Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Keluhan Partai Buruh, KPU: Kami Tidak Diskriminatif, Akan Seadil Mungkin

Kompas.com - 03/08/2022, 19:20 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengatakan pihaknya bekerja optimal memberikan pelayanan pada semua partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024.

Hal itu disampaikannya menanggapi keluhan Partai Buruh soal mekanisme kerja sistem informasi partai politik (Sipol).

“Jadi Insya Allah tidak ada masalah, kami tidak diskriminatif, kami akan seadil mungkin dalam melakukan pelayanan parpol pemegang akun Sipol,” tutur Idham dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2022).

Baca juga: Partai Buruh Pertanyakan Data yang Diinput Tak Semuanya Tampil di Sipol

Ia menyebutkan, keluhan Partai Buruh sedang ditangani saat ini. Dalam pandangannya persoalan muncul karena tidak tepatnya Partai Buruh memahami Sipol.

“Saat ini juga sedang berlangsung koreksi data mereka,” ucap dia.

“Pada dasarnya kami akan memberikan pelayanan yang adil pada partai manapun,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya Partai Buruh mengeluhkan mekanisme kerja Sipol.

Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh, Said Salahudin memaparkan sejumlah persoalan terkait penginputan data melalui Sipol.

Pertama, jumlah dokumen yang diunggah berbeda dengan yang ditampilkan. Kedua, mekanisme akselerasi dalam pengoperasian Sipol oleh KPU.

Said mengatakan mekanisme itu merugikan karena parpol harus mengantre satu sama lain agar datanya ditampilkan.

Baca juga: Temui KPU, Partai Buruh Keluhkan Mekanisme Sipol

Ketiga, terkait mekanisme Sipol yang bertahap.

Said merasa dirugikan karena KPU baru akan menampilkan berkas pengurus setelah berkas anggota lengkap.

Ia menilai hal itu tidak boleh dilakukan, karena tidak ada undang-undang yang menjadi dasar hukum kebijakan tersebut.

“Saya ngerti enggak ada peraturan mana pun yang meminta syarat anggota rapi dulu baru (data) yang lain,” imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com