Jokowi: Pemerintah Hitung Kembali APBN, Bansos Kita Tambah kalau Ada Uang Lebih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan menghitung kembali anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pemberian bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH).

Jika ada kelebihan anggaran, Presiden berjanji bantuan akan ditambah.

“Nanti kalau APBN-nya ada uang lebih, insya Allah (bansos) akan kita tambahkan,” kata Jokowi saat menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Pasar Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Selasa (9/8/2022), sebagaimana dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden.

Saat memberikan bantuan, presiden berpesan agar masyarakat memanfaatkan BMK senilai Rp 1,2 juta yang diberikan sebagai tambahan modal kerja atau modal usaha.

Baca juga: Jokowi Minta Sri Mulyani Bikin Stress Test APBN Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Bantuan tersebut juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang produktif.

“Jangan ya, jangan dibelikan handphone, kalau bisa dipakai untuk tambahan modal kerja, modal usaha. Kalau enggak ya dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang produktif, jangan dipakai untuk beli pulsa,” ujar Jokowi, sebagaimana dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden.

Sementara itu, untuk bantuan tunai langsung, Presiden menyarankan agar bantuan tersebut digunakan untuk pembelian sembako.

“Ibu-ibu ini ya, yang Rp 300.000 silakan untuk pembelian sembako dan minyak goreng ya, namanya untuk bantuan sosial,” lanjutnya.

Selain penyerahan BMK dan BLT kepada peserta PKH, Presiden juga memberikan bantuan kepada para pedagang kaki lima dan pedagang pasar sembari berkeliling dan menyapa para pedagang.

Baca juga: Jokowi: Kondisi Ekonomi Dunia 2022 Sulit, Tahun Depan Gelap...

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, total anggaran untuk subsidi yang akan diberikan pemerintah akan meningkat tahun depan.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menilai beberapa barang masih perlu distabilkan harganya sehingga subsidi tetap dikucurkan di tahun anggaran selanjutnya.

Untuk diketahui, subsidi yang dikeluarkan di tahun ini yaitu sebesar Rp 502 triliun.

Sri Mulyani menambahkan, Presiden Joko Widodo akan membacakan nota keuangan RAPBN 2023 secara lengkap di Gedung DPR/MPR pada 16 Agustus mendatang.