Kompas.com - 06/08/2022, 07:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemeriksaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terhadap uji balistik terkait kasus tewasnya Brigadir Joshua (Brigadir J) kembali ditunda.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, tim khusus Mabes Polri meminta pemeriksaan ditunda karena ada perkembangan terbaru.

"Karena dari timsus meminta penundaan karena ada perkembangan baru," ujar Beka saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2022).

Baca juga: Kasus Brigadir J dan Makna Uji Balistik dalam Penyidikan Polri

Pemeriksaan uji balistik ini sudah ditunda dua kali. Sebelum kemarin, pemeriksaan sempat ditunda pada Rabu (3/8/2022).

Saat itu, pihak kepolisian meminta penundaan karena bahan-bahan terkait uji balistik belum lengkap.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengungkapkan perkembangan terbaru uji balistik yang dilakukan Puslabfor Polri sangat penting untuk mengungkap kasus tewasnya Brigadir Joshua (Brigadir J).

Namun, perkembangan tersebut belum siap untuk dipublikasikan saat ini.

Baca juga: 3 Jenderal Dicopot dan Belasan Personel Lain Dimutasi, Akankah Tersangka Kasus Kematian Brigadir J Bertambah?1

"Karena memang ada perkembangan yang menurut mereka penting, sehingga (timsus) ingin menyampaikan kepada Komnas HAM yang (akan) memberikan keterangan secara lebih lengkap," ujar Anam.

Menilik penjelasan Institute Nasional untuk Standar dan Teknologi (NIST), uji Balistik merupakan pemeriksaan atau eksaminasi terhadap bukti-bukti senjata api yang diduga digunakan dalam aksi kejatahan.

Ketika sebuah proyektil ditembakan dari senjata api, senjata api itu akan meninggalkan tanda atau jejak yang amat kecil di peluru dan selongsongnya dan hanya bisa dilihat di bawah lensa mikroskop.

Jejak yang menempel pada proyektil dan selongsong senjata api itu berfungsi seperti sidik jari pada tangan manusia.

Kadiv Propam nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo tiba untuk menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/8/2022). Irjen Pol Ferdy Sambo memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana polisi tembak polisi di rumah dinasnya yang menewaskan Brigadir J. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pras.ANTARA FOTO/Aprillio Akbar Kadiv Propam nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo tiba untuk menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/8/2022). Irjen Pol Ferdy Sambo memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana polisi tembak polisi di rumah dinasnya yang menewaskan Brigadir J. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pras.

Jika penyidik berhasil menemukan peluru dari senjata api di Tempat Kejadian Perkara (TKP), ahli forensik bisa melakukan uji tembak terhadap senjata yang diduga digunakan dalam sebuah tindakan kejahatan.

Hasil uji balistik kemudian akan dibandingkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari TKP.

Penyidik akan melakukan penilaian kemiripan jejak yang ada pada proyektil dari uji balistik dengan yang didapat di TKP.

Hingga kini, Komnas HAM sudah mengantongi beberapa bukti dan keterangan dari berbagai pihak. 

Keterangan pertama diperoleh dari pihak keluarga dan orang terdekat Brigadir J di Jambi pada saat awal kasus diumumkan.

Komnas HAM kemudian bergerak memanggil para ajudan Irjen Ferdy Sambo untuk dimintai keterangan, termasuk asisten rumah tangga yang mengurus rumah dinas Ferdy Sambo.

Selain itu, Komnas HAM juga telah memanggil ahli forensik untuk meneliti hasil otopsi pertama jenazah Brigadir J.

Terakhir, Komnas HAM meminta keterangan Siber Bareskrim Polri untuk menjelaskan temuan hasil data komunikasi handphone orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ferdy Sambo Disebut Berpengaruh Besar di Polri, Jaksa Agung: Saya Jamin, Tak Ada Lobi ke Kami

Ferdy Sambo Disebut Berpengaruh Besar di Polri, Jaksa Agung: Saya Jamin, Tak Ada Lobi ke Kami

Nasional
KY Pertimbangkan 'Safe House' untuk Hakim yang Tangani Sidang Kasus Ferdy Sambo dkk

KY Pertimbangkan "Safe House" untuk Hakim yang Tangani Sidang Kasus Ferdy Sambo dkk

Nasional
AHY Sebut Tak Akan Intervensi Proses Hukum Lukas Enembe

AHY Sebut Tak Akan Intervensi Proses Hukum Lukas Enembe

Nasional
Jokowi Sebut Pemulihan Ekonomi Indonesia Relatif Kuat

Jokowi Sebut Pemulihan Ekonomi Indonesia Relatif Kuat

Nasional
Temui Lukas Enembe, Komnas HAM Sebut Kondisi Kesehatannya Tak Baik

Temui Lukas Enembe, Komnas HAM Sebut Kondisi Kesehatannya Tak Baik

Nasional
Syarat Tinggi Badan Calon TNI Diturunkan, Moeldoko: Prajurit Disiapkan untuk Perang, Bukan Berbaris

Syarat Tinggi Badan Calon TNI Diturunkan, Moeldoko: Prajurit Disiapkan untuk Perang, Bukan Berbaris

Nasional
Nasdem Buka-bukaan Kenapa Belum Putuskan Koalisi dengan Demokrat-PKS, Belum Sepakat soal Paslon

Nasdem Buka-bukaan Kenapa Belum Putuskan Koalisi dengan Demokrat-PKS, Belum Sepakat soal Paslon

Nasional
Dapat Gaji Hampir Ratusan Juta Rupiah, Hakim Agung Masih Saja Korupsi

Dapat Gaji Hampir Ratusan Juta Rupiah, Hakim Agung Masih Saja Korupsi

Nasional
AHY Sebut Lukas Enembe Terkena Serangan Stroke 4 Kali

AHY Sebut Lukas Enembe Terkena Serangan Stroke 4 Kali

Nasional
Jaksa Agung Sebut Tak Ada Permintaan Polisi untuk Tidak Menahan Putri Candrawathi

Jaksa Agung Sebut Tak Ada Permintaan Polisi untuk Tidak Menahan Putri Candrawathi

Nasional
Kejagung Sebut Kerugian Masyarakat di Kasus Indosurya Capai Rp 160 T, Terbanyak Sepanjang Sejarah

Kejagung Sebut Kerugian Masyarakat di Kasus Indosurya Capai Rp 160 T, Terbanyak Sepanjang Sejarah

Nasional
Ketua Komisi I Tegaskan Peretasan Puluhan Jurnalis 'Narasi' adalah Ancaman Demokrasi

Ketua Komisi I Tegaskan Peretasan Puluhan Jurnalis "Narasi" adalah Ancaman Demokrasi

Nasional
Jaksa Agung Buka Suara soal Kemungkinan Penahanan Putri Candrawathi di Kasus Brigadir J

Jaksa Agung Buka Suara soal Kemungkinan Penahanan Putri Candrawathi di Kasus Brigadir J

Nasional
Bareskrim Tangani 16 Kasus Investasi Bodong sejak 2019 hingga 2022

Bareskrim Tangani 16 Kasus Investasi Bodong sejak 2019 hingga 2022

Nasional
Pengacara: KPK Bilang, Lukas Bisa Berobat ke Singapura asal Dapat Rekomendasi Dokter KPK

Pengacara: KPK Bilang, Lukas Bisa Berobat ke Singapura asal Dapat Rekomendasi Dokter KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.