Ribut-ribut Rencana Kenaikan Tarif Tiket Borobudur dan TN Komodo, Preseden Buruk Pariwisata Indonesia

Waktu tersebut akan digunakan untuk memperbaiki komunikasi publik, menyerap aspirasi berbagai pihak, memantau kondisi di lapangan, hingga menangani konflik yang mungkin muncul.

"Jka ada gejolak ditangani dengan transparan, kita redam, kita tdak ingin narasi terhadap pariwisata yang sudah sangat baik, karena kita naik indeksnya, lapangan kerja juga sudah tambah 1,1 juta, ini kita pastikan bisa terus momentumnya kita kawal dan kita tingkatkan," jelas Sandiaga.

Baca juga: Harga Tiket Borobudur Tak Berubah, Jumlah Pengunjung Naik Candi Dibatasi 1.200 Per Hari

Preseden buruk

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda memandang bahwa kegaduhan ini menjadi preseden buruk bagi dunia pariwisata Indonesia.

Kendati kebijakan ini ditunda, ribut-ribut rencana kenaikan tarif tiket Taman Nasional Komodo telah membuat ribuan calon wisatawan membatalkan rencana kunjungan mereka.

Akhirnya, ini berdampak pada menurunnya kepercayaan wisatawan terhadap pariwisata Tanah Air.

"Preseden begini ini akhirnya membawa citra buruk. Kita mengirim pesan kepada dunia dan kepada semua wisatawan bahwa kita nggak bisa mengelola manajemen parawisata kita dengan baik. Jadi levelnya sudah buruk menurut saya karena sudah beberapa kali kejadian," kata Huda kepada Kompas.com, Kamis (11/8/2022).

Selain itu, menurut Huda, perkara ini juga memperlihatkan buruknya koordinasi antarinstansi berwenang.

Dia mengatakan, rencana kenaikan tarif tiket Candi Borobudur diputuskan sepihak oleh BUMN yang mengelola objek wisata tersebut.

Sementara, rencana kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo diinisiasi oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sebelum menerbitkan rencana kebijakan tersebut, pelaku wisata tak dilibatkan dalam pembahasannya. Padahal, pelaku wisata akan menjadi pihak yang paling terdampak atas kebijakan ini.

"Di Labuan Bajo itu (pelaku wisata) nggak dilibatkan sama sekali. Kalau ada protes, ada demo, itu wajar. Mereka boro-boro diajak duduk bersama, pada level sosialisasi saja tidak dilibatkan," ujar Huda.

Baca juga: Pelaku Wisata Mogok gara-gara Tiket Masuk Pulau Komodo Naik, Menko Airlangga: Kita Evaluasi

Menurut Huda, suatu kebijakan mestinya tidak hanya dirumuskan lembaga berwenang saja, tetapi juga harus melibatkan masyarakat yang bakal terdampak langsung.

Sebab, kebijakan di sektor pariwisata berdampak pada keberlangsungan hidup para pelaku wisata, utamanya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar lokasi.

"Ke depan kita tidak ingin lagi sebuah kebijakan menyangkut soal sektor pariwisata ini yang tidak melibatkan para pelaku pariwisata. Harus mereka diajak. Percuma ada destinasi besar tapi tidak menyentuh kesejahteraan pelaku pariwisata di situ," kata Huda.

Huda mengakui bahwa konservasi cagar budaya maupun taman nasional merupakan isu penting. Namun, menurut dia, menaikkan tarif tiket bukan satu-satunya jalan keluar dari persoalan tersebut.

Apalagi, jika kenaikannya sangat tinggi dan terbilang tidak masuk akal.

Meski konservasi sangat penting, Huda mengatakan, kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata juga harus menjadi perhatian utama.

Oleh karenanya, alih-alih menaikan tarif wisata dengan harga yang terlampau mahal, lembaga berwenang hendaknya mencari alternatif yang berdampak baik bagi semua pihak.

"Dari dulu kan kalau isu konservasi masyarakat yang jadi korban d an ini jangan dibikin korban lagi gara-gara kenaikan tarif. Jangan jadi korban lagi karena tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.