Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Sebut Jokowi Segera Lantik Menpan-RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Kompas.com - 17/08/2022, 16:15 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, Presiden Joko Widodo akan segera melantik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang menggantikan almarhum Tjahjo Kumolo.

"Insya Allah (minggu depan). Kita usahakan. Karena beliau (presiden) besok kunjungan kerja ke Karawang. Kemudian saat akhir Agustus kunjungan ke daerah timur Indonesia," ujar Heru di Istana Merdeka, Rabu (17/8/2022).

Baca juga: Jokowi Belum Putuskan Nama Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Saat disinggung soal nama-nama yang telah mengerucut menjadi kandidat Menpan-RB, Heru enggan memberikan penjelasan.

"Tapi yang jelas sudah ada di beliau (presiden). Dan ini ranah Mensesneg (Pratikno) dan Pak Seskab (Pramono Anung). Doain ada waktu untuk beliau bisa (segera melantik)," tutur Heru.

Lebih lanjut, Heru menjelaskan alasan posisi Menpan-RB diputuskan setelah meninggalnya Tjahjo Kumolo.

Heru menuturkan, kesibukan Presiden Jokowi mengunjungi sejumlah negara ikut menjadi penyebab lamanya pergantian jabatan menteri ini.

Baca juga: Posisi Menpan RB Jatah PDI-P, Jokowi Akan Minta Masukan Mega soal Pengganti Tjahjo

Selain itu, presiden juga masih disibukkan persiapan HUT ke-77 RI dan pidato kenegaraan.

"Pertama karena kesibukan beliau sebagai seorang presiden. Kemarin juga baru pergi ke Beijing, Tokyo, Seoul mempersiapkan materi dan sebagainya. Berikutnya sebelumnya ke Eropa," tutur Heru.

"Baru kembali kemarin, sudah mempersiapkan 17 Agustus, pidato kenegaraan. Mudah-mudahan beliau sempat lah untuk bisa memilih menteri yang memang akan dipilih," tambahnya.

Baca juga: Soal Jabatan Menpan-RB, PDI-P: Paling Tidak Setelah 40 Hari Wafatnya Tjahjo Kumolo

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menyebutkan, posisi Menpan-RB yang ditinggalkan Tjahjo Kumolo segera dibicarakan antara Presiden RI Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Sebagai informasi, Tjahjo yang juga merupakan kader PDI-P tutup usia pada 1 Juli. Dengan begitu, jabatan definitif Menpan-RB belum ada.

"Awal Agustus ini lah nanti Ibu Ketum akan bertemu dengan bapak Presiden Jokowi," kata Hasto ditemui di kantor DPP PDI-P, pada 31 Juli.

Ia menambahkan, dalam pertemuan itu, Jokowi dan Megawati juga akan membahas sejumlah hal lain. Namun, pembicaraan soal pengganti Tjahjo juga akan dilakukan.

Baca juga: Jokowi Tunjuk Mahfud MD Jadi Plt Menpan-RB

Hasto menyampaikan penjelasan alasan Jokowi belum kunjung menunjuk Menteri PAN-RB definitif, sehingga posisinya masih dijabat oleh Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas (Plt).

"Karena 40 hari (kematian Tjahjo) nanti pada awal Agustus. Itu sudah sebagai bagian dari etika yang dibangun oleh PDI-P yang menghormati seniornya yang wafat, dan penggantiannya dilakukan setelah 40 hari," jelas Hasto.

Posisi Mahfud sebagai Plt Menteri PAN-RB diteken Jokowi dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menteri PAN-RB Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Baca juga: Bursa Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo, dari Ganjar sampai Hasto Kristiyanto

Mahfud mulai menjabat posisi itu pada Sabtu (16/7/2022) hingga diangkatnya Menteri PAN-RB definitif menggantikan Tjahjo Kumolo.

Sebelumnya, Mahfud sempat menjabat Menteri PAN-RB ad interim pada 24 Juni hingga 3 Juli 2022. Saat itu, Mahfud ditunjuk karena Tjahjo harus dirawat intensif di rumah sakit.

Sepeninggal Tjahjo dan habisnya masa jabatan Mahfud, Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Menteri PAN-RB ad interim hingga 15 Juli 2022.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com