Amien Rais: "Presidential Threshold" 20 Persen Lestarikan 6L, "Lagi-lagi Lu, Lagi-lagi Lu"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais berharap agar polarisasi masyarakat yang terjadi akibat pemilu tidak terjadi lagi pada 2024 nanti.

Menurutnya, kunci untuk mengakhiri polarisasi tersebut adalah dengan dihapusnya ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang saat ini 20 persen.

"Jangan pernah itu. Memang, gara-gara yang 20 persen threshold itu, memang seperti kata-kata pengamat yang tajam, itu akan melestarikan 6L. Lagi-lagi lu, lagi-lagi lu," kata Amien setelah mendaftarkan Partai Ummat sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke KPU RI, Jumat (12/8/2022).

Baca juga: Partai Ummat Minta PKPU soal Pendaftaran Parpol Pemilu 2024 Segera Disahkan

Mantan Ketua MPR tersebut menyampaikan, seandainya ambang batas pencalonan presiden dihapus, siapa tahu akan muncul bibit unggul lain yang brilian.

"Yang luar biasa akan muncul," ucap Amien.

"Kalau cuma dua, ini kan makin pecah gitu ya. Tapi ini saya kira berat ya," imbuhnya.

Meskipun demikian, diakuinya, Partai Ummat  belum terpikir untuk mengajukan gugatan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk menghapus ketentuan presidential threshold 20 persen.

Baca juga: Ingin Jadi Peserta Pemilu 2024, Partai Ummat Targetkan Satu Caleg di Tiap Dapil

"Nanti, nanti. Kita kan belum sah (sebagai peserta pemilu), harus diverifikasi dulu," ucapnya.

Ia juga mengaku bahwa partainya belum memikirkan rencana koalisi untuk menyusun calon presiden pada 2024 mendatang.

Namun, kata dia, Partai Ummat sudah memiliki gambaran ideal bagi sosok calon presiden yang akan memimpin negara kelak.

"Yang bisa usaha selamat tinggal kepada sistem sekarang ini yang terlalu dikuasai oleh oligarki," ujar Amien.

Baca juga: Partai Buruh Targetkan 5,6 Juta Suara pada Pemilu 2024

Sebagai informasi, akibat kebijakan presidential threshold, maka hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sedikitnya 20 persen kursi di DPR RI yang dapat mencalonkan presiden.

Akibatnya, partai-partai dengan perolehan korupsi yang tidak terlalu banyak harus mencari rekan koalisi agar gabungan kursi mereka mencapai 20 persen.

Hal ini menyebabkan kian sedikitnya poros politik yang dapat mengusung calon presiden, sehingga kemungkinan untuk munculnya banyak alternatif calon presiden semakin menipis.