Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Posisi Menpan RB Jatah PDI-P, Jokowi Akan Minta Masukan Mega soal Pengganti Tjahjo

Kompas.com - 08/08/2022, 17:42 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, Presiden Joko Widodo akan meminta masukan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam memutuskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pengganti Tjahjo Kumolo.

Sebab, posisi Menpan RB merupakan jatah PDI-P dan Tjahjo pun merupakan kader partai berlambang banteng tersebut.

"Ini keputusan bersama antara Bapak Presiden yamg mempunyai hak prerogatif mendapatkan masukan dari PDI Perjuangan, dari Ibu Mega, karena memang yang digantikan itu kebetulan juga kader PDI Perjuangan dan itu memang alokasi untuk PDI Perjuangan," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/8/2022).

Baca juga: PDI-P Sebut Calon Menpan-RB Pengganti Tjahjo Sudah Dibahas Megawati dan Jokowi

Pramono menuturkan, sikap Jokowi yang akan meminta masukan dari Megawati itu merupakan bagian dari sopan santun yang selalu dilakukan setiap kali merombak kabinet.

"Jadi sebelum diputuskan oleh Bapak Presiden, Bapak Presiden mendapatkan masukan dari ketua-ketua umum partai dan ini biasa dilakukan kalau ada reshuffle kabinet," ujar dia.

Tanpa menyebut nama, Pramono mengungkapkan, calon-calon pengganti Tjahjo hampir mengerucut.

Ia memperkirakan pertemuan antara Jokowi dan Megawati dapat dilakukan dalam waktu dekat karena Megawati sudah pulang dari luar negeri setelah menghadiri wisuda cucunya.

Pramono melanjutkan, jika nama pengganti Tjahjo sudah ada, maka orang tersebut akan dilantik secepatnya.

Baca juga: Kata Bambang Pacul soal Namanya yang Disebut Layak Gantikan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan-RB

"Ya tergantung kesepakatan yang ada, tapi enggak terlalu lama, mudah-mudahan segera," kata Pramono.

Diketahui, posisi Menpan-RB definitif kosong setelah Tjahjo Kumolo wafat pada Jumat (1/7/2022).

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kritiyanto menyebutkan, partainya baru akan membahas pengganti Tjahjo 40 hari setelah wafatnya Tjahjo.

"Karena 40 hari (kematian Tjahjo) nanti pada awal Agustus. Itu sudah sebagai bagian dari etika yang dibangun oleh PDI-P yang menghormati seniornya yang wafat, dan penggantiannya dilakukan setelah 40 hari," kata Hasto, Minggu (31/7/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Nasional
Soroti Kasus 'Ferienjob', Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Soroti Kasus "Ferienjob", Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Nasional
Mengkaji Arah Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Mengkaji Arah Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Densus 88 Tangkap 7 Terduga Teroris Jaringan Jamaah Islamiyah di Sulawesi Tengah

Densus 88 Tangkap 7 Terduga Teroris Jaringan Jamaah Islamiyah di Sulawesi Tengah

Nasional
Mantan PM Inggris Tony Blair Temui Jokowi di Istana

Mantan PM Inggris Tony Blair Temui Jokowi di Istana

Nasional
Pendukung Akan Aksi di MK, TKN: Turun ke Jalan Bukan Gaya Prabowo Banget, tetapi Keadaan Memaksa

Pendukung Akan Aksi di MK, TKN: Turun ke Jalan Bukan Gaya Prabowo Banget, tetapi Keadaan Memaksa

Nasional
Menlu China Wang Yi Datang ke Istana untuk Temui Jokowi

Menlu China Wang Yi Datang ke Istana untuk Temui Jokowi

Nasional
Suami Zaskia Gotik, Sirajudin Machmud Jadi Saksi Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik, Sirajudin Machmud Jadi Saksi Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Banjir Dubai, Kemenlu Sebut Tak Ada WNI Jadi Korban

Banjir Dubai, Kemenlu Sebut Tak Ada WNI Jadi Korban

Nasional
Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Nasional
Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal 'Amicus Curiae' Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal "Amicus Curiae" Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Nasional
Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Nasional
Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Nasional
Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com