RAPBN 2023, Ini Penjelasan Lengkap Jokowi soal Besaran Dana Kesehatan, Pendidikan hingga Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp 3.041,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023.

Presiden Joko Widodo mengatakan, besaran rencana belanja itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.230 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp 811,7 triliun.

Baca juga: Jokowi Patok Defisit APBN Tahun Depan Maksimal Rp 598,2 Triliun

Dalam pemaparannya di sidang tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (16/8/2022), Presiden menjelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 169,8 triliun atau 5,6 persen dari belanja negara untuk bidang kesehatan.

"Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," ujar Jokowi.

Adapun percepatan penurunan stunting akan difokuskan kepada perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi di berbagai institusi.

Baca juga: APBN 2023 Lebih Banyak Dikucurkan Buat Infrastruktur, Pendidikan, hingga Bansos

Kemudian, untuk perlindungan sosial, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan dalam jangka panjang.

"Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan kepada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data registrasi sosial ekonomi (Regsosek)," kata Jokowi.

"Penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," lanjutnya.

Selain itu, untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Tanah Air, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 608,3 triliun.

Presiden menekankan bahwa pemerintah harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi.

"Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa," tutur Jokowi.

Baca juga: Jokowi Sebut APBN 2023 Dirancang dengan 3 Prinsip

Terhadap upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia, pemerintah menekakan pada lima hal, yaitu peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T), penguatan link and match dengan pasar kerja, pemerataan kualitas pendidikan, serta penguatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

"Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi," ucap presiden.

Sementara itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 392 triliun untuk pembangunan infrastruktur.

Baca juga: Jokowi: Kawasan Inti IKN Memang Dibangun dari APBN, tapi Selebihnya Investasi

Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK).