Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Surya Darmadi | Risma Tegur Irjen Kemensos

Kompas.com - 04/08/2022, 05:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel tentang kerugian negara dalam kasus korupsi Surya Darmadi menjadi pemberitaan yang banyak dibaca di Kompas.com pada Rabu (3/8/2022).

Selain itu, artikel mengenai Menteri Risma yang menegur anak buahnya terkait kasus bansos yang dikubut di Depok juga menjadi terpopuler.

Kemudian, artikel tentang rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) soal cacar monyet juga menarik minat pembaca.

Berikut ulasan selengkapnya.

1. Diduga Negara Merugi Rp 78 T, Kasus Korupsi Surya Darmadi Jadi yang Terbesar

Sosok Surya Darmadi kembali menyedot perhatian setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi penyerobotan lahan.

Menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin, kerugian yang dialami negara akibat dugaan korupsi yang dilakukan Surya Darmadi beserta mantan Bupati Indragiri Hulu (Inhu) periode 1999-2008, Raja Thamsir Rachman, diperkirakan mencapai Rp 78 triliun.

"Berdasarkan hasil perhitungan ahli dengan estimasi kerugian sebesar Rp 78 triliun," kata Jaksa Agung dalam keterangan videonya, Senin (1/8/2022).

Baca selengkapnya: Diduga Negara Merugi Rp 78 T, Kasus Korupsi Surya Darmadi Jadi yang Terbesar

2. Saat Risma Tegur Irjen Kemensos pada Konpers Bansos yang Dikubur di Depok

Menteri Sosial Tri Rismaharini menegur Inspektur Jenderal Kemensos Dadang Iskandar karena dinilai memberikan penjelasan soal pengawasan terkait kasus timbunan bantuan sosial (bansos) di Depok yang tidak sesuai.

Awalnya, Dadang menjelaskan, pengawasan penyaluran bansos yang dilakukan pada era Menteri Sosial Juliari P Batubara itu sudah sangat ketat.

"Kalau pengawasan saya katakan sudah sangat kuat sekali, karena kita pada saat di lapangan penyaluran bansos ini ada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," ucap Dadang dalam konferensi pers, Selasa (2/8/2022).

Dia juga menyebutkan, pengawasan diterapkan saat penyaluran bansos dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Sampai ke tingkat penerima bansos, pengawasan tetap melekat.

Baca selengkapnya: Saat Risma Tegur Irjen Kemensos pada Konpers Bansos yang Dikubur di Depok

3. IDI Bentuk Satgas, Berikan 5 Rekomendasi Antisipasi Cacar Monyet

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi mengatakan, pihaknya membentuk Satuan Tugas (satgas) Penanganan Penyakit Cacar Monyet (Monkeypox) guna merespons ancaman tersebut.

Adib menerangkan, meski hingga Agustus 2022 belum terdapat kasus konfirmasi infeksi cacar monyet, masyarakat harus tetap mewaspadai keberadaan penyakit tersebut.

"Pemerintah, tenaga kesehatan dan masyarakat harus tetap waspada," ujarnya dilansir dari siaran pers PB IDI, Rabu (3/8/2022).

Baca selengkapnya: IDI Bentuk Satgas, Berikan 5 Rekomendasi Antisipasi Cacar Monyet

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Tolak Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Bawaslu Tak Tindak Lanjuti Kecurangan Prabowo-Gibran

MK Tolak Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Bawaslu Tak Tindak Lanjuti Kecurangan Prabowo-Gibran

Nasional
Tolak Eksepsi KPU dan Prabowo-Gibran, MK Tegaskan Tak Cuma Adili Perolehan Suara

Tolak Eksepsi KPU dan Prabowo-Gibran, MK Tegaskan Tak Cuma Adili Perolehan Suara

Nasional
Polri Kerahkan Anjing Pelacak Amankan Sidang Putusan PHPU di MK

Polri Kerahkan Anjing Pelacak Amankan Sidang Putusan PHPU di MK

Nasional
Putuskan Sengketa Pilpres, MK Baca Keterangan 14 'Amicus Curiae'

Putuskan Sengketa Pilpres, MK Baca Keterangan 14 "Amicus Curiae"

Nasional
Hari Kartini 2024, Fahira Idris Jelaskan Makna Penting Kolaborasi untuk Tumbuhkan Pemimpin Perempuan

Hari Kartini 2024, Fahira Idris Jelaskan Makna Penting Kolaborasi untuk Tumbuhkan Pemimpin Perempuan

Nasional
Korupsi Timah, Kejagung Sita 51 Ekskavator dan 238.848 Meter Persegi Lahan 'Smelter'

Korupsi Timah, Kejagung Sita 51 Ekskavator dan 238.848 Meter Persegi Lahan "Smelter"

Nasional
MK Kelompokkan Dalil Permohonan Anies-Muhaimin ke 6 Klaster

MK Kelompokkan Dalil Permohonan Anies-Muhaimin ke 6 Klaster

Nasional
Timnas U23 Kalahkan Yordania, Jokowi: Semoga Bisa Melaju Lebih Tinggi Lagi

Timnas U23 Kalahkan Yordania, Jokowi: Semoga Bisa Melaju Lebih Tinggi Lagi

Nasional
Belajar dari Kasus Richard Eliezer, Mungkinkah 'Amicus Curiae' Dipertimbangkan di Putusan Sengketa Pilpres?

Belajar dari Kasus Richard Eliezer, Mungkinkah "Amicus Curiae" Dipertimbangkan di Putusan Sengketa Pilpres?

Nasional
'Ikhtiar Kami, Mencari Kebenaran dan Keadilan Bangsa Kami...'

"Ikhtiar Kami, Mencari Kebenaran dan Keadilan Bangsa Kami..."

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Berharap Putusan MK yang Progresif

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Berharap Putusan MK yang Progresif

Nasional
Alex: Pertemuan dengan Eko Darmanto atas Izin Pimpinan KPK Lainnya

Alex: Pertemuan dengan Eko Darmanto atas Izin Pimpinan KPK Lainnya

Nasional
Prabowo Tak Hadiri Sidang Putusan MK, Jubir: Bekerja seperti Biasa

Prabowo Tak Hadiri Sidang Putusan MK, Jubir: Bekerja seperti Biasa

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Anies 'Selfie' Bareng Hotman Paris

Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Anies "Selfie" Bareng Hotman Paris

Nasional
Anwar Usman Tak Ikut Putus Sengketa Pilpres 2024

Anwar Usman Tak Ikut Putus Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com