Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanda Tanya Penguburan Bansos Presiden di Depok dan Pemerintah yang Dinilai Lepas Tangan

Kompas.com - 02/08/2022, 13:03 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

"Dinas Sosial Depok sudah menyampaikan keterangan resminya bahwa mereka tidak bekerja sama dengan pihak JNE, yang diduga sebagai eksekutor penimbunan beras, untuk menyalurkan beras bansos," kata Bukhori dalam keterangannya, Selasa (2/8/2022).

"Sementara, berdasarkan keterangan resmi pihak JNE, mereka mengeklaim penimbunan beras tersebut dilakukan atas perjanjian kerja sama kedua belah pihak, lalu pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud JNE ini adalah Kementerian Sosial? Ini yang perlu diperjelas supaya tidak menimbulkan spekulasi liar,” lanjutnya.

Bukhori mengetahui adanya informasi soal bansos yang tidak layak konsumsi dan ditarik kembali oleh Kemensos. Tetapi, menurutnya, hal ini belum pernah dijelaskan Kemensos ke Komisi VIII DPR secara transparan.

Baca juga: Polisi Kembali Periksa Kemensos, JNE, dan Bulog soal Penimbunan Sembako Bantuan Presiden di Depok

Bukhori juga menyayangkan penguburan sembako bansos ini karena menurutnya langkah itu tidak bijaksana dan bisa melukai perasaan masyarakat miskin.

Apalagi, masih ada cara lain supaya beras tersebut tidak terbuang sia-sia. Misalnya, dijual kembali ke pihak lain sebagai campuran pakan ternak.

"Setidaknya itu bisa lebih bermanfaat dan tidak menimbulkan kecurigaan,” tutur dia.

Bukhori pun mendukung kepolisian mengusut tuntas kasus ini sehingga terungkap fakta dan pihak yang harus bertanggung jawab.

Pengakuan JNE

Pihak JNE mengeklaim, penguburan sembako ini sudah sesuai dengan prosedur operasi standar serta perjanjian kerja sama yang diteken pihaknya dengan PT DNR selaku penyalur bansos.

”JNE bekerja sama dengan vendor, namanya PT DNR. DNR inilah selaku pemegang distribusi beras bansos dari pemerintah kepada masyarakat,” kata Kombes Endra Zulpan, dilansir dari Kompas.id, Selasa (2/8/2022).

Dalam kontrak kerja sama antara JNE dan DNR itu, pihak JNE dipercaya menyalurkan bantuan sosial dengan jumlah mencapai ratusan ribu ton.

Peran JNE ialah sebagai jasa ekspedisi yang bertugas mengantar beras bansos kepada warga yang namanya sudah ada dalam daftar penerima bantuan sosial.

Baca juga: Timbunan Sembako Presiden di Depok, Kenapa Kemensos Tak Tahu soal Kerja Sama dengan JNE?

Menurut pengakuan pihak JNE, saat beras dalam perjalanan dari gudang menuju penyaluran, terjadi gangguan perjalanan lantaran hujan deras mengguyur.

"Sehingga, beras ini dikatakan dalam kondisi rusak. Beras yang basah itu, menurut JNE, jadi tanggung jawab JNE dan sudah diganti oleh JNE dengan paket lain yang setara,” kata Zulpan.

Namun demikian, kata Zulpan, ini baru sebatas pengakuan pihak JNE. Polisi hingga kini masih mendalami kebenaran informasi tersebut.

”Keterangan ini belum didukung dengan dokumen. Baru keterangan dalam pemeriksaan. Ini akan kami dalami lagi,” kata dia.

(Penulis: Ihsanuddin, Ardito Ramadhan, Adhyasta Dirgantara, Nicholas Ryan Aditya | Editor: Sabrina Asril, Dani Prabowo, Bagus Santosa)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com