Airlangga Hartarto, Cita-cita Capres, dan Risiko Goyahnya Koalisi Indonesia Bersatu

JAKARTA, KOMPAS.com - Satu lagi nama politisi mencuat ke bursa Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Adalah Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar yang disebut bakal dicalonkan partai berlambang beringin itu sebagai presiden.

Namun, nama Airlangga baru lah usulan. Butuh persetujuan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lantaran Golkar berkongsi dengan kedua partai tersebut dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Lantas, bagaimana peluang Airlangga di bursa pilpres? Mungkinkah KIB kelak benar-benar mencalonkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu?

Baca juga: Bambang Soesatyo: Golkar Putuskan Airlangga Capres

Keputusan Golkar

Kabar Airlangga bakal diusung sebagai capres pertama kali diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Menurut Bamsoet, nama Airlangga diputuskan dalam rapat pimpinan forum nasional Golkar beberapa waktu lalu.

"Kita sudah putuskan, Partai Golkar, Pak Airlangga Hartarto sesuai keputusan rapat pimpinan di forum nasional, itu sudah final," kata Bamsoet saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2022).

Baca juga: Politikus Golkar: Harus Ada Trik Khusus agar KIB Mau Terima Airlangga Jadi Capres

Kendati demikian, Bamsoet bilang, lantaran Golkar berkoalisi dengan PAN dan PPP, ihwal capres masih akan dibahas dan butuh kesepakatan para elite KIB.

"Nah, itu tugas ketua umum untuk mengomunikasikan," tutur Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu.

Kolektif kolegial

Perihal capres dan cawapres KIB, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin berkata, akan diputuskan bersama oleh ketiga partai.

Menurut Nurul, Golkar, PAN, dan PPP punya kedudukan setara di KIB.

“Prinsipnya kolektif kolegial. Semua akan dibicarakan dan diputuskan bersama,” kata Nurul pada Kompas.com, Jumat (29/7/2022).

Meski perolehan suara Golkar di Pemilu 2019 unggul ketimbang dua partai mitra di KIB, kata Nurul, itu tak lantas membuat tiket pencapresan menjadi milik partainya semata.

Dia mengatakan, semua hal yang menyangkut koalisi bakal didiskusikan bersama dengan PAN dan PPP, termasuk soal pencapresan.

Sementara, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani pernah menyampaikan, perihal capres dan cawapres KIB baru akan dibahas setelah 17 Agustus 2022.

Mekanismenya, masing-masing partai akan mengajukan sosok yang ingin diusung.

"Misalnya, di Golkar ada Airlangga. PAN nanti akan ada proses rakernas dengan calon nama. Dan PPP juga di mukernas akan menyebut nama-nama, baru dari situlah kami bekerja," kata Arsul di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (28/7/2022).

Baca juga: Airlangga Hartarto Diusulkan Golkar Jadi Capres, Seberapa Besar Elektabilitasnya?

Setelah itu, kata Arsul, perwakilan masing-masing fraksi di KIB akan melakukan pendalaman terhadap sosok capres yang diusulkan.

Pada tahapan ini, KIB bakal melibatkan organisasi masyarakat (ormas) agama dan nonagama.

"Tentu juga ya di lingkungan termasuk harus ada pengembangan komunikasi dengan parpol lain. Meski di kalangan partai-partai koalisi pemerintah yang tujuh, meskipun kami membelah dan tidak ada dalam koalisi," ujar Arsul.

Elektabilitas terbatas

Nama Airlangga Hartarto memang sejak lama kerap disebut bakal dicalonkan sebagai presiden oleh Golkar.

Namun, sejumlah pihak memandang, elektabilitas mantan Menteri Perindustrian itu belum cukup untuk modal pencapresan.

Baca juga: Soal Capres KIB, Waketum Golkar: Prinsipnya Kolektif Kolegial

Dalam survei sejumlah lembaga soal elektabilitas tokoh sebagai calon presiden, Airlangga umumnya masuk ke kelompok papan tengah atau malah papan bawah.

Sejauh ini, elektabilitas mantan Menteri Perindustrian itu di kisaran 1-4 persen, belum menyentuh angka 5 persen.

Elektabilitas Airlangga jauh tertinggal dari sejumlah nama seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, atau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ketiganya hampir selalu unggul di survei capres.

Survei Lembaga Indopol Survey and Consulting yang dirilis 15 Juli 2022 misalnya, menunjukkan bahwa elektabilitas Airlangga sebesar 0,57 persen.

Airlangga berada di urutan ke-12 setelah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan unggul satu peringkat dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Lalu, survei yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada 14 Juni 2022 memperlihatkan, elektabilitas Airlangga sebesar 4,5 persen.

Menurut survei tersebut, Airlangga berada di urutan ke-6 setelah Sandiaga Uno dan mengungguli Puan Maharani.

Baca juga: Politisi Golkar Ingatkan Agar Parpol Hati-hati Pilih Capres yang Sekadar Populer

Survei lain yang dirilis Charta Politika pada 13 Juni 2022 menunjukkan, elektabilitas Airlangga sebesar 1,2 persen.

Ini menempatkan Airlangga di urutan kesembilan, satu peringkat di bawah Puan Maharani.

Bisa goyah

Melihat ini, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, elektabilitas Airlangga tak cukup besar untuk dicalonkan sebagai presiden di Pemilu 2024.

Jika Golkar memaksakan diri mengusung Airlangga sebagai capres lewat KIB, bukan tidak mungkin keutuhan koalisi Golkar, PAN, dan PPP itu goyah.

"Pencapresan Airlangga sendiri tentu akan dihadapkan pada tantangan elektabilitas individu yang masih terbatas," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (3/8/2022).

"Jika pencapresan Airlangga dipaksakan, hal itu akan berdampak pada soliditas KIB sendiri," tuturnya.

KOMPAS.com/ Tatang Guritno Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa dalam acara Silaturahim Nasional Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Acara tersebut diselenggarakan di Pelataran, Senayan, Jakarta, Sabtu (4/6/2022).

Menurut Umam, partai papan tengah seperti PAN dan PPP kurang berani memainkan strategi politik yang spekulatif.

Keduanya cenderung berpihak pada koalisi yang mengusung capres dan cawapres dengan kemungkinan menang lebih besar.

Sebab, jika capres-cawapres yang diusung KIB tidak kompetitif, PAN dan PPP yang suaranya tak seberapa tidak akan mendapatkan coat-tail effect atau efek ekor jas optimal di pilpres.

Akibatnya, eksistensi mereka di panggung politik ke depan akan surut.

"Ini berpotensi membuat mereka terdegradasi dari parliamentary threshold (ambang batas parlemen) 4 persen yang menghantui mereka, khususnya PAN dan PPP," ujar Umam.

Lebih lanjut, Umam memandang, pernyataan Bamsoet soal pencapresan Airlangga mengindikasikan masih kuatnya dinamika di internal partai berlambang beringin itu.

Sebagaimana diketahui, internal Golkar dihuni oleh banyak gerbong politik yang tidak tunggal. Akibatnya, masing-masing kekuatan akan saling mengintai dan saling serang.

Menurut Umam, pernyataan Bamsoet merupakan bagian dari strategi untuk mengunci langkah Airlangga.

"Jika akhirnya Airlangga salah langkah, hal itu akan menjadi celah bagi Bamsoet untuk mengkudeta kepemimpinan Airlangga. Karena itu kubu Airlangga harus mengantisipasi kondisi ini," kata dosen Universitas Paramadina itu.