Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Jokowi Direncanakan Bertemu Menkeu Bahas Kenaikan Tunjangan Pensiun TNI, Meutya Hafid: Insya Allah Hasilnya Baik

Kompas.com - 06/08/2022, 18:21 WIB
Tim Konten,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana berbicara dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam waktu dekat untuk membahas kenaikan tunjangan pesiunan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Langkah presiden itu dilakukan sebagai respons terhadap aspirasi dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) beberapa waktu lalu di Sentul, Bogor, Jawa Barat, yang meminta kenaikan tunjangan bagi pensiunan purnawirawan TNI.

Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Meutya Hafid menyambut baik langkah Presiden Jokowi tersebut

Menurutnya, kendati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kondisi kurang baik, tetapi Presiden tetap mengupayakan keinginan para purnawirawan tersebut.

Baca juga: Rincian Batas Usia Pensiun TNI: Tamtama, Bintara, dan Perwira

"Saya kira Bapak Presiden Jokowi sangat bijak dan realistis merespons keinginan TNI. Kami semua di Komisi 1 DPR mendukung apa yang diinginkan para purnawirawan TNI," ujar Meutya Hafid.

"Insya Allah, setelah Presiden nanti bicara dengan Menkeu, semoga hasilnya baik," katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (6/8/2022).

Ia memahami bahwa purnawirawan TNI menginginkan tunjangan pensiun yang lebih baik. Terlebih dengan besarnya jasa purnawirawan selama bertugas sebagai abdi negara.

"Jasa besar para purnawirawan TNI yang diberikan selama masa bakti harus diapresiasi dengan pemberian tunjangan pensiun yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak di masa tua," ujar Meutya Hafid.

Baca juga: Disebut Kecil, Berapa Besaran Gaji Pensiunan TNI?

Guna menjamin kesejahteraan purnawirawan TNI di masa pensiun, Meutya Hafid menyebut, Komisi I DPR telah membentuk Panitia Kerja bidang pengawasan tentang kesejahteraan prajurit TNI.

"Kami memahami bahwa kesejahteraan Prajurit TNI menjadi salah satu komponen utama bagi motivasi dan profesionalisme TNI dalam menjalankan tugas," kata dia.

"Selain itu, hal ini juga mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga prajurit TNI, istri dan anak-anaknya sebagai penyokong generasi penerus bangsa," tambah Meutya Hafid.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com