangga menjelaskan, program tersebut menegaskan bahwa tahun 2025-2035 merupakan periode krusial bagi bangsa Indonesia karena memiliki bonus demografi sebanyak 191 juta penduduk.

"Nah kita harus mengakselerasi ekonomi agar kita mencapai kesejahteraan dari sekarang income per kapita kita 4.000 (dollar AS) menjadi 12.000 (dollar AS)," ujar Airlangga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com