Tanda Tanya Penguburan Bansos Presiden di Depok dan Pemerintah yang Dinilai Lepas Tangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat dihebohkan oleh temuan satu kontainer sembako bantuan sosial (bansos) presiden yang dikubur di sebuah lahan kosong di wilayah Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.

Saat ditemukan pada Jumat (29/7/2022), sembako itu terkubur di kedalaman 3 meter.

Sembako bertuliskan "Bantuan Presiden" ini terdiri dari beras, minyak goreng, tepung terigu, dan telur. Saat ditemukan, bahan-bahan pokok tersebut sudah dalam keadaan busuk dan berjamur.

Belakangan, terungkap bahwa sembako itu ditimbun oleh perusahaan jasa pengiriman logistik JNE. Dalih JNE, sembako itu dikubur karena sudah rusak.

Penemuan ini pun menimbulkan tanda tanya besar. Polisi kini tengah menyelidiki ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus ini.

Pemerintah juga sedianya sudah angkat bicara. Hanya saja, pernyataan pemerintah belum menjawab tanda tanya di balik penimbunan sembako bantuan sosial ini.

"Bukan zaman saya"

Terkait ini, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan bahwa bansos tersebut diberikan saat dirinya belum menjabat sebagai menteri sosial.

Sebagaimana diketahui, Risma baru menjabat Mensos pada akhir Desember 2020. Sebelum itu, kursi Menteri Sosial diisi oleh Juliari Batubara.

"Jadi yang jelas itu bukan zaman saya ya," kata Risma di halaman kantor Bupati Lombok Timur, NTB, Senin (1/8/2022).

Risma mengatakan, ketika dirinya menjabat sebagai Mensos, Presiden Joko Widodo berpesan ke dirinya agar tidak memberikan bantuan dalam bentuk barang, tetapi berupa uang.

"Sehingga, saat saya mulai (menjadi menteri), membantu dalam bentuk uang," ujarnya.

Sementara, Direktur Perlindungan Korban Bencana Sosial Kemensos RI Mira Riyanti saat diperiksa polisi pada Senin (1/8/2022) mengatakan, pihaknya tak pernah bekerja sama dengan JNE dalam penyaluran bansos presiden.

Kepada penyidik, Mira hanya menjelaskan soal kerja sama Kemensos dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) terkait ini.

"Yang bersangkutan menerangkan pada intinya kemensos bekerja sama dengan Bulog dalam rangka penyaluran Bansos berupa beras dari pemerintah," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, Senin.

Menurut Zulpan, pihak Kemensos tidak mengetahui soal kerja sama Bulog dengan PT DNR selaku pemenang tender pengadaan paket bansos, juga JNE sebagai penyalur ke penerima manfaat.

"Kemensos RI, menurut keterangan yang bersangkutan, tidak mengetahui terkait kerja sama Bulog dengan vendor yaitu PT DNR, apalagi dengan JNE," kata Zulpan.

Urusan JNE

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy juga sudah angkat bicara terkait ini.

Dia bilang, jika memang sembako itu ditimbun karena rusak, maka ini menjadi kewenangan JNE sebagai pihak penyedia layanan pengiriman. Muhadjir mengatakan, penimbunan tersebut bukan urusan pihaknya maupun Kementerian Sosial.

"Soal itu ditimbun atau di mana itu urusannya dia, itu bukan urusan dari Kemensos, bukan urusan dari pemerintah. Karena beras yang rusak itu sangat mungkin sudah diganti," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/8/2022).

Menurut Muhadjir, JNE tidak salah langkah jika sembako yang ditimbun benar-benar dalam keadaan rusak.

Dia pun mengakui bahwa sebelum bantuan tersebut disalurkan, pemerintah menemukan banyak beras yang rusak karena terkena hujan selama perjalanan.

Pemerintah, kata Muhadjir, sempat menarik beras-beras yang rusak dan tidak layak konsumsi.

Namun, pemerintah tak ikut campur lebih jauh soal nasib beras yang rusak tersebur lantaran menurut Muhadjir itu bagian dari tanggung jawab pihak pengangkut, salah satunya JNE.

"Soal apakah dia dibuang atau dipakai pakan ayam atau ditimbun, itu urusan dia. Apakah itu salah atau tidak, itu juga bukan urusan kami, nanti biar pihak aparat yang menelisik," kata dia.

Bentuk tim

Kendati demikian, Muhadjir mengatakan, pemerintah telah membentuk tim untuk mengecek langsung temuan sembako tersebut di Depok.

"Mereka masih ada di lapangan, dan juga sudah ada dari dari pihak Polri. Jadi sekarang Irjen Kemensos, kemudian Deputi I Kemenko PMK dan dari pihak kepolisian sudah turun ke lapangan," ucap Muhadjir.

Namun begitu, Muhadjir enggan berkomentar mengenai kemungkinan sanksi yang dijatuhkan pemerintah ke JNE terkait kasus ini.

Dia hanya bilang, pemerintah tak punya aturan atau standar operasional prosedur (SOP) khusus bahwa beras bantuan presiden yang tidak layak harus dikubur.

"Tapi sekali lagi, kalau itu betul-betul beras rusak yang mau dibagi dan kemudian dia tidak bagikan, itu sudah benar," kata Muhadjir.

Tuai kritik

Pernyataan Mensos Risma yang menyebut bansos ini disalurkan ketika dirinya belum menjabat sebagai menteri berujung kritik.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily menilai, tidak seharusnya Risma lepas tanggung jawab dalam kasus ini.

"Seharusnya Menteri Sosial jangan bicara seperti itu yang terkesan lepas tanggung jawab," kata Ace kepada Kompas.com, Selasa (2/8/2022).

Menurut Ace, Kemensos tetap harus menyelediki temuan ini, meski bukan terjadi di era kepemimpinan Risma.

"Sehingga bisa diketahui timbunan beras bansos ini seperti apa dan terjadi saat Mensosnya siapa," imbuhnya.

Sementara, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf mendesak Kemensos memberi penjelasan ke publik ihwal temuan sembako tersebut.

Bagaimanapun, Kemensos merupakan kementerian yang bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan sosial.

"Dinas Sosial Depok sudah menyampaikan keterangan resminya bahwa mereka tidak bekerja sama dengan pihak JNE, yang diduga sebagai eksekutor penimbunan beras, untuk menyalurkan beras bansos," kata Bukhori dalam keterangannya, Selasa (2/8/2022).

"Sementara, berdasarkan keterangan resmi pihak JNE, mereka mengeklaim penimbunan beras tersebut dilakukan atas perjanjian kerja sama kedua belah pihak, lalu pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud JNE ini adalah Kementerian Sosial? Ini yang perlu diperjelas supaya tidak menimbulkan spekulasi liar,” lanjutnya.

Bukhori mengetahui adanya informasi soal bansos yang tidak layak konsumsi dan ditarik kembali oleh Kemensos. Tetapi, menurutnya, hal ini belum pernah dijelaskan Kemensos ke Komisi VIII DPR secara transparan.

Bukhori juga menyayangkan penguburan sembako bansos ini karena menurutnya langkah itu tidak bijaksana dan bisa melukai perasaan masyarakat miskin.

Apalagi, masih ada cara lain supaya beras tersebut tidak terbuang sia-sia. Misalnya, dijual kembali ke pihak lain sebagai campuran pakan ternak.

"Setidaknya itu bisa lebih bermanfaat dan tidak menimbulkan kecurigaan,” tutur dia.

Bukhori pun mendukung kepolisian mengusut tuntas kasus ini sehingga terungkap fakta dan pihak yang harus bertanggung jawab.

Pengakuan JNE

Pihak JNE mengeklaim, penguburan sembako ini sudah sesuai dengan prosedur operasi standar serta perjanjian kerja sama yang diteken pihaknya dengan PT DNR selaku penyalur bansos.

”JNE bekerja sama dengan vendor, namanya PT DNR. DNR inilah selaku pemegang distribusi beras bansos dari pemerintah kepada masyarakat,” kata Kombes Endra Zulpan, dilansir dari Kompas.id, Selasa (2/8/2022).

Dalam kontrak kerja sama antara JNE dan DNR itu, pihak JNE dipercaya menyalurkan bantuan sosial dengan jumlah mencapai ratusan ribu ton.

Peran JNE ialah sebagai jasa ekspedisi yang bertugas mengantar beras bansos kepada warga yang namanya sudah ada dalam daftar penerima bantuan sosial.

Menurut pengakuan pihak JNE, saat beras dalam perjalanan dari gudang menuju penyaluran, terjadi gangguan perjalanan lantaran hujan deras mengguyur.

"Sehingga, beras ini dikatakan dalam kondisi rusak. Beras yang basah itu, menurut JNE, jadi tanggung jawab JNE dan sudah diganti oleh JNE dengan paket lain yang setara,” kata Zulpan.

Namun demikian, kata Zulpan, ini baru sebatas pengakuan pihak JNE. Polisi hingga kini masih mendalami kebenaran informasi tersebut.

”Keterangan ini belum didukung dengan dokumen. Baru keterangan dalam pemeriksaan. Ini akan kami dalami lagi,” kata dia.

(Penulis: Ihsanuddin, Ardito Ramadhan, Adhyasta Dirgantara, Nicholas Ryan Aditya | Editor: Sabrina Asril, Dani Prabowo, Bagus Santosa)