Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Golkar Paksakan Airlangga Capres, Soliditas KIB Diprediksi Goyah

Kompas.com - 03/08/2022, 15:33 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, elektabilitas Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tak cukup besar untuk dicalonkan sebagai presiden di Pemilu 2024.

Menurut survei sejumlah lembaga, elektabilitas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu di kisaran 1-4 persen.

Jika Golkar memaksakan diri mengusung Airlangga sebagai capres lewat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), kata Umam, bukan tidak mungkin keutuhan koalisi Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan itu goyah.

"Pencapresan Airlangga sendiri tentu akan dihadapkan pada tantangan elektabilitas individu yang masih terbatas," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (3/8/2022).

"Jika pencapresan Airlangga dipaksakan, hal itu akan berdampak pada soliditas KIB sendiri," tuturnya.

Baca juga: Bambang Soesatyo: Golkar Putuskan Airlangga Capres

Menurut Umam, partai papan tengah seperti PAN dan PPP kurang berani memainkan strategi politik yang spekulatif.

Keduanya cenderung berpihak pada koalisi yang mengusung capres dan cawapres dengan kemungkinan menang lebih besar.

Sebab, jika capres-cawapres yang diusung KIB tidak kompetitif, PAN dan PPP yang suaranya tak seberapa tidak akan mendapatkan coat-tail effect atau efek ekor jas optimal di pilpres.

Akibatnya, eksistensi mereka di panggung politik ke depan akan surut.

"Ini berpotensi membuat mereka terdegradasi dari parliamentary threshold (ambang batas parlemen) 4 persen yang menghantui mereka, khususnya PAN dan PPP," ujar Umam.

Baca juga: Airlangga Hartarto Diusulkan Golkar Jadi Capres, Seberapa Besar Elektabilitasnya?

Lebih lanjut, Umam memandang, pernyataan Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) soal pencapresan Airlangga mengindikasikan masih kuatnya dinamika di internal partai berlambang beringin itu.

Sebagaimana diketahui, internal Golkar dihuni oleh banyak gerbong politik yang tidak tunggal. Akibatnya, masing-masing kekuatan akan saling mengintai dan saling serang.

Menurut Umam, pernyataan Bamsoet merupakan bagian dari strategi untuk mengunci langkah Airlangga.

"Jika akhirnya Airlangga salah langkah, hal itu akan menjadi celah bagi Bamsoet untuk mengkudeta kepemimpinan Airlangga. Karena itu, kubu Airlangga harus mengantisipasi kondisi ini," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, partainya hendak mengusung Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden Pilpres 2024.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com