Berebut "Restu" Jokowi Menuju Pemilu Presiden 2024...

Airlangga mengatakan, baik Golkar, PAN, maupun PPP memiliki pengalaman di pemerintahan dan punya visi yang sama untuk membangun masyarakat Indonesia makmur, kaya, dan sejahtera.

Respons Jokowi

Jokowi pun telah angkat bicara terkait ramainya klaim restu darinya untuk para tokoh maju ke panggung pilpres.

Menurut presiden, dia tak mungkin melarang figur-figur yang hendak maju pada pemilihan mendatang.

"Istilahnya, saya kira karena menyampaikan kepada saya, masa saya bilang jangan, ndak, kan enggak gitu mestinya, ya silakan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/8/2022).

Baca juga: Isi Piagam Deklarasi Koalisi Gerindra-PKB: Penentuan Capres-Cawapres oleh Prabowo-Cak Imin

Jokowi pun tidak masalah apabila sikapnya itu ditafsirkan sebagai restu ke beberapa tokoh, di antaranya Prabowo dan Ganjar, untuk berlaga di Pilpres 2024.

Menurut Jokowi, dalam sebuah negara demokrasi, mustahil bagi seorang presiden untuk melarang anak buahnya maju sebagai calon presiden.

"Enggak mungkin presiden ada misalnya menteri yang (datang) ke saya untuk menyampaikan itu kemudian saya bilang tidak, enggak bisa," kata kepala negara.

Belum tentu menguntungkan

Merespons ini, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, Jokowi akan memberikan restu bagi siapa pun yang menyatakan hendak mencalonkan diri di pilpres.

"Posisinya juga beliau kan presiden yang katakanlah melampaui semua partai dan demi menjaga keberlangsungan partai beliau akan menunjukkan keterbukaan bagi siapa pun yang ingin maju," kata Yunarto kepada Kompas.com, Minggu (14/8/2022).

Namun, menurut Yunarto, restu presiden yang diklaim oleh beberapa tokoh itu belum akan memberikan dampak besar jika bersifat umum.

Pengaruh yang signifikan baru akan tampak ketika presiden blak-blakan menyatakan satu nama yang dia dukung untuk menggantikan posisinya di kursi RI-1.

Baca juga: Prabowo Kembali Maju Jadi Capres, Golkar: KIB Siap Berkontestasi

Yunarto menilai, sah-sah saja jika presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara kelak menyatakan dukungannya ke figur tertentu.

"Menurut saya lumrah karena di Amerika Serikat pun seperti Barack Obama ketika bicara pemilu selanjutnya dia akan jelas mengambil sikap siapa yang akan menjadi penerusnya," ujarnya.

Kendati demikian, lanjut Yunarto, embel-embel restu dari Jokowi belum tentu berpengaruh positif bagi seorang tokoh.

Ini bergantung pada tingkat kepuasan publik terhadap presiden. Bisa jadi, dukungnan dari Jokowi justru jadi faktor pemberat karena angka kepuasan publik terhadap presiden rendah.

"Menurut saya mesti dilihat pada masanya, ketika masa kampanye apakah endorse dari Jokowi akan mempengaruhi atau tidak itu akan ditentukan oleh bagaimana kondisi dari kepuasan publik terhadap Jokowi," tutur Yunarto.