Kompas.com - 19/08/2022, 08:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, wacana duet Prabowo Subianto dengan Puan Maharani pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 masih terbuka lebar.

Ini terlihat dari pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut partainya berpeluang berkoalisi dengan partai-partai pengusung Jokowi saat ini, salah satunya Gerindra.

"Rencana negosiasi ini seolah membuka kembali wacana pengusungan pasangan Prabowo-Puan," kata Umam kepada Kompas.com, Kamis (18/8/2022).

Baca juga: PDI-P Buka Peluang Gabung Koalisi, PKB Serahkan ke Cak Imin dan Prabowo

Menurut Umam, koalisi PDI-P dengan Gerindra masih memungkinkan kendati partai pimpinan Prabowo Subianto itu telah meresmikan koalisinya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sejauh ini, koalisi Gerindra-PKB belum memiliki calon wakil presiden (cawapres). Hanya Prabowo yang telah mendeklarasikan diri hendak maju kembali sebagai calon presiden (capres).

Jika wacana duet Prabowo-Puan terealisasi, kata Umam, maka ambisi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk melenggang ke panggung pilpres bakal kandas.

"Bagi Gerindra dan PKB, langkah renegosiasi berpotensi membuyarkan rencana koalisi, mengembalikan relevansi pasangan Prabowo-Puan, sekaligus berpeluang menggagalkan pencawapresan Muhaimin," ujarnya.

Baca juga: Hasto Ungkap PDI-P Kemungkinan Besar Koalisi dengan Partai Pengusung Jokowi untuk Pilpres 2024

Umam berpendapat, lewat pernyataan sekjennya, PDI-P tampak ingin menata ulang peta koalisi Pilpres 2024 yang kini sudah mulai terbentuk.

Sebabnya, beberapa partai koalisi Jokowi sedianya sudah membentuk kongsi masing-masing.

Gerindra berkoalisi dengan PKB, sedangkan Golkar bekerja sama dengan PPP dan Partai Amanat Nasional (PAN) lewat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Kendati pernyataan Hasto soal terbukanya peluang koalisi dengan beberapa partai sedikit terlambat, menurut Umam, peluang perubahan peta koalisi masih sangat mungkin terjadi.

Sebab, selain belum ada nama capres-cawapres final, besarnya suara PDI-P pada pemilu sebelumnya juga bisa menjadi daya tarik partai-partai untuk bekerja sama.

Namun demikian, ini juga bergantung pada capres atau cawapres yang ditawarkan oleh PDI-P.

Sejauh ini, beredar dua nama yang disebut-sebut berpotensi dicalonkan partai banteng, yakni Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang merupakan putri mahkota partai, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang punya elektabilitas tinggi.

"Bisa saja PDI-P memainkan dua kartu, dengan mengusung Puan di satu sisi dan juga mendorong Ganjar di sisi lain melalui gerbong lain," kata dosen Universitas Paramadina itu.

Baca juga: Gerindra: Komunikasi dengan PDI-P Pasca-kerja Sama dengan PKB Sangat Bagus

Sebelumnya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan partainya berpeluang besar berkoalisi dengan partai politik yang saat ini mengusung Presiden Jokowi. Koalisi yang dimaksud adalah untuk menyambut Pilpres 2024.

"Tidak hanya dengan Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kemudian dengan Golkar. Pendeknya dengan seluruh parpol yang mengusung Pak Jokowi," ujar Hasto di Sekolah PDI-P, Jakarta Selatan, Rabu (17/8/2022).

Hasto mengatakan, partainya dekat dengan partai-partai yang saat ini mendukung pemerintahan Jokowi.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Pansus Tragedi Kanjuruhan, Puan Maharani: Saya Minta Hargai Dulu Tim Independen Pemerintah

Soal Pansus Tragedi Kanjuruhan, Puan Maharani: Saya Minta Hargai Dulu Tim Independen Pemerintah

Nasional
Puan Enggan Komentari Pencapresan Anies: Semua Masih Dalam Situasi Duka

Puan Enggan Komentari Pencapresan Anies: Semua Masih Dalam Situasi Duka

Nasional
Perdami: Kebutaan di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara

Perdami: Kebutaan di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara

Nasional
Laporkan Mamat Alkatiri ke Polisi, Hillary Brigitta: Dia Tiba-tiba 'Bully' dan Memaki

Laporkan Mamat Alkatiri ke Polisi, Hillary Brigitta: Dia Tiba-tiba "Bully" dan Memaki

Nasional
Ini Kata Kemenkes Soal Penggunaan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan

Ini Kata Kemenkes Soal Penggunaan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan

Nasional
Mentan: Stok Beras RI Masih 10 Juta Ton

Mentan: Stok Beras RI Masih 10 Juta Ton

Nasional
Deklarasikan Dukungan ke Ganjar Setelah Pengumuman Pencapresan Anies, PSI: Kebetulan Saja

Deklarasikan Dukungan ke Ganjar Setelah Pengumuman Pencapresan Anies, PSI: Kebetulan Saja

Nasional
Dua Kader Mundur Setelah Nasdem Deklarasi Anies Capres, Waketum: Ini Seleksi Alam

Dua Kader Mundur Setelah Nasdem Deklarasi Anies Capres, Waketum: Ini Seleksi Alam

Nasional
PPP: Kami Ajak Demokrat Gabung KIB, Katanya Akan Diskusi Serius kalau Tawarannya Menarik

PPP: Kami Ajak Demokrat Gabung KIB, Katanya Akan Diskusi Serius kalau Tawarannya Menarik

Nasional
Gelar Rapat Paripurna, DPR Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Gelar Rapat Paripurna, DPR Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Nasional
Anies dan Ganjar Dideklarasikan Jadi Capres, Pengamat Yakin Ada 3 Poros pada Pilpres 2024

Anies dan Ganjar Dideklarasikan Jadi Capres, Pengamat Yakin Ada 3 Poros pada Pilpres 2024

Nasional
10.000 Petani dan Buruh Tani Tembakau di NTB Diikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan

10.000 Petani dan Buruh Tani Tembakau di NTB Diikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
29 Aktivis, Pakar Hukum, dan Tokoh Publik Temui Mahfud MD, Ada Apa?

29 Aktivis, Pakar Hukum, dan Tokoh Publik Temui Mahfud MD, Ada Apa?

Nasional
Hakim Aswanto Dicopot DPR, Jokowi Didesak Tak Teken Keppres

Hakim Aswanto Dicopot DPR, Jokowi Didesak Tak Teken Keppres

Nasional
Kasus Hakim Agung, Mahfud Sebut Pailit Modus Baru Korupsi

Kasus Hakim Agung, Mahfud Sebut Pailit Modus Baru Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.