Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/08/2022, 16:15 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, Presiden Joko Widodo akan segera melantik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang menggantikan almarhum Tjahjo Kumolo.

"Insya Allah (minggu depan). Kita usahakan. Karena beliau (presiden) besok kunjungan kerja ke Karawang. Kemudian saat akhir Agustus kunjungan ke daerah timur Indonesia," ujar Heru di Istana Merdeka, Rabu (17/8/2022).

Baca juga: Jokowi Belum Putuskan Nama Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Saat disinggung soal nama-nama yang telah mengerucut menjadi kandidat Menpan-RB, Heru enggan memberikan penjelasan.

"Tapi yang jelas sudah ada di beliau (presiden). Dan ini ranah Mensesneg (Pratikno) dan Pak Seskab (Pramono Anung). Doain ada waktu untuk beliau bisa (segera melantik)," tutur Heru.

Lebih lanjut, Heru menjelaskan alasan posisi Menpan-RB diputuskan setelah meninggalnya Tjahjo Kumolo.

Heru menuturkan, kesibukan Presiden Jokowi mengunjungi sejumlah negara ikut menjadi penyebab lamanya pergantian jabatan menteri ini.

Baca juga: Posisi Menpan RB Jatah PDI-P, Jokowi Akan Minta Masukan Mega soal Pengganti Tjahjo

Selain itu, presiden juga masih disibukkan persiapan HUT ke-77 RI dan pidato kenegaraan.

"Pertama karena kesibukan beliau sebagai seorang presiden. Kemarin juga baru pergi ke Beijing, Tokyo, Seoul mempersiapkan materi dan sebagainya. Berikutnya sebelumnya ke Eropa," tutur Heru.

"Baru kembali kemarin, sudah mempersiapkan 17 Agustus, pidato kenegaraan. Mudah-mudahan beliau sempat lah untuk bisa memilih menteri yang memang akan dipilih," tambahnya.

Baca juga: Soal Jabatan Menpan-RB, PDI-P: Paling Tidak Setelah 40 Hari Wafatnya Tjahjo Kumolo

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menyebutkan, posisi Menpan-RB yang ditinggalkan Tjahjo Kumolo segera dibicarakan antara Presiden RI Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Sebagai informasi, Tjahjo yang juga merupakan kader PDI-P tutup usia pada 1 Juli. Dengan begitu, jabatan definitif Menpan-RB belum ada.

"Awal Agustus ini lah nanti Ibu Ketum akan bertemu dengan bapak Presiden Jokowi," kata Hasto ditemui di kantor DPP PDI-P, pada 31 Juli.

Ia menambahkan, dalam pertemuan itu, Jokowi dan Megawati juga akan membahas sejumlah hal lain. Namun, pembicaraan soal pengganti Tjahjo juga akan dilakukan.

Baca juga: Jokowi Tunjuk Mahfud MD Jadi Plt Menpan-RB

Hasto menyampaikan penjelasan alasan Jokowi belum kunjung menunjuk Menteri PAN-RB definitif, sehingga posisinya masih dijabat oleh Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas (Plt).

"Karena 40 hari (kematian Tjahjo) nanti pada awal Agustus. Itu sudah sebagai bagian dari etika yang dibangun oleh PDI-P yang menghormati seniornya yang wafat, dan penggantiannya dilakukan setelah 40 hari," jelas Hasto.

Posisi Mahfud sebagai Plt Menteri PAN-RB diteken Jokowi dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menteri PAN-RB Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Baca juga: Bursa Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo, dari Ganjar sampai Hasto Kristiyanto

Mahfud mulai menjabat posisi itu pada Sabtu (16/7/2022) hingga diangkatnya Menteri PAN-RB definitif menggantikan Tjahjo Kumolo.

Sebelumnya, Mahfud sempat menjabat Menteri PAN-RB ad interim pada 24 Juni hingga 3 Juli 2022. Saat itu, Mahfud ditunjuk karena Tjahjo harus dirawat intensif di rumah sakit.

Sepeninggal Tjahjo dan habisnya masa jabatan Mahfud, Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Menteri PAN-RB ad interim hingga 15 Juli 2022.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com