Kompas.com - 15/08/2022, 18:10 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyampaikan bahwa partai politik yang mencatut identitas warga untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke KPU RI dapat dipidana.

Sejauh ini, publik dapat mengecek mandiri apakah nama mereka dicatut sebagai anggota partai politik lewat situs resmi infopemilu.kpu.go.id.

"Di norma perbuatan ini tidak ada dugaan pelanggaran pidana pemilunya. Ini masuknya di pidana umum. Kalau memang atas pencatutan ini keberatan dan dia melaporkan ke kepolisian, tidak masalah," ujar anggota Bawaslu RI yang menangani penindakan pelanggaran, Puadi, kepada wartawan, Senin (15/8/2022).

Baca juga: Bawaslu Sebut 275 Pengawas Pemilu Dicatut Namanya Jadi Anggota Parpol untuk Pemilu 2024

Hal yang sama pun berlaku bagi penyelenggara pemilu yang identitasnya juga dicatat partai politik untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu.

Sejauh ini, Bawaslu mengonfirmasi 275 pengawas pemilu dicatut sebagai anggota partai politik dalam data yang didaftarkan ke KPU RI hingga 14 Agustus 2022, di mana sudah ada 24 partai politik yang dinyatakan resmi terdaftar.

Sementara itu, sebelumnya, KPU juga mendapati hal serupa dan telah mengumumkan sedikitnya 98 anggota KPU dan personalia sekretariatnya dicatut hingga hari keempat pendaftaran, 4 Agustus 2022. Ketika itu, baru 11 partai politik yang dinyatakan terdaftar resmi.

"Bawaslu akan menyampaikan dari hasil proses penelusuran ini, sehingga nanti kita bisa rekomendasikan dari nama-nama yang dicatut ini (jika) keberatan bisa diteruskan ke kepolisian. Itu masuknya ke pidana umum," ungkap Puadi.

Akan tetapi, secara kelembagaan, Bawaslu maupun KPU tidak memiliki kewenangan untuk memperkarakan kasus ini secara pidana.

Baca juga: Bawaslu Keluhkan KPU Batasi Akses Awasi Verifikasi Administrasi Parpol

Dalam proses verifikasi administrasi, KPU RI akan mengklarifikasi dengan pencatatan ini kepada partai politik masing-masing.

Sementara itu, Bawaslu mendorong agar penyelenggara pemilu yang merasa dicantum sebagai anggota Partai politik untuk mengajukan surat pengaduan atau keberatan untuk menghindari masalah secara etis.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar BLT BBM 2022 Online Lewat HP

Cara Daftar BLT BBM 2022 Online Lewat HP

Nasional
Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Nasional
Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Nasional
Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Nasional
Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Dua Hakim 'Concurring Opinion' terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal 'Presidential Threshold'

Dua Hakim "Concurring Opinion" terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal "Presidential Threshold"

Nasional
Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Nasional
Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal 'Utusan Istana' yang Diributkan Demokrat

Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal "Utusan Istana" yang Diributkan Demokrat

Nasional
Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Nasional
UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

Nasional
Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Nasional
Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Nasional
Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Nasional
Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.