Kompas.com - 08/08/2022, 17:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, Presiden Joko Widodo akan meminta masukan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam memutuskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pengganti Tjahjo Kumolo.

Sebab, posisi Menpan RB merupakan jatah PDI-P dan Tjahjo pun merupakan kader partai berlambang banteng tersebut.

"Ini keputusan bersama antara Bapak Presiden yamg mempunyai hak prerogatif mendapatkan masukan dari PDI Perjuangan, dari Ibu Mega, karena memang yang digantikan itu kebetulan juga kader PDI Perjuangan dan itu memang alokasi untuk PDI Perjuangan," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/8/2022).

Baca juga: PDI-P Sebut Calon Menpan-RB Pengganti Tjahjo Sudah Dibahas Megawati dan Jokowi

Pramono menuturkan, sikap Jokowi yang akan meminta masukan dari Megawati itu merupakan bagian dari sopan santun yang selalu dilakukan setiap kali merombak kabinet.

"Jadi sebelum diputuskan oleh Bapak Presiden, Bapak Presiden mendapatkan masukan dari ketua-ketua umum partai dan ini biasa dilakukan kalau ada reshuffle kabinet," ujar dia.

Tanpa menyebut nama, Pramono mengungkapkan, calon-calon pengganti Tjahjo hampir mengerucut.

Ia memperkirakan pertemuan antara Jokowi dan Megawati dapat dilakukan dalam waktu dekat karena Megawati sudah pulang dari luar negeri setelah menghadiri wisuda cucunya.

Pramono melanjutkan, jika nama pengganti Tjahjo sudah ada, maka orang tersebut akan dilantik secepatnya.

Baca juga: Kata Bambang Pacul soal Namanya yang Disebut Layak Gantikan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan-RB

"Ya tergantung kesepakatan yang ada, tapi enggak terlalu lama, mudah-mudahan segera," kata Pramono.

Diketahui, posisi Menpan-RB definitif kosong setelah Tjahjo Kumolo wafat pada Jumat (1/7/2022).

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kritiyanto menyebutkan, partainya baru akan membahas pengganti Tjahjo 40 hari setelah wafatnya Tjahjo.

"Karena 40 hari (kematian Tjahjo) nanti pada awal Agustus. Itu sudah sebagai bagian dari etika yang dibangun oleh PDI-P yang menghormati seniornya yang wafat, dan penggantiannya dilakukan setelah 40 hari," kata Hasto, Minggu (31/7/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lukas Enembe Bisa Judi ke Singapura untuk 'Refreshing' meski Sakit, tetapi ke KPK Menolak

Lukas Enembe Bisa Judi ke Singapura untuk "Refreshing" meski Sakit, tetapi ke KPK Menolak

Nasional
Dinobatkan Jadi Pangeran Ternate, Jokowi Dapat Gelar 'Pemimpin Besar yang Arif-Bijaksana'

Dinobatkan Jadi Pangeran Ternate, Jokowi Dapat Gelar "Pemimpin Besar yang Arif-Bijaksana"

Nasional
Hari Ini, Kejagung Akan Umumkan Nasib Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J

Hari Ini, Kejagung Akan Umumkan Nasib Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J

Nasional
PDI-P di Antara Koalisi Gerindra dan PKB...

PDI-P di Antara Koalisi Gerindra dan PKB...

Nasional
Seragam Baru Polantas yang Dilengkapi 'Bodycam' Akan Terintegrasi ETLE

Seragam Baru Polantas yang Dilengkapi "Bodycam" Akan Terintegrasi ETLE

Nasional
Kekecewaan Jokowi Upaya Pemerintah Berantas Korupsi Justru Gembos di Mahkamah Agung

Kekecewaan Jokowi Upaya Pemerintah Berantas Korupsi Justru Gembos di Mahkamah Agung

Nasional
Ada Kejanggalan Penanganan Kasus Brigadir J, Novel Baswedan Jadi Ingat Kasus Penyiraman Air Keras

Ada Kejanggalan Penanganan Kasus Brigadir J, Novel Baswedan Jadi Ingat Kasus Penyiraman Air Keras

Nasional
Komisi III Siap Gelar 'Fit and Proper Test' Capim KPK Siang Ini, Bakal Tanya Kesehatan hingga Visi-Misi

Komisi III Siap Gelar "Fit and Proper Test" Capim KPK Siang Ini, Bakal Tanya Kesehatan hingga Visi-Misi

Nasional
Curiga soal Kasus Brigadir J, Wakil Ketua LPSK: Mengapa Jenazah yang Diduga Pelaku Pemerkosaan Diotopsi?

Curiga soal Kasus Brigadir J, Wakil Ketua LPSK: Mengapa Jenazah yang Diduga Pelaku Pemerkosaan Diotopsi?

Nasional
Rekam Jejak Capim KPK Johanis Tanak, Pernah Dipanggil Jaksa Agung karena Kader Nasdem Tersangka

Rekam Jejak Capim KPK Johanis Tanak, Pernah Dipanggil Jaksa Agung karena Kader Nasdem Tersangka

Nasional
Gugat UU Pemilu ke MK, Sekber Prabowo-Jokowi Butuh Kepastian Presiden Dua Periode Boleh  Jadi Wapres

Gugat UU Pemilu ke MK, Sekber Prabowo-Jokowi Butuh Kepastian Presiden Dua Periode Boleh Jadi Wapres

Nasional
Profil I Nyoman Wara, Capim KPK yang Tangani Kasus BLBI, Century, dan Sumber Waras

Profil I Nyoman Wara, Capim KPK yang Tangani Kasus BLBI, Century, dan Sumber Waras

Nasional
Dugaan Kampanye Terselubung, Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu

Dugaan Kampanye Terselubung, Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu

Nasional
Kunker di Maluku Utara, Jokowi Akan Terima Anugerah Gelar Adat dan Tinjau Penyaluran Bantuan

Kunker di Maluku Utara, Jokowi Akan Terima Anugerah Gelar Adat dan Tinjau Penyaluran Bantuan

Nasional
Soal Kesehatan Lukas Enembe, KSP: KPK Sudah Punya Mekanisme, Semestinya Tak Jadi Alasan

Soal Kesehatan Lukas Enembe, KSP: KPK Sudah Punya Mekanisme, Semestinya Tak Jadi Alasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.