Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ma'ruf Amin Minta Parpol Tinggalkan Kampanye Politik Identitas

Kompas.com - 18/08/2022, 16:00 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak partai politik untuk meninggalkan kampanye menggunakan politik identitas pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ma'ruf meyakini, masyarakat sudah cerdas dan tidak akan terpengaruh oleh politik identitas selama partai politik juga tidak menggunakan politik identitas sebagai alat kampanye.

"Ketika semua pihak sudah menyampaikan seruannya dan juga pimpinan-pimpinan partai tidak menggunakan identitas agama, kesukuan, juga kelompok yang eksklusif, saya kira kalau saya lihat dari berbagai kampanye yang sudah mulai dikembangkan, sebenarnya masyarakat sudah paham itu," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Kalau Dulu Jihad Melawan Musuh, Kita Sekarang Jihad Ekonomi

Ma'ruf menilai kedewasaan masyarakat dalam berhadapan dengan politik identitas tercermin ketika perbedaan jatuhnya hari raya keagamaan tidak lagi dipersoalkan publik.

Padahal, menurut dia, masyarakat Indonesia dahulu sering meributkan hal tersebut hingga menciptakan konflik di akar rumput.

"Saya kira kita juga berharap kita mulai 2024 tidak ada lagi konflik karena ada perbedaan pilihan dan tidak menjadi sumber konflik," kata Ma'ruf.

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu pun mengakui, menjadi hal yang wajar apabila keputusan dalam memilih didasari oleh identitas seseorang, misalnya dengan melihat kedekatan kandidat dengan pemilih.

Akan tetapi, Ma'ruf menganjurkan agar identitas tersebut tidak ditonjolkan saat berkampanye karena dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik.

"Tentu saja orang kalau memilih itu tentu ada kecenderungan, memilihnya, tapi dalam mengampanyekan mungkin sebaiknya jangan sampai ada, dihindari. Jangan sampai ada kampanye yang menggunakan (politik) identitas," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Tegaskan Konstitusi Bukan Hanya Syarat Formal Pembentukan UU

Dalam Sidang Tahunan MPR pada Selasa (16/8/2022), Presiden Joko Widodo juga berpesan agar tidak ada lagi politik identitas dan politisasi agama di Pemilu 2024.

"Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial," kata Jokowi saat berpidato di Sidang Tahunan MPR, Selasa (16/8/2022).

"Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com