Tanda Tanya Penguburan Bansos Presiden di Depok dan Pemerintah yang Dinilai Lepas Tangan

"Soal itu ditimbun atau di mana itu urusannya dia, itu bukan urusan dari Kemensos, bukan urusan dari pemerintah. Karena beras yang rusak itu sangat mungkin sudah diganti," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/8/2022).

Baca juga: Kenapa Sembako Bantuan Presiden Bisa Rusak hingga Dikubur di Depok? Ini Penjelasan JNE

Menurut Muhadjir, JNE tidak salah langkah jika sembako yang ditimbun benar-benar dalam keadaan rusak.

Dia pun mengakui bahwa sebelum bantuan tersebut disalurkan, pemerintah menemukan banyak beras yang rusak karena terkena hujan selama perjalanan.

Pemerintah, kata Muhadjir, sempat menarik beras-beras yang rusak dan tidak layak konsumsi.

Namun, pemerintah tak ikut campur lebih jauh soal nasib beras yang rusak tersebur lantaran menurut Muhadjir itu bagian dari tanggung jawab pihak pengangkut, salah satunya JNE.

"Soal apakah dia dibuang atau dipakai pakan ayam atau ditimbun, itu urusan dia. Apakah itu salah atau tidak, itu juga bukan urusan kami, nanti biar pihak aparat yang menelisik," kata dia.

Bentuk tim

Kendati demikian, Muhadjir mengatakan, pemerintah telah membentuk tim untuk mengecek langsung temuan sembako tersebut di Depok.

"Mereka masih ada di lapangan, dan juga sudah ada dari dari pihak Polri. Jadi sekarang Irjen Kemensos, kemudian Deputi I Kemenko PMK dan dari pihak kepolisian sudah turun ke lapangan," ucap Muhadjir.

Baca juga: Istana dan Kemensos Tak Tahu soal Sembako Rusak yang Dikubur di Depok, JNE Kerja Sama dengan Siapa?

Namun begitu, Muhadjir enggan berkomentar mengenai kemungkinan sanksi yang dijatuhkan pemerintah ke JNE terkait kasus ini.

Dia hanya bilang, pemerintah tak punya aturan atau standar operasional prosedur (SOP) khusus bahwa beras bantuan presiden yang tidak layak harus dikubur.

"Tapi sekali lagi, kalau itu betul-betul beras rusak yang mau dibagi dan kemudian dia tidak bagikan, itu sudah benar," kata Muhadjir.

Tuai kritik

Pernyataan Mensos Risma yang menyebut bansos ini disalurkan ketika dirinya belum menjabat sebagai menteri berujung kritik.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily menilai, tidak seharusnya Risma lepas tanggung jawab dalam kasus ini.

"Seharusnya Menteri Sosial jangan bicara seperti itu yang terkesan lepas tanggung jawab," kata Ace kepada Kompas.com, Selasa (2/8/2022).

Baca juga: PT DNR Dapat Rekor Muri Salurkan Bansos ke 15 Provinsi, Kini Terseret Kasus Penguburan Sembako

Menurut Ace, Kemensos tetap harus menyelediki temuan ini, meski bukan terjadi di era kepemimpinan Risma.

"Sehingga bisa diketahui timbunan beras bansos ini seperti apa dan terjadi saat Mensosnya siapa," imbuhnya.

Sementara, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf mendesak Kemensos memberi penjelasan ke publik ihwal temuan sembako tersebut.

Bagaimanapun, Kemensos merupakan kementerian yang bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan sosial.