Kompas.com - 11/08/2022, 13:20 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berjanji akan mengevaluasi keterwakilan perempuan yang terbilang rendah dari hasil seleksi anggota di tingkat provinsi baru-baru ini.

Secara umum, pada tahap 6 besar, dari 150 kandidat yang diumumkan lolos tes kesehatan dan wawancara di 25 provinsi, jumlah perempuan hanya 19 persen.

Proporsi ini mungkin berkurang atau bertambah dalam tahap berikutnya yaitu uji kelayakan dan kepatutan.

Baca juga: Rendahnya Keterwakilan Perempuan saat Seleksi Calon Anggota, Bawaslu Dikritik

Sementara itu, Undang-undang Pemilu mengamanatkan keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu sebanyak 30 persen.

"Terkait kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan di beberapa wilayah, maka ini akan menjadi salah satu fokus kami juga untuk mengevaluasi," ujar Koordinator Divisi SDM Bawaslu RI Herwyn Malonda kepada Kompas.com, Kamis (11/8/2022).

Saat ini, hanya 18 provinsi yang mencatat keberadaan kandidat perempuan, sedangkan 7 provinsi lainnya nihil.

Tujuh provinsi lain mencatat keterwakilan perempuan sebanyak 2-3 orang (33 hingga 50 persen) dan 11 provinsi mencatat hanya 1 perempuan dari 6 orang (17 persen) terpilih.

Herwyn mengatakan, keadaan ini sekaligus momentum untuk melakukan sosialisasi serta kerja sama dengan pegiat pemilu dan aktivis perempuan.

Tujuannya, untuk meningkatkan kesadaran keterlibatan perempuan dalam pendaftaran rekrutmen penyelenggara dan afirmasi politik bagi perempuan serta peningkatan kapasitas pengetahuan pemilu untuk perempuan.

Baca juga: Bawaslu di 7 Provinsi Dipastikan Tanpa Perempuan

Sebab, sejak awal tim seleksi Bawaslu RI mengumumkan pendaftaran, secara nasional keterwakilan perempuan yang mendaftar sudah lebih rendah dari amanat UU Pemilu, yakni hanya 23 persen.

Saat itu, hanya 636 perempuan dari total 2.815 pendaftar.

"Artinya jika melihat secara nasional keterwakilan perempuan yang mendaftar masih kurang, ini menjadi PR bersama antara penyelenggara dengan pegiat pemilu khususnya aktivis perempuan untuk bisa mendorong lebih banyak lagi perempuan yang mendaftar pada seleksi Bawaslu/penyelenggara selanjutnya," jelas Herwyn.

Ia mengaku, pembekalan soal afirmasi politik sudah diberikan kepada tim seleksi Bawaslu RI di wilayah. Namun, dalam perjalannya, Herwyn mengeklaim bahwa hasil seleksi sepenuhnya hak tim seleksi yang tak dapat diintervensi.

Baca juga: Anggota Bawaslu: Jadilah Buzzer yang Baik

Herwyn mengaku, keterwakilan perempuan akan diupayakan maksimal pada tahun depan.

"Seleksi yang dilakukan tahun ini bukanlah memilih 5/7 anggota, melainkan 3 anggota. Bawaslu akan mengevaluasi dan akan memaksimalkan keterwakilan perempuan di penambahan tahun 2023," tuturnya.

Kritik koalisi masyarakat sipil

Koalisi Kawal Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu sebelumnya mengkritik Bawaslu RI dalam situasi rendahnya keterwakilan perempuan ini.

"Jumlah ini bukan hanya sekadar mengkhawatirkan tetapi sudah menunjukan kondisi darurat keterwakilan perempuan di Bawaslu provinsi," ujar perwakilan koalisi dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Hurriyah, dalam keterangannya, Rabu (10/8/2022).

Hurriyah menyoroti seleksi Bawaslu sebelumnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota periode 2017-2019.

Baca juga: LIVE GASPOL HARI INI: Banjir Hoaks hingga Curi Start Kampanye, Bawaslu Bisa Apa?

Saat itu, capaian keterwakilan perempuan secara keseluruhan juga baru mencapai 20,2 persen untuk tingkat provinsi dan 16,5 persen untuk tingkat kabupaten/kota.

"Masyarakat menaruh kepercayaan penuh kepada Bawaslu RI periode 2022-2027 untuk mengubah kondisi keterwakilan perempuan yang masih memprihatinkan ini," kata dia.

Sayangnya, hasil yang ditunjukkan oleh proses seleksi di 25 provinsi saat ini menurutnya belum menunjukkan perhatian serius Bawaslu RI terhadap keterwakilan perempuan.

"Pengalaman seleksi Bawaslu di beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang tidak menghadirkan satupun representasi perempuan menjadi kemunduran demokrasi dan kemunduran terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan gender," ungkap Hurriyah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Ini, Kejagung Akan Umumkan Nasib Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J

Hari Ini, Kejagung Akan Umumkan Nasib Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J

Nasional
PDI-P di Antara Koalisi Gerindra dan PKB...

PDI-P di Antara Koalisi Gerindra dan PKB...

Nasional
Seragam Baru Polantas yang Dilengkapi 'Bodycam' Akan Terintegrasi ETLE

Seragam Baru Polantas yang Dilengkapi "Bodycam" Akan Terintegrasi ETLE

Nasional
Kekecewaan Jokowi Upaya Pemerintah Berantas Korupsi Justru Gembos di Mahkamah Agung

Kekecewaan Jokowi Upaya Pemerintah Berantas Korupsi Justru Gembos di Mahkamah Agung

Nasional
Ada Kejanggalan Penanganan Kasus Brigadir J, Novel Baswedan Jadi Ingat Kasus Penyiraman Air Keras

Ada Kejanggalan Penanganan Kasus Brigadir J, Novel Baswedan Jadi Ingat Kasus Penyiraman Air Keras

Nasional
Komisi III Siap Gelar 'Fit and Proper Test' Capim KPK Siang Ini, Bakal Tanya Kesehatan hingga Visi-Misi

Komisi III Siap Gelar "Fit and Proper Test" Capim KPK Siang Ini, Bakal Tanya Kesehatan hingga Visi-Misi

Nasional
Curiga Soal Kasus Brigadir J, Wakil Ketua LPSK: Mengapa Jenazah yang Diduga Pelaku Perkosaan Diotopsi?

Curiga Soal Kasus Brigadir J, Wakil Ketua LPSK: Mengapa Jenazah yang Diduga Pelaku Perkosaan Diotopsi?

Nasional
Rekam Jejak Capim KPK Johanis Tanak, Pernah Dipanggil Jaksa Agung karena Kader Nasdem Tersangka

Rekam Jejak Capim KPK Johanis Tanak, Pernah Dipanggil Jaksa Agung karena Kader Nasdem Tersangka

Nasional
Gugat UU Pemilu ke MK, Sekber Prabowo-Jokowi Butuh Kepastian Presiden Dua Periode Boleh  Jadi Wapres

Gugat UU Pemilu ke MK, Sekber Prabowo-Jokowi Butuh Kepastian Presiden Dua Periode Boleh Jadi Wapres

Nasional
Profil I Nyoman Wara, Capim KPK yang Tangani Kasus BLBI, Century, dan Sumber Waras

Profil I Nyoman Wara, Capim KPK yang Tangani Kasus BLBI, Century, dan Sumber Waras

Nasional
Dugaan Kampanye Terselubung, Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu

Dugaan Kampanye Terselubung, Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu

Nasional
Kunker di Maluku Utara, Jokowi Akan Terima Anugerah Gelar Adat dan Tinjau Penyaluran Bantuan

Kunker di Maluku Utara, Jokowi Akan Terima Anugerah Gelar Adat dan Tinjau Penyaluran Bantuan

Nasional
Soal Kesehatan Lukas Enembe, KSP: KPK Sudah Punya Mekanisme, Semestinya Tak Jadi Alasan

Soal Kesehatan Lukas Enembe, KSP: KPK Sudah Punya Mekanisme, Semestinya Tak Jadi Alasan

Nasional
Kecurigaan Awal LPSK dalam Kasus Sambo, Tak Ada Laporan Kepolisian Soal Kematian Brigadir J

Kecurigaan Awal LPSK dalam Kasus Sambo, Tak Ada Laporan Kepolisian Soal Kematian Brigadir J

Nasional
Moeldoko Main Film Pendek, Ini Alasannya...

Moeldoko Main Film Pendek, Ini Alasannya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.