Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bursa Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo, dari Ganjar sampai Hasto Kristiyanto

Kompas.com - 05/07/2022, 16:31 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) kosong sepeninggal Tjahjo Kumolo yang tutup usia pada 1 Juli 2022.

Untuk sementara waktu, Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Menpan RB ad interim.

Merujuk surat bernomor B-596/M/D-3/AN.00.03/07/2022 yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 4 Juli 2022, Tito akan menjabat Menpan RB ad interim selama 4-15 Juli 2022.

"Berkenaan dengan wafatnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan hormat kami beri tahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Dalam Negeri sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ad interim, dari tanggal 4 s.d. 15 Juli 2022," tulis surat tersebut seperti dilansir dari laman Kemenpan-RB, Selasa (5/7/2022).

Baca juga: Tjahjo Kumolo Wafat, Jokowi Tunjuk Tito Karnavian Jadi Menpan-RB Ad Interim

Beberapa waktu lalu, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya pengganti Menpan RB ke Presiden Joko Widodo.

Sebagaimana diketahui, hingga akhir hayatnya, Tjahjo masih menjadi kader partai banteng.

Menurut Djarot, partainya kini masih dalam suasana duka sehingga belum memikirkan ihwal menteri pengganti. Namun, katanya, menteri pengganti tidak harus dari PDI-P.

Djarot mengeklaim, partainya tak pernah meminta jatah kursi menteri ke presiden.

"Pak Jokowi itu juga kader PDI Perjuangan, tapi kita tidak pernah meminta jatah ini, jatah itu. Serahkan sepenuhnya pada pak Jokowi untuk kebaikan negeri ini," katanya di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Minggu (3/7/2022).

Baca juga: Airlangga Ungkap Jokowi Belum Bahas Soal Pengganti Tjahjo

Kendati begitu, Djarot memastikan bahwa PDI-P tak kekurangan stok kader terbaik yang mungkin masuk ke kabinet. Beberapa kader yang dia sebutkan, mulai dari kepala daerah hingga elite partai.

"Nah jadi kita banyak stok ada Pak Ganjar (Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo), ada Pak Olly (Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey) sebagai gubernur, Jadi kita banyak stok yang baik-baik lagi," kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/7/2022).

Djarot mengatakan, gubernur-gubernur asal PDI-P itu punya banyak pengalaman dalam tata kelola pemerintahan.

Selain Ganjar dan Olly, ada pula nama-nama lain di PDI-P yang disebut Djarot potensial mengisi kursi kosong kabinet seperti Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto hingga Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah.

"Pak Hasto juga bisa. Artinya apa, kita banyak stok, Pak Basarah juga bisa, kita banyak stok ya dari PDI-P banyak stok," tuturnya.

Baca juga: PDI-P Serahkan ke Jokowi soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Djarot: Kita Tak Pernah Minta Jatah

Djarot mengatakan, kewenangan mengajukan nama-nama calon menteri berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com