Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Eko Supriatno
Dosen

Pengamat Sosial Politik, Dosen Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Mathla’ul Anwar Banten.

 

Gurita Sambo

Kompas.com - 22/08/2022, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Polisi adalah etalase bagi perubahan di masyarakat. Berubah-tidaknya masyarakat dapat dilihat dari penampilan polisi-polisinya”- Prof Satjipto Rahardjo,

Kasus pembunuhan Brigadir Yosua (Brigadir J) menyita perhatian publik karena menyangkut kredibilitas institusi Polri.

Masyarakat dibuat bingung karena perubahan kasus ini begitu cepat, dan selalu ada hal baru yang membuat masyarakat semakin bingung.

Saat awal-awal kasus ini diekspose, keterangan dari Polri adalah terjadi tembak menembak antara Brigadir Yosua dan Bharada E yang sama-sama merupakan ajudan Kadiv Propam saat itu, Irjen Ferdy Sambo.

Belakangan terungkap tidak terjadi tembak menembak, melainkan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua atas perintah Irjen Ferdy Sambo.

Polri pun menetapkan empat tersangka, yakni Ferdy Sambo, Bharada E, sopir Sambo bernama Kuwat Ma’ruf, serta Bripka RR.

Pada Jumat (19/8), Polri kembali menetapkan satu tersangka baru, yakni Putri Candrawathi, istri dari Ferdy Sambo. Sebelumnya, PC sempat disebut alami pelecehan seksual oleh Brigadir Yosua, namun laporannya ditolak oleh Bareskrim Polri.

Kasus Brigadir Yosua ini bergulir bak ‘gurita’, memunculkan pelaku baru, peran baru, bahkan memunculkan praduga baru. Bahkan, asumsi itu semakin liar, mengaitkan institusi Polri dengan hal-hal yang tidak baik.

Di media sosial hingga dunia maya bermuculan berita-berita yang belum terbukti kebenarannya, mengaitkan Ferdy Sambo dan institusi Polri dengan hal-hal buruk.

Polri Presisi

Saat ditetapkan sebagai Kapolri, program yang ingin dilaksanakan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo adalah Polri Presisi. Program yang sama sebenarnya sudah disampaikan para pendahulunya, tapi sampai saat ini belum menampakkan hasil signifikan.

Presisi Polri berjalan di tempat. Banyak yang berharap kali ini reformasi itu tidak sekadar retorika, tapi dilaksanakan sungguh-sungguh.

Sebenarnya bisa dipahami jika presisi yang dicanangkan para pendahulunya tidak berjalan maksimal, karena masa jabatan mereka hanya pendek.

Karena sistem urut kacang, banyak kepala Polri yang menjabat dalam waktu singkat karena terbentur masa pensiun. Rata-rata mereka menjabat dua tahun. Dalam kurun waktu tersebut agak sulit melaksanakan program jangka panjang.

Pada masa-masa itu para pejabat lebih banyak berpikir apa yang akan dilakukan setelah pensiun.

Kondisi yang berbeda dialami Listyo Sigit Prabowo, ketika dia menjadi kepala Polri pada usia yang relatif muda, sehingga punya banyak waktu melaksanakan programnya.

Dengan masa jabatan panjang ini sebenarnya tidak ada alasan program Presisi Polri tidak terealisasi. Dengan kemampuan dan pengalaman mumpuni Listyo Sigit Prabowo dan waktu yang cukup seharusnya program itu bisa dijalankan dan sukses.

Tentu ada satu lagi syarat yang sangat penting, Polri harus didukung personel yang bisa diandalkan.

Sebagai lembaga dengan sistem yang baik, Polri memiliki banyak perwira dengan kemampuan dan integritas tinggi untuk berkomitmen memajukan lembaganya.

Dibutuhkan kejelian dan sikap arif pemimpin Polri untuk memilih personel yang akan masuk dalam timnya. Memilih anak-anak muda dengan prestasi tinggi bukan sesuatu yang salah, tapi meninggalkan sama sekali para senior bisa menimbulkan masalah.

Presisi sepertinya sangat enak dan manis didengar tapi bukan sesuatu yang mudah dilaksanakan, karena masih banyak yang suka berada pada zona nyaman.

Inilah yang akan menjadi tantangan Listyo Sigit Prabowo sebagai kepala Polri dalam mewujudkan programnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com