Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peran Pers dalam Kehidupan Politik di Indonesia

Kompas.com - 03/08/2022, 03:00 WIB
Issha Harruma

Penulis

KOMPAS.com – Pers atau media massa merupakan perantara yang memudahkan proses komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya.

Dalam negara demokrasi, kebebasan pers merupakan hal yang mutlak diperlukan. Negara menjamin kebebasan bersuara, berpendapat dan berekspresi, termasuk bagi pers.

Dengan kebebasan pers, media dapat menjalankan perannya secara leluasa dan tanpa tekanan. Salah satunya peran dalam bidang politik.

Baca juga: Peran Pers di Indonesia

Peran pers dalam bidang politik

Salah satu peran pers di dalam bidang politik adalah sebagai sumber informasi. Di negara demokrasi, pers memiliki kebebasan untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan dan aktivitas pemerintah pemerintah.

Dengan adanya informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui dan menilai kinerja pemerintah.

Selain itu, pers juga berperan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Peran ini akan memunculkan kesadaran politik masyarakat untuk ikut aktif dalam menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah dan mendorong masyarakat untuk aktif dalam kegiatan politik.

Peran pers di bidang politik selanjutnya adalah sebagai pengawas pemerintah atau watchdog.

Pers berperan penting dalam mengawasi setiap tindakan pemerintah, terutama yang di luar batas kewajaran dan sewenang-wenang, dan menginformasikannya kepada masyarakat.

Baca juga: Bentuk Penyalahgunaan Pers

Peran pers dalam kehidupan politik di Indonesia

Di Indonesia, pers memiliki kebebasan saat memasuki era reformasi. Sebelumnya, pada zaman Orde Baru, pers tidak memiliki peran politik yang besar karena diawasi secara ketat oleh pemerintah.

Media tidak bisa mengkritisi kebijakan pemerintah dan cenderung hanya menjadi corong kekuasaan.

Adanya kebebasan pers di masa reformasi memunculkan keterbukaan dalam dunia politik.

Pasca reformasi, peran pers sebagai sarana komunikasi politik di Indonesia sangat penting dalam menyalurkan berbagai informasi, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Namun, walaupun intervensi dari penguasa sudah berkurang, muncul kelompok-kelompok kepentingan politik yang mulai memengaruhi kebebasan pers.

Penguasaan pers oleh kelompok kepentingan ini berdampak buruk karena pemberitaan akan digiring untuk suatu tujuan politik tertentu dan pada akhirnya akan mengubah opini dan sikap masyarakat.

Jika kebebasan pers tanpa intervensi dapat diwujudkan dan dipertahankan, pers di Indonesia akan menjadi pilar keempat demokrasi yang sesungguhnya.

 

Referensi:

  • Djuyandi, Yusa. 2017. Pengantar Ilmu Politik: Edisi Kedua. Depok: Rajawali Pers.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Nasional
Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

Nasional
Finalisasi Kesimpulan, Yusril dkk Yakin MK Bakal Sahkan Kemenangan Prabowo-Gibran

Finalisasi Kesimpulan, Yusril dkk Yakin MK Bakal Sahkan Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
RI Dinilai Bisa Turun Tangan Lakukan Upaya Berikut untuk Hentikan Serangan Iran ke Israel

RI Dinilai Bisa Turun Tangan Lakukan Upaya Berikut untuk Hentikan Serangan Iran ke Israel

Nasional
Komnas HAM Desak Pengendalian Kekerasan Bersenjata di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Desak Pengendalian Kekerasan Bersenjata di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM Soroti 8 Orang Tewas dan Belasan Luka akibat Kontak Senjata di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM Soroti 8 Orang Tewas dan Belasan Luka akibat Kontak Senjata di Papua pada Maret-April 2024

Nasional
Soal Normalisasi Hubungan dengan Israel, Anggota Komisi I: Jangan OECD Jadi Alat Tekan Kebijakan Indonesia

Soal Normalisasi Hubungan dengan Israel, Anggota Komisi I: Jangan OECD Jadi Alat Tekan Kebijakan Indonesia

Nasional
Kemenlu Imbau WNI Tunda Perjalanan ke Iran dan Israel

Kemenlu Imbau WNI Tunda Perjalanan ke Iran dan Israel

Nasional
Kakorlantas Ingatkan Pemudik Tak Tempramental di Jalan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Ingatkan Pemudik Tak Tempramental di Jalan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Nasional
'Contraflow' Dihentikan di Km 72 sampai Km 47 Tol Cikampek

"Contraflow" Dihentikan di Km 72 sampai Km 47 Tol Cikampek

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Serangan Iran ke Israel Sejauh Ini

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Serangan Iran ke Israel Sejauh Ini

Nasional
Berakhir Pekan di Sumut, Presiden Jokowi Ajak Cucunya Mengenal Satwa

Berakhir Pekan di Sumut, Presiden Jokowi Ajak Cucunya Mengenal Satwa

Nasional
Gerindra Dinilai Lebih Butuh PDI-P untuk Kurangi Dominasi Golkar

Gerindra Dinilai Lebih Butuh PDI-P untuk Kurangi Dominasi Golkar

Nasional
Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com